Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Solok No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwako No. 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Solok No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok
perubahan peraturan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilakukan perhitungan penilaian terhadap besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD serta tunjangan transportasi Anggota DPRD oleh appraisal, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan kedua;
1. Pasal 18 ayat 61 UUD NKRI Tahun 1945
2. UU No. 8 Tahun 1956
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 109 Tahun 2000
9. PP No. 23 Tahun 2005
10. PP No. 55 Tahun 2005
11. PP No. 5 Tahun 2009
12. PP No. 71 Tahun 2010
13. PP No. 12 Tahun 2017
14. PP No. 18 Tahun 2017
15. PP No. 12 Tahun 2019
16. PP No. 13 Tahun 2019
17. Permendagri No. 8 Tahun 1970
18. Permendagri No. 77 Tahun 2020
19. Permendagri No. 52 Tahun 2012
20. Permendagri No. 62 Tahun 2017
21. Permendagri No. 36 Tahun 2018
22. Permendagri No. 9 Tahun 2021
23. Permendagri No. 27 Tahun 2021
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. Perpres No. 33 Tahun 2020
5. Permendagri No. 59 Tahun 2019
6. Permendagri No. 77 Tahun 2020
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 18 Tahun 2017
4. Permendagri No. 62 Tahun 2017
5. Perda Kota Solok No. 7 Tahun 2017
Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 27 Tahun 2018
PERWALI Kota Solok No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Sebagian lampiran Perwako Solok No. 28 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun 2019
PERWALI Kota Solok No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Pasal 7 dan Pasal 8 dalam
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota
Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita
Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 18 Tahun 2016
4. Permenpan RB No. 17 Tahun 2021
5. Permenpan RB No. 25 Tahun 2021
6. Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, yang terdiri atas:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
c. bidang pendapatan daerah
d. bidang akuntansi
e. bidang anggaran
f. bidang perbendaharaan
g. bidang pengelolaan aset dan
h. UPTD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota
Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita
Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang bersih dari tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu membuat pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah.
1. Pasal 18 ayat 61 UUD NKRI Tahun 1945
2. UU No. 8 Tahun 1956
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 109 Tahun 2000
9. PP No. 23 Tahun 2005
10. PP No. 55 Tahun 2005
11. PP No. 5 Tahun 2009
12. PP No. 71 Tahun 2010
13. PP No. 12 Tahun 2017
14. PP No. 18 Tahun 2017
15. PP No. 12 Tahun 2019
16. PP No. 13 Tahun 2019
17. Permendagri No. 8 Tahun 1970
18. Permendagri No. 77 Tahun 2020
19. Permendagri No. 52 Tahun 2012
20. Permendagri No. 62 Tahun 2017
21. Permendagri No. 36 Tahun 2018
22. Permendagri No. 9 Tahun 2021
23. Permendagri No. 27 Tahun 2021
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. Perpres No. 33 Tahun 2020
5. Permendagri No. 59 Tahun 2019
6. Permendagri No. 77 Tahun 2020
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
5. Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Laporan atau Pengaduan
Bab III Tindak Lanjut Audit Investigatif
Bab IV Perlindungan dan Penghargaan Terhadap Pelapor (Whistleblower)
Bab V Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau
ABSTRAK:
a. bahwa peserta didik yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepribadian, mampu menunjang perkembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah;
b. bahwa untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, karakter dan adat istiadat serta kearifan lokal daerah Minangkabau pada peserta didik perlu diterapkan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai Muatan Lokal Wajib pada Taman Kanak-Kanak, SD dan SMP di Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. Permendagri No. 8 Tahun 1970
4. Permendagri No. 40 Tahun 2007
5. Permendikbud No. 79 Tahun 2014
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. pelaksanaan pembelajaran,
b. pendanaan, dan
Cc. pengawasan, monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
50
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang SOP Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas, untuk itu perlu dilakukan perubahan SOP pada Dinas Lingkungan Hidup
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 25 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
5. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012
Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Solok Tahun 2019 No. 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
