Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Pembangunan, Pengembangan Dan Pelaksanaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAB IV INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII KELEMBAGAAN BAB IX KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB X KEAMANAN INFORMASI BAB XI PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan, Pengembangan Dan Pelaksanaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

24 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2018

Tanggal Berlaku

25 Januari 2018

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 04

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 591 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.04 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBANGUNAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 04
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembangunan, Pengembangan Dan Pelaksanaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dal teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) telah meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dan akses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbuka dan profesional; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan dukungan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pelaksanaan e- government di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Konawe Selatan. l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0E Nomor 5g Tarn'oahan i,embaran iiegara Repu'oiik in<ionesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentaag Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6l Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Pubtk (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor 82 Ta:nbahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol3 (L,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tatttbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahal l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O 12 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215 Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor : 4 1 /PER/MEN.KOMINFO/ VllI / 2OO4 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Govemment; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 4IIPER/MEN.KOMINFO/ Ill2OOT tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : l0 Tahun 2Ol5 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAB IV INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII KELEMBAGAAN BAB IX KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB X KEAMANAN INFORMASI BAB XI PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521