Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2018

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 19 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

KODE ETIK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu komponen manajemen ASN adalah kode etik dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas ASN yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, parfisipatif dan transparan; c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ters€but diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten;tang Pokok- Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Taturn 2Ot4 tet:rhng Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Kotpe dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 141, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tenlang Pembagian Urusan Pemerintatran Antara Pemerintah, PemerintahDaerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20lO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terrtatg Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Ncmrot 63); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAB V KODE ETIK APARATUR NEGARA BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK BAB VII PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK BAB VIII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2013

Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Download :
Perbup Konsel No. 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

KETENTUAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2013 / NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader pemerintahan yang memiliki kompetensi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dapat ditempuh melalui jalur tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal; d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar melalui Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar Departemen Dalam Negeri pada Institut Ilmu Pemerintahan dan Perguruan Tinggi Negeri; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAB IV BIAYA PENDIDIKAN BAB V JANGKA WAKTU PENDIDIKAN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2013.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2021

Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 20 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat {21 dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerl'a Pemerintah Daerah, maka Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l perlu dilakukan Perubahan; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l;
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jang]<a Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO7 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2O2O tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2O2l; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l4a7); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9l; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2O2O tentang Penyusunan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Tahun 2O2l; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}aun 2O2O tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2l.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 IPMK.OT /2021 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Disease2Ol9 (COVID-19) dan dampaknya; 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2O2O Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O2l tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2OL9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 2); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor t0 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 tahun 2OL6, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 27.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OI7 Nomor 3); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 1); 29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian T\rnjangan Komunikasi Intensif (TKI), T\rnjangan Reses (TR) Dan Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 28); 30. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 tahun 2O2O, tentang Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O Nomor 33); 31. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 3).
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTATI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2018

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO. 20 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe SeLatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahian l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keq'a Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV JABATAN FUNGSIONAL BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2023

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO. 20 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

ROAD

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025

ABSTRAK:

a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait; b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inllasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Road Map dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ROAD MAP BAB III PEMBIAYAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2016

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Konsel No. 20 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TATA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016 / NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor :, tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu disusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara terbuka. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dari Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pemberitahuan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Jawa Lian Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dari Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 20 Tahun 2017

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Download :
Perbup Konsel No.20 Tahun 2017.pdf

Abstrak

pusat

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatlan pelayanan yang memadai; b. bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Dislcriminasi Terhadap Wanita (Conuention on TIE Eliminition of All Forms of Disoiminotion Againts Womenl (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manueia (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OOO tentang Pengesahan Il,O Convention No.l82 Conceming the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 3O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Pembenh.rkan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267 l; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 64, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 8. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 5063); 1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah L kmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 terrtang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46O6); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 20O8 tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/ atau korban Tindak pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 22,Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818 ). 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamsutamaan Gender ( PUG )di Daerah; 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I Tahun 2OlO tentang Pelayanan Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036); 19. Peraturan Kapotri Nomor 759 Tahun 2003 tentang Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Kepolisian Tingkat Pusat dan dan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II,III, dan IV seluruh Indonesia. 20. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA ) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 21. Keputusan Kapolri Nomor 3 Tahun 2OO8 ,tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan saksi dan /atau korban tindak pidana.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAB IV MEKANISME PELAYANAN BAB V PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI BAB IX URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAB X KEPENGURUSAN BAB XI TATA KERJA BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 21 Tahun 2016

Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.21 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan manqiemen aparatur sipil negara yang berdasarkan perbandingan antar:e kompetensi dan a,..alftU"i yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifftasi yang dimiliki, maka pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Xabupaten Konawe Selatan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungiawab dan memiliki kinerja ilt gg, yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan; b. bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pola karier iregawai Negeri sipil pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati'
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan l'eml>aran Negara RePublik Indonesia Nomor 4267); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor6,T"-b"h"tttrmbaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5494); 3. Undang_undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomorzc+,ramaaharrlembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba}ranKedtraAtasUndang-UndangNomor23Tahun2ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (l'embaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 195, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O16), sebaga imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 196, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah:ur. 2OO2 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peratural Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194; 9. Peraturan Pemerintah Nomor l0l Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 198, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2O03 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O09 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 475O); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol l tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negari Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 121, Tambahan kmUaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Keg'a Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O|O-2O25; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas plerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimanl telah beberapa kali diubah terakhir dengan perituran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupatei Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2OO7 Tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2097 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun ?O1O tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keq.a lembaga Lain Sebagai Bagran perangkat Daerah KabupatJn Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraiuran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2t Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Pertama Atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2O1O Tentang pembentukan Organisasi Darr Tata Kerja kmbaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2OlO tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Iembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2Z Tatlun 2Ol3 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2OlO Tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
29

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 21 Tahun 2017

Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

STANDAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan;
l. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367l; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un&ng-undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O12 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2OO9 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB V MAKLUMAT PELAYANAN BAB VI PENANGANAN PENGADUAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
32

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2015

Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Di Kabupaten Konawe Selatan

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Konsel No. 21 Tahun 2015.pdf

Abstrak

KEWAJIBAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015 / NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar, maka diperlukan Jaminan Sosial Kesehatan melalui kepesertaan Program Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. b. bahwa pemerintah daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif KepadaPemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan PenerimaBantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Kesehatan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nor 3602); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267) ; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) ; 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomoir 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015.
9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT