Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembangunan, Pengembangan Dan Pelaksanaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Konsel No.04 Tahun 2018.pdf

PEMBANGUNAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan, Pengembangan Dan Pelaksanaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dal teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) telah meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dan akses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbuka dan profesional; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan dukungan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pelaksanaan e- government di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Konawe Selatan.
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0E Nomor 5g Tarn'oahan i,embaran iiegara Repu'oiik in<ionesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentaag Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6l Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Pubtk (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor 82 Ta:nbahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol3 (L,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tatttbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahal l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O 12 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215 Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor : 4 1 /PER/MEN.KOMINFO/ VllI / 2OO4 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Govemment; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 4IIPER/MEN.KOMINFO/ Ill2OOT tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : l0 Tahun 2Ol5 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAB IV INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII KELEMBAGAAN BAB IX KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB X KEAMANAN INFORMASI BAB XI PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Konsel No.02 Tahun 2018.pdf

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
l. Pasat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8).
Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 31 diubah Ketentuan Pasal 32 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Koitawe Selatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Funggsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dain Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Konsel No.01 Tahun 2018.pdf

pencabutan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR: 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Koitawe Selatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Funggsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dain Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyrrluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Ke{a Unit Pela}sana Teknis Dinas Balai Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pencabutan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keg'a Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O17 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1232); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan.
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUH KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Perikanan Tumbuh Lestari

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Konsel No.48 Tahun 2017.pdf

rencana

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Perikanan Tumbuh Lestari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala kawasan perdesaan dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinegal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; b. bahwa karakteristik Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah daratan dan pesisir yang mempunyai potensi perikanan yang luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan; c. hasil musyawarah antar 5 (lima) desa diwilayah kawasan perikanan tumbuh lestari kecamatan kolono dan kolono timur yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 dalam rangka penetapan usulan kawasan perdesaan, potensi unggulan kawasan perdesan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan dikawasan perikanan ; d. bahwa untuk sinergitas pembangunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tumbuh lestari tersebut, perlu membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perikanan Budidaya Tahun 2017 -2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Selatan; e. bahwa berdasarkan pertimbangann yang dimaksud pada point. a, b, c, dan d perlu menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tumbuh kstari Kecamatan Kolono dan Kolono Timur Kabupaten Konawe selatan tahun 2017 -2021 dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3, tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lrmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelalsanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentarrg Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539; 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona Tahun 2015-2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 lentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19); 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6) . 13 Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 050.13/ 196 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Perikanan Tumbuh lestari ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENYUSUNAN RPKP BAB V KELEMBAGAAN BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Konsel No.46 Tahun 2017.pdf

PENETAPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan serta pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teloeis dibebankan kepada Pemrakarsa; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL- UPL; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan l.embaran Negara Nomor 5285); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tah:.:.n 2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH) (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS-JENIS KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penggunaan Alat Berat Excavator Milik Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No.43 Tahun 2017.pdf

PENGGUNAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Alat Berat Excavator Milik Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanalan ketentuan BAB III pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.O6/ 2OOZ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; b. bahwa berdasarkan Kepuhrsan Direktur Jenderal perilianan Budidaya Nomor KEP 1O2/DJ-PB/2OLI tentang petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Type Komatsu PCl3OF-7; c. bahwa berdasarkan Keputusan Direlrhrr Jenderal perikanan Budidaya Nomor KEP 44IPER-DJPB/2O15 tentang petunjuk Pelalsanaan Penggunaan Alat Berat Excavator I}pe Sumitomo SH I3OLF-S; d. bahwa berdasarkan Surat Direlrtorat Jenderal perikaaan Budidaya Nomor : 3309/DPB/ PL.iLO / D2 I lt / 2Ot4 tanggal 27 Maret 2014 tentang Serah Terima Barang I (satu) unit Excavator 'I)pe Komatsu PC13OF-7 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan prov. Sulawesi Tenggara; e. bahwa berdasarkan Surat Direlrtorat Jenderal perikanan Budidaya Nomor : 9445.8/DPB/PL.S10/BA.D2lX/2OIs tanggal 19 Oktober 2O15 tentang Serah Terima Barang I (satu) unit Excavator Type Sumitomo SH 13OLF-5 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20154 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O0O tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 54, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 20, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46O9); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tent"ang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 /PMK.O6|2OO7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2O36); 12. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP IO2(DJ-PB/2071 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Tlpe Komatsu PC13OF-7; 13. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Type Sumitomo SHl3OLF-5; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor lO Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20O7 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 201 I Nomor O3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dsaerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELIOLAAN ALAT BAB III HASIL SEWA ALAT BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No.42 Tahun 2017.pdf

TATA CARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati; b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang cara pertanggung jawaban, belanja tidak terduga.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahlun 2Ol4 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589|; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 56);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM BAB III PENGANGGARAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No.41 Tahun 2017.pdf

standar

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a367l'; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Talnbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2OO5- 2O25 (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2OO4 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 04, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O5); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertalggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwalilan Ralryat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 lent"ang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; 22. Peraiaran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Hibah Kepada Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentarasi dan T\rgas Pembantual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O08 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2T.Perat::ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 553s);28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2OO6; 29. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 5); 3O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1l tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 33. Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20 18 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 852); 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49|PMK.O2/2OL7 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol8 @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 533); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2O07 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (lrmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keualgan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 12); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor O3 Tahun 2Ol7 tentanC Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O17 Nomor 03);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
55

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Mekanisme Penetapan Klasifikasi Desa Dan Pelaksanaan Program Desa Maju

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Konsel No.40 Tahun 2017.pdf

MEKANISME

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI,ATAN TAHUN 2017 NOMOR 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penetapan Klasifikasi Desa Dan Pelaksanaan Program Desa Maju

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Maju sebagai salah satu kebijalan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dipandang perlu menJrusun mekanisme pelaksanaan program Desa Maju; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Maju.
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor lO4 Tahun 2O04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1); 7. Feraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagp.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l I Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa lBeita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209r; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll3 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 1O. Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2Ol5 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Talrun 2015 Nomor 1045); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8l Tahua 2Ol5 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20371; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahvrt 2Ol7 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 156); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O07 Nomor l0); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Renc-ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2016 - 2O21 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor O6); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor O8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III SASARAN BAB IV STRATEGI DAN PENDEKATAN BAB V PENETAPAN KLASIFIKASI DESA BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN DAN KRITERIA PENETAPAN LOKASI SASARAN BAB VII PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Optimalisasi Pengelolaan Gedung Geleri Sebagai Pusat Promosi dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perbup Konsel No.39 Tahun 2017.pdf

OPTIMALISASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pengelolaan Gedung Geleri Sebagai Pusat Promosi dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan gedung galeri sebagai pusat promosi dan informasi koperasi dan UMKM juga sebagai sarana pemasaran hasil produk unggulan dalam mendukung kegiatan wisata di Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbaagan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OOa); 3. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 48661; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O14 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan kmbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 55E7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O tahun 2O15 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAB IV STATUS ANGGARAN BAB V TATA CARA OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BAB VI ORGANISASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT