Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 607 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 36 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Umum Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016-2021

Abstrak

Download file:

Perbup Konsel No.36 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2OL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2O21, dipandang perlu melaksanakan percepatan pencapaian sasaran program dan kegiatan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 -2021 yang berbasis pada peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan. b. bahwa dalam rangka penguatan program pembangrnan wilayah kawasan perdesaan lintas sektoral dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan wilayah perdesaan berbasis masyarakat serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa tertinggal, perlu pedoman umum pelaksanaan Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 - 2O2r. c. bahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkal Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 ?ahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Terrggara (Lembaran Negara Repmblik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang ffindaharaan Keuangan Negara ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubatran Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 121O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 158, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587); 1O. Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 2@5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1S, Tambahan Iembaran Negara RepuHik Indonesia Nomor 4588); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (l,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Fengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2O14 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32o,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor56 I 5); 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan ;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5l Tahun 20O7 tentafig Pembangrman Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;17. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2o06 tentang Homan Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahm 2O16 Tentang Desa (L,embtral Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O16 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaterr Konawe Selatan Tahun 2OL6 - 2O2l (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2U-16 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7); 22. Peratulan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 07 Tahrm 2O16 Tentang Fenetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2o-16 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 7); 23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2O16 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 33).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM BAB III PENETAPAN PAGU INDIKATIF BAB IV KETENTUAN DASAR BAB V PENGANGGARAN DAN PENDANAAN BAB VI PENGENDALIAN BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PERAN PARA PIHAK KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 35 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Download file:

Perbup Konsel No.35 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perubahan Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Corporate Social Renponsibility (CSR) adalah merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait; b. bahwa pelaku dunia usaha yang telah memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yalrg lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian linglrungan dalam segala aspelmya; c. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, perlu dibentuk Forum pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) menuju pembangunan Konawe Selatan yang berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Selawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik lndonesia Tahrrn 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267). 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO7 Nomor lO6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2Ol5 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahtn 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333O); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun L997 tentang Kemitraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ot2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O5); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5O/HUK/2OOS tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-OS/MBU /2OO7 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR BAB V PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR BAB VII ORGANISASI FORUM CSR BAB VIII FORUM CSR KABUPATEN BAB IX TIM KOORDINASI CSR TINGKAT KECAMATAN BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Konsel No. 34 Tahun 2016.pdf

perubahan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2016 / NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 10 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nornor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 temang Pcdoman Pcngeloiaan Aiokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 (Serita Dacrah Kabupatcn Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 16), perlu disernpurnakan: b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Korrawe Selatan tentang Perubahan Atas Peratunm Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
I. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tamba.han Lernbaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 2 .. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun . 2014 tentang Dcsa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaima.na telah d.iubah dengan Pcraturan Pernerintah Nornor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5717); 3. Peraruran lvlenteri Keuangan Nomor 125 / PMK.07 /20 If> tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 (Berita Negar:J Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203);
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 216 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 diubah pada Pasal 10

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Konsel No. 32 Tahun 2016.pdf

peningkatan

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2016 / NO.32

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan masyarakat di tingkat lapangan perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, dalam bidang kesehatan, serta terwujudnya kesejahteraan kabupaten, kecamatan, dan desa, masyarakat yang efektif dan efisien diperlukan dasar normatif sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang kesehatan. c. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin pelayanan Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Desa Mandara Mendidoha (Desa Sehat Cordas) Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI SATUAN TOGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA BAB IV BENTUK PERlLAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH TANGGA YANG MENJADI ACUAN PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA BAB V PENGAWASAN DAN MEKANISME KOMPLAIN BAB VI TOLAK UKUR DAN KATEGORI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) BAB VIII SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 31 Tahun 2016.pdf

TATA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016 / NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB IV KETENTUAN BESARAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI KEWENANGAN BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konsel No. 30 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016 / NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan di Konawe Selatan dan sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pembangunan usaha perkebunan melalui kemitraan perusahaan perkebunan yang pro petani khususnya di Kabupaten Konawe Selatan secara terpadu; b. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dalam proses kemitraan tersebut antara pelaku usaha perkebunan yang pro petani yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan dengan dasar regulasi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di Atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V KEMITRAAN BAB VI MEKANISME POLA KEMITRAAN BAB VII SYARAT DAN TAHAP KEMITRAAN LAHAN PLASMA BAB VIII LOKASI PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA DAN WAKTU PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konsel No. 29 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016 / NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departernen Dalarn Negeri dan PemerintaJ1 Daerah maka perlu di!akukan pcnyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pcgawai Ncgeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Konawe Selat.an;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 rentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pernbenrukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah clan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mcngubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pcmbentukan Dacrah Tingkat Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbar'an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'I'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe:rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ternang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pernbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negcri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pernerintah, Pcrnerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diubah pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12 A

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 106 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download file:

Perbup Konsel No. 28 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016 / NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur guna tertibnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur kembali Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135); 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan; 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2); 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Sataf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 01); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 28);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB IV PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAB V UPACARA BENDERA BAB VI MEKANISME PENGISIAN DAFTAR HADIR BAB VII PELANGGARAN BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT AB IX SANKSI DAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 23 Tahun 2016.pdf

PENGELOLAAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016 / NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah perlu mengatur pemakaian kekayaan daerah; b. bahwa untuk memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan obyek retribusi pengelolaan peralatan UPTD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan emerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA DAN SYARAT UNTUK MENDAPATKAN HAK SEWA BAB III KETENTUAN RETRIBUSI BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Konsel No. 22 Tahun 2016.pdf

pembentukan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016 / NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan peralatan alat berat, perlu membentuk UPT. Selain itu, guna membentuk dan mengoptimalkan sistem pengelolaan Asset daerah, khususnya alat berat sesuai dengan tugas pokok dalam pelaksanaannya, diperlukan penanggung jawab yang memiliki payung hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b di atas, dianggap perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, melalui Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV ORGANISASI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII ESELONISASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
10 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT