Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2018

Penertiban Hewan ternak dalam Wilayah Kabupaten konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK PENERTIBAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB V KETENTUAN PENERTIBAN BAB VI BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN DAN PAKAN TERNAK BAB VII KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB VIII KETENTUAN SANKSI BAB IX PENYIDIKAN BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan ternak dalam Wilayah Kabupaten konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

01 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

02 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

02 Oktober 2018

Sumber

Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 40

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1518 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 40 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penertiban
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penertiban Hewan ternak dalam Wilayah Kabupaten konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penertiban Hewan Terank dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan. 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ; 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2O09 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ; 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 52341 ; 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5679) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 3lO2l ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 45781 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4737\ ; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5094) ; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036). ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20O7 Nomor 1O). 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 tahun 20016 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 4). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK PENERTIBAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB V KETENTUAN PENERTIBAN BAB VI BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN DAN PAKAN TERNAK BAB VII KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB VIII KETENTUAN SANKSI BAB IX PENYIDIKAN BAB X PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521