PERBUP Kab. Empat Lawang No. 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 UUD TAhun 1945 ;UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 9 Tahun 2016;Permendagri No 90 Tahun 2019;Kepmendagri No 050 - 3708 Tahun 2020;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Kedudukan ,susunan organisasi,Uraian tugas dan fungsi ,Kepegawaian,tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Empat Lawang
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 32 Tahun 2021
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2021/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat
Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini :pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri 26/Permen-KP/2016 Kelautan;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Susunan Organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,Tata kerja,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 13 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2007;UU No 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 29 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015;PP No 18 Tahun 2016 ebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum ,kedudukan ,susunan organisasi,Uraian tugas dan fungsi,kepegawaian,tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati
Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan;
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945 ;UU No 1 Tahun 2007;UU No 431 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 28 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 20 Tahun 2012;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,asas maksud dan tujuan,ruang lingkup,ketentuan penyidikan,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
(Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme
dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah
telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk
melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dasar hukum dalam peraturan ini:UU No 28 Tahun 1999;UU No 30 Tahun 2002 sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UU No 19 Tahun 2019;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun
2010;Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
No 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
No 02 Tahun 2020;Perda No 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021 ;Perbup No 73 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
No 39 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Penyampaian LHKPN,Unit pengelola LHKPN,Pengawasan,sanksi,Tata cara panjatuhan sanksi,ketentuan khusus,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2021
PENGELOLAAN - ZAKAT - PROFESI - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan pertimbangan - bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama kepercayaannya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya
dan kepercayaanya itu
- menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat
islam, serta merupakan pranata keagamaan dalam ajaran
agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyaraka
- perlu adanya pengelolaan zakat di Kabupaten
Empat Lawang, khususnya yang bersumber dari Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 14 Tahun 2014;Perda No 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda
No 4 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum,Prinsip penetapan zakat profesi,mekanisme pengumpulan zakat profesi,pengawasan dan pelaporan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 25 Tahun 2021
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG - TAHUN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan
Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu
dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 1 Tahun 2007;UU No 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 42
Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2017;Permendagri No 62 Tahun 2017;Perda No 7 Tahun 2020;Perda No 5 Tahun 2021;Perbup No 50 Tahun 2020;Perbup No 23 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai :Ketentuan Umum ,Pengelompokan kemampuan keuangan daerah ,Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 354 dan Pasal
355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021
Dasar hukum dlam peraturan ini UU No 25 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 8 Tahun 2008;Permendagri No 86 Tahun 2017 ;Perda No 1 Tahun 2019;Perbup No 25 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,perubahan RKPD Tahun 2021,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 Tahun 2021
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 5 Nomor
Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, periu menetapkan Peraturan Bupati Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 202
Dasar hukum dalam peraturan ini ; Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No 11
Tahun 2020;PP No 55 Tahun 2009;PP No 8 Tahun 2006;PP No 69 Tahun 2010;PP No 71 Tahun 2010;PP No 30 Tahun 2011;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 17 Tahun 2009;Perda No 5 Tahun 2019;Perda No 4 Tahun 2002
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penjabaran Peratnggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2021
TATA CARA - PENGANGKATAN - DIREKSI - PERUSAHAAN daERAH AIR MINUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Seguring Betung
Dasar hukum dalam peraturan ini ; UU No 5 Tahun 1962; UU No 28 Tahun 1999;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No
9 Tahun 2015;UU No 12 Tahun 2017;Permendagri No 1 Tahun 1984;Permendagri No 2 Tahun 2007;Kepmendagri No 50 Tahun 1999;Permendagri No 37 Tahun 2018;Perda No 2 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum Pengangkatan direksi,tata cara seleksi calon direksi,Sumber biayaan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
10 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
