Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perforasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan, maka perlu mengatur mekanisme perforasi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perforasi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Subyek dan Obyek Perforasi, Tata Cara Pengajuan Perforasi, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2016/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah tahun 2016 sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati Banjarnegara dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2007/No.2 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota dan ditindaklanjuti dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota di
Propinsi Jawa Tengah, maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1457/MENKES/SK/X/2003;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
131/Menkes/SK/II/2004;Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2004.
Peraturan ini memuat SPM bidang kesehatan;pengorganisasian;pelaksanaan;pembinaan;pengawasan;pembiayaan dari standar pelayanan minimal bidang kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2007.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kepariwisataan di Kabupaten Banjarnegara secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab serta memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, sejarah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah dan memiliki peran strategis guna menunjang pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah berdasaarkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan berwibawa, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kepariwisataan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1990; UU No 26 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 36 Tahun 2010; PP No 50 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjarnegara No 3 Tahun 2009; Perda Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjarnegara No 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjarnegara No 14 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Kewenangan, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis, Usaha Pariwisata, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja, Pendanaan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2021/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21
ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Satu Data Indonesia Daerah
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU no 16 tahun 1997; UU No 36 tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 51 Tahun 1999; PP No 52 Tahun 2000; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 39 tahun 2019; Permendagri no 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018; perbup Banjarnegarta No 50 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Prinsip Satu Data; Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah; Penyelenggara Satu Data Indonesia; Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat
pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses
data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai
berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih
tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia
Daerah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2021/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199)
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022,
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk periode 1 (satu) tahun
anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember
2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2016/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mempercepat tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diperlukan adanya dukungan pedoman yang jelas dan baku untuk percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pendataan, penyelenggaraan, pembentukan kelompok belajar, penugasan tenaga pendidik, petan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, peran serta masyarakat, sarana dan prasarana, sumber pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan Serta Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemeliharaan dan penangan jalan serta saluran infrastruktur jalan, perlu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan dan Penangan Bahu Jalan Serta Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Rencana Umum Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Survey Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pemrograman Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pembiayaan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Perencanaan Teknis Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Penilik Jalan, Penyelenggaraan Urusan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, Pembinaan, Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Bahu Jalan dan Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, jenis dan materi muatan peraturan di desa, peraturan desa, evaluasi dan klarifikasi peraturan dessa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, pembiayaan serta ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib
pajak, perlu memberikan keringanan pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; bahwa dalam rangka memberikan pengurangan
pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah
menerbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian keringanan pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun
2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, penyisipan Pasal 3A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2015 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
