Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Selatan;
bahwa dengan memperhatikan surat dari Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Nomor 061/3721/OTDA
tanggal 15 Juli 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
pada prinsipnya disetujui untuk dibentuk UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak dengan Klasifikasi Kelas A, dipandang
perlu untuk segera ditindaklanjuti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
konsiderans huruf a dan huruf b, yang meminta agar Gubernur
segera meninjaklanjuti penataan UPT Perlindungan Anak dan
Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan
rekomendasi tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, danm huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0138
Tahun 2017;
Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tata Kerja;
5. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019,perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Seleksi Administrasi
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2019;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
44 Tahun 2015; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 550 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 ;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0132 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Seleksi Administrasi
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, yang berisi:Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Surat Izin Usaha Perikanan Dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Melalui Seberkas Jadi Dua Izin Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah,
dan transparan serta untuk meningkatkan pelayanan dan
kemudahan perizinan, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pengelolaan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan Melalui Seberkas Jadi Dua Izin Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Selatan; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
menegaskan sasaran PTSP adalah terwujudnya pelayanan yang
cepat, mudah, dan transparan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pengelolaan Surat Izin Usaha Perikanan dan
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Melalui Seberkas Jadi Dua Izin
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2011.
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Surat Izin Usaha Perikanan dan
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Melalui Seberkas Jadi Dua Izin
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, yang berisi: Ketentuan Umum; Kewenangan; Persyaratan, Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur Sejadi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimanatan Selatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peaturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019, yang berisi : Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5;Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 070 Tahun 2019 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan
Penyetoran Pajak Rokok beserta perubahannya dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara
Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program
Jaminan Kesehatan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dalam PMK Nomor
128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok
bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan
program jaminan kesehatan yang dilaksanakan melalui
kontribusi penerimaan yang bersumber dari realisasi
penerimaan Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah
provinsi/kabupaten/kota sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma
lima persen); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas
Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok
untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Periode Penerimaan Bulan Bulan April sampai dengan Bulan
Juni 2019.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Priode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2019, yang berisi: Ketentuan Umum; Hasil Penerimaan Pajak Rokok Yang Dibagi; Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, Dan Penatausahaannya; Pengguanaan: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2016.
Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang berisi: Ketentuan Umum; Pembinaan Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota ; Tahap Perencanaan; Tahap Penyusunan Raperda; Tahapa Pembahasan Raperda; Penetapan; Klarifikasi; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
ABSTRAK:
bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ
tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
pada Pemerintah Daerah Provinsi, transaksi penerimaan
dan transaksi pengeluaran dilakukan dengan metode transaksi
non tunai; bahwa Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksana Transaksi Non Tunai di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007.
Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang berisi: Ketentuan Umum; Mekanisme Pendapatann Pada Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pembantu; Mekanisme Belanja Pada Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengawasan Pengelolaan Sampah Daerah
ABSTRAK:
bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah
dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan
di daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat
dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik; bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaan sampah
dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu
di tingkat daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat
bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat
mengubah perilaku masyarakat; bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah
Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaran Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki
kewenangan melakukan pengawasan pengelolaan sampah daerah
Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengawasan Pengelolaan Sampah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Tentang Pengawasan Pengelolaan Sampah Daerah, yang berisi : Ketentuan Umum;Kewenangan; Pembentukan Tim Pengawas; Pelaporan; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
37
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan sampah di Daerah yang mampu memberikan
manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman
bagi lingkungan, perlu dilakukan secara komprehensif terpadu
dan terencana kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku
Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah
dalam pengolahan Lindi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun 2018 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030
Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan
Akhir Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019, yang berisi : Ketentuan Umum; Tanggung Jawab Pemda; Persyaratan; Kewajiban; Pembinaan Dan Pengawasan; Koorsdinasi Dan Pelaporan; Penanggulangan Pencemaran; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, BD.2019/No.86
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Pendidikan Khusus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan khusus
dan memberikan jaminan kesempatan layanan pendidikan
yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan kepada
satuan pendidikan, perlu dana bantuan operasional
pendidikan bagi satuan pendidikan khusus yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; bahwa dana bantuan operasional pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a harus dikelola secara baik dan
terstandar sehingga diperlukan petunjuk teknis pengelolaan
dana bantuan operasional pendidikan bagi pendidikan
khusus; bahwa lampiranhuruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan
pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
menjadi kewenangan Daerah Provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Pendidikan
Khusus;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72
Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016.
Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Pendidikan
Khusus, yang berisi: Ketentuan Umum; Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Pendidikan Khusus; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
