PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
2016
Qanun NO. 11, LD.2016/NO.11
Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU No.44 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2006; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Perpres No.23 Tahun 2015.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Kepegawaian; Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
b. bahwa dengan diundangnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 29 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Kelompok Jabatan Fungsional, BAB VI Kepegawaian, BAB VII Tata Kerja, BAB VIII Pembiayaan. BAB IX Ketentuan Peralihan. BAB X Ketentuan Lain-Lain, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 38)
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016
penghitungan dan pembagian dana desa untuk gampong
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2016/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gempong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasiaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Eavluasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Bahwa untuk kelancaran pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dipandag perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
Dasar hukum: Undang-Undang No. 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016; Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan perubahan dalam Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
Merubah Peraturan Walikota Banda Aceh No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gempong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat guna mewujudkan Kota Banda Aceh yang tenteram dan tertib, perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; Qannun Aceh No. 11 Tahun 2013; Qanun Kota Banda Aceh No. 10 Tahun 2004; Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2004; Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tertib Bangunan, Tertib PKL, Tertib Usaha, Tertib Reklame, Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Parkir, Tertib Sosial, Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Tertib Kebersihan dan Keindahan, Tertib Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan dan Tanggung Jawab; BAB III Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMD; BAB IV Objek Perencanaan Kebutuhan BMD; BAB V Prinsip perencanaan Kebutuhan BMD; BAB VI Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKBMD; Tata Cara Penyusunan dan Penelahaan Usulsn Perubahan RKBMD; BAB VIII Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
70 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda ACeh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan dan kesucian fasilitas masjid sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, maka perlu mengatur Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda Aceh.
UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Penyelenggaraan Kebersihan dan Kesucian Masjid, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyusunan Kamus Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, dipandang perlu membakukan nama program/kegiatan dalam bentuk kamus usulan rencana kegiatan Musyawarah Rencana Pembagunan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 2 tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2018; Perwali Kota Banda Aceh no 10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tahapan Penyusunan Perencanaan; BAB III Ketentuan Tambahan; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
6 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standar Harga/Tarif Penggunaan Fasilitas Gedung dan Asrama Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banda Aceh.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal gedung dan asrama pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banda Aceh agar ebrdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan peraturan tentang standar harga penggunaan fasilitas gedung dan asrama dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang No.8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Peyewaan; Harga Sewa; Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kedudukan Walikota sebagai wakil pemerintah kota dalam kepemilikan kekayaan daerah kota yang dipisahkan, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan wakilnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tambahan Penghasilan, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KEuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 33)
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 2 Pasal tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
