Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2017

Optimalisasi Pengelolaan Gedung Geleri Sebagai Pusat Promosi dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAB IV STATUS ANGGARAN BAB V TATA CARA OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BAB VI ORGANISASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengelolaan Gedung Geleri Sebagai Pusat Promosi dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 39

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 525 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.39 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

OPTIMALISASI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Optimalisasi Pengelolaan Gedung Geleri Sebagai Pusat Promosi dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan gedung galeri sebagai pusat promosi dan informasi koperasi dan UMKM juga sebagai sarana pemasaran hasil produk unggulan dalam mendukung kegiatan wisata di Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbaagan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OOa); 3. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 48661; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O14 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan kmbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 55E7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O tahun 2O15 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAB IV STATUS ANGGARAN BAB V TATA CARA OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BAB VI ORGANISASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521