Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan
pengehematan pemakaian tenaga listrik,
perlu dilakukan pemakaian tenaga listrik
secara efisien dan rasional tanpa
mengurangi keselamatan, kenyamanan
dan produktivitas; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghematan Pemakaian Tenaga
listrik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2009; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2012; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik; Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2013.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013
peraturan bupati - tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2013/No.13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tertib administrasi
dan akuntabilitas atas penggunaan sisa dana
hibah maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55
Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2012/NO. 12 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013 yang meliputi Rancangan Kegiatan Dan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2013.
Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2012 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013
indeks biaya kegiatan - pengadaan barang/jasa - honorarium kegiatan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2013/NO.11 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan harga pada beberapa komponen karena perkembangan pasar dan penambahan komponen kebutuhan maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah, Pemeliharaan Dan Honorarium Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 pada Bab I. D. : Alat Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Bab I. L. : Hewan, Ternak dan Tanaman, Bab I. N. : Barang Persediaan dan Pakai Habis, Bab I. O. : Perlengkapan Bangunan, Bab II. D. : Indek Harga Satuan Tertinggi Per M² Bangunan, Bab III. A. 2 : Biaya Perjalanan Dinas dan Bab III. B. 1: Honorarium Pengelola Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPajak dan Retribusi DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 389 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Bagi Aparat Pemungut Di Tingkat Kelurahan/Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/No. 10 SERI B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparat Pemungut di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa
ABSTRAK:
bahwa agar penggunaan dan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi aparat pemungut dan penunjang yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan /Desa bisa dilaksanakan dengan tertib, lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk Pedoman Penggunaan Dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Aparat Pemungut Di Tingkat Kabupaten, Kecamatan Dan Kelurahan/Desa; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2000;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang biaya pemungutan dan setor penerimaan biaya pemungutan PBB, alokasi dan pembagian pemungutan PBB, serta penggunaan biaya pemungutan BPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2013.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 389 Tahun 2010 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2013/No. 9 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Hal-hal yang diatur antara lain prinsip perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas jabatan, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2013.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013/NO.8 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
ABSTRAK:
bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun; bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai ekspresi budaya memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupattentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang asas dan tujuan pelindungan, pembinaan, pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, unsur-unsur dalam Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, arah dan strategi kebijakan pelindungan, pembinaan, pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, wewenang dan tanggung jawab Bupati serta peran serta masyarakat dalam pelindungan, pembinaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan dan Lampiran atas peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2013.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310), maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang dasar perhitungan Uang Persediaan (UP), tata cara pengajuan SPP-UP dan SPP GU. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran atas Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013
peraturan bupati - petunjuk teknis bantuan keuangan
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2013/No.6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan desa, Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara memberikan bantuan
kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2013; bahwa agar pemberian bantuan kepada Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu Membentuk
Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun
2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
Membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan bupati Nomor 55 Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Bantuan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu perhatian atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu Menetapkan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu. Hal-hal yang diatur antara lain kewenangan pelayanan apa saja yang dilimpahkan, jenis pelayanan perizinan yang diberikan, jenis pelayanan non perizinan yang diberikan, siapa saja camat yang diberikan kewenangan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
