Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2018

Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENCEGAHAN KONFLIK BAB III PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK BAB IV KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK BAB V REHABILITAS BAB VI MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYRAKAT BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

17 September 2018

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2018

Sumber

Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 39

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 39 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanganan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Konawe Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a38e); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2072 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5315); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A15 Nomor 2036); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol8 Nomor 1). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENCEGAHAN KONFLIK BAB III PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK BAB IV KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK BAB V REHABILITAS BAB VI MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYRAKAT BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2018. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521