Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Pariwisata, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya pembangunan usaha Akomodasi Pariwisata sebagai sarana penunjang Pariwisata; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MK/2010 ;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016;
Mengubah :
1. Ketentuan Pasal 5 ;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) ;
3. Ketentuan Pasal 7 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, maka diperlukan adanya pemberian informasi tata ruang bagi masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan prosedur pelayanan informasi tata ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang prosedur pelayanan informasi tata ruang.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012.
KETENTUAN UMUM;
TATA CARA LAYANAN INFORMASI TATA RUANG;
KEWENANGAN PEMBERIAN LAYANAN;
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG;
PEMBIAYAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
-
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 7 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011.
1. KETENTUAN UMUM;
2. KAWASAN TANPA ROKOK;
3. KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
4. PERAN SERTA MASYARAKAT;
5. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI;
6. SANKSI ADMINISTRASI;
7. KETENTUAN PENYIDIKAN;
8. KETENTUAN PIDANA;
9. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Perumahan DI Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Perumahan sebagai Bagian dan Kawasan Permukiman dengan berbagai aspeknya perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan pembangunan perumahan, perlu adanya Pedoman dalam Pengaturan r> 1— „„„ r>„_.„»~i i v^muaiiguiiau x laumaucui, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gianyar;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008;
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013 .
1. Ketentuan Umum;
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
4. Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
5. Sanksi Administratif;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 12 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk
menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa urusan wajib diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan urusan pilihan merupakan urusan prioritas pengembangan potensi daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
c, bahwa Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil, kekhasan dan potensi unggulan Daerah;
d. bahwa untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf n, huruf q, dan huruf z diubah, dan ayat (3) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf f, huruf g, dan huruf h.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 45.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, sehingga
diperoleh hasil pengawasan yang efektif, efisien, tepat dan akurat;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pencapaian kinerja pengawasan diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai pedoman penugasan
investigasi di Kabupaten Gianyar;
c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Investigasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,PENUGASAN INVESTIGASI,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
-
-
83 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 28/C-01/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28/C-01/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 28/C-01/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023,
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA PENGHASILAN STAF DESA DI KABUPATEN GIANYAR
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tunjangan bagi penyelenggara pemerintahan desa dan staf desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
penyelenggara pemerintahan desa dan staf desa sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 017 tentang Besaran Tunjangan Untuk Perbekel,Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan
Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 119
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan
Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
KETENTUAN UMUM,UNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA ANG SAH BAGI PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA,TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,PENGHASILAN STAF DESA,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan dalam memberikan pemenuhan nilai manfaat dan ontribusi dalam pelaksanaan pembangunan
daerah, pengembangan perekonomian serta peningkatan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
b. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah harus dilaksanakan secara transparan,terbuka, dan adil, sehingga dapat tercapai efisiensi
dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat ipertanggung jawabkan;
c. bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa diperlukan panduan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah serta Instansi lainnya dalam
melakukan penilaian untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang, menyatakan Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,AUDIT,KEBIJAKAN PROBITY AUDIT,KRITERIA DAN KUALIFIKASI PROBITY AUDITOR,PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
-
-
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung ketersediaan data dan informasi Pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat
dipertanggungjawabkan serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
yang mengamanatkan walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH,PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
-
-
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
