Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 221, BD.2006/No. 14 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bengkel Kerja pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64),
maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Bengkel Kerja Pada Dinas Permukiman dan
Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan; tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi; dan tata kerja dari UPTD Bengkel Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 222 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 222, BD.2009/No.35 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, sehingga untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi, maka perlu menetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17
Tahun 2008.
Peraturan ini memuat ketentuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 222 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 222, BD.2006/No. 15 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung tertib administrasi di
bidang perijinan pemakaian tanah pengairan,
dipandang perlu diatur Izin Pemakaian Tanah
Pengairan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19 Tahun 2002
Peraturan Bupati ini memuat tata cara permohonan izin;jangka waktu berakhirnya izin; kewajiban dan larangan; pencabutan izin; dan pelaksanan izin pemakaian tanah pengairan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 223 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 223, BD.2006/No.16 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara, maka perlu diatur Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Pada Dinas
Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan;tugas pokok dan fungsi;suusnan organisasi; tata kerja dari UPTD Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 229 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 229, LD.2002/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Purworejo setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pemecahan Dusun; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetap- kan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 );Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2002.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD.2008/No.10 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara pada sebagian Lampiran I sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini serta perlu disesuaikan dan diadakan perubahan, maka dipandang perlu diatur kembali Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara yang lebih menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah dalam penetapan pemberian dana;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008.
peraturan ini memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008.
42 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 233 Tahun 2002
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA - KETENTUAN DAN PROSEDUR TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 233, LD.2002/No. 28
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketentuan Dan Prosedur Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu mengirimkan Pegawai untuk tugas belajar; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur tentang ketentuan dan prosedur tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 49 ); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lem- baran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4014 ); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017 ); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 1962 tentang Tugas Belajar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1962 Seri C Nomor 100 ); Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 800/071
Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar Pegawai Negeri Sipil.
Persyaratan Tugas Belajar; Jangka Waktu; Kewajiban Dan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar; Ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2002.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 234 Tahun 2006
tugas pokok-tata kerja-uptd PERMUKIMAN-PEMADAM KEBAKARAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 234, BD.2006/No.17 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran
pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64),
maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pemadam Kebakaran Pada Dinas Permukiman
dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat kedudukan,; tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi dan tata kerja dinas terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 235 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 235, BD.2006/No. 18 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, dipandang perlu menugaskan/
mengizinkan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara untuk mengikuti tugas belajar/izin
belajar; bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang
memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB)/Ijazah dapat dipertimbangkan untuk
mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah dan penggunaan gelar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas serta dengan adanya
perkembangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang kepegawaian, maka Keputusan
Bupati Banjarnegara Nomor 08 Tahun 2002 tentang
Ketentuan dan Prosedur Pemberian Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor 183 Tahun 2004 tentang Pemberian
Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
385 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Izin
Belajar Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, perlu ditinjau dan ditetapkan
kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2003; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun
2002; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 814 Tahun
2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan;bantuan; sanksi dan ketentuan lain terkait zin belajar, tugas belajar, dan penyesuaian ijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 245 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 245, BD.2009/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
