Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Revolving Alat Mesin Pertanian Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Mesin Pertanian/Traktor roda dua kepada pengelola usaha pelayanan jasa alsintan kota pekalongan agar berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Revolving Alat Mesin Pertanian Kota Pekalongan;
UU no 16 tahun 1950; UU No 7 Tahun 1966; UU no 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 21 tahun 1988; PP No 68 Tahun 2002; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jangka waktu dan beban bunga, persyaratan, prosedur dan bentuk pengguliran dana, kewajiban penerima alsintan kerjasama pendayagunaan dan pengembangan alsintan pemerintah, pengembalian pinjaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2008.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang terpadu, efektif dan efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis pelayanan perizinan, tata cara penyelenggaraan perizinan, pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008.
25 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf
d, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), maka Pemerintah Kota
Pekalongan perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan ; bahwa pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan
adalah dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, programa
penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan, programa penyuluhan
provinsi dan nasional, memfasilitasi, melaksanakan pembinaan
kelembagaan, ketenagaan, forum kegiatan bagi pelaku utama dan
pelaku usaha serta memberikan umpan balik kepada pemerintah Kota
di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, serta sambil menunggu petunjuk teknis atau aturan
pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Badan
Pelaksana Penyuluhan Kota Pekalongan ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan produksi tembakau,
industri pengolahan tembakau dan penertiban cukai
tembakau telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil
Tembakau oleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 kepada Pemerintah Kota / Kabupaten
lewat Pemerintah Provinsi; bahwa dalam upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan
ketentuan yang berlaku perlu diatur pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, rancangan kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2008.
10 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Gratis
ABSTRAK:
bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khsusunya dalam bidang administrasi kependudukan, dipandang perlu memberikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penerbitan Kartu keluarga dan kartutanda penduduk gratis;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 1 tahun 1974; UU No 18 Tahun 1997; UU No 39 Tahun 1999; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 tahun 2004; UU no 12 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 1988; PP no 66 Tahun 2001; PP No 37 Tahun 2007; Keppres No 12 Tahun 1983; Perda Kota Pekalongan no 8 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penerbitan Kartu Kefuarga dan akrtu tanda penduduk bagi warga
miskin, tidak dikenakan biaya dengan melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2008.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008
Perangkat Daerah - Penetapan Rekening Giro Satuan Kerja
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BD.2008/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam angka pelaksanaan Anggaran \Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
dalam rangka pelaksanaan APBD, penetapan rekening giro Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undan Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2008.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program
Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis
Masyarakat (PAPWKK-BM), maka dipandang perlu disusun Pedoman
Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (P APWKK-BM) Tahun
Anggaran 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut padi;i huruf a diatas, maka perlu diatu.r dalam Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi dan prinsip - prinsip, tujuan, organisasi pelaksana, ketentuan khusus, komponen dana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2008.
62 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang bersifat multidimensi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; bahwa kesejahteraan keluarga merupakan kunci menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan hanya akan terwujud dengan upaya mewujudkan gerakan bersama semua pihak yang peduli dalam percepatan pembangunan keluarga sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Visi, Misi dan Strategi
Bab III Tujuan, Sasaran dan Prinsip
Bab IV Kriteria dan Penetapan Keluarga Miskin
Bab V Program-Program Pokok
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Kelembagaan, Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008
Perlengkapan Dan Peralatan Kantor - Pedoman Standarisasi
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD.2008/No. 9
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Standarisasi Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Pemerintahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran
penyelenggaraan tugas Pemerintahan daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan
sarana dan prasarana kerja kepemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Wallkota Pekalongan tentang Pedoman Standarisasi Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemerintahan Kota
Pekalongan ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan sarana dan prasarana kerja, standarisasai sarana dan prasarana kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2008.
45 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanaman Mangga Di Ruang Publik Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
Pekalongan dan menambah luasan ruang terbuka hijau, maka diadakan
kegiatan penghiJauan berupa penanaman pohon mangga di ruang publik
Kota Pekalongan; bahwa keberadaan tanaman atau vegetasi dapat mendukung fungsi ekologi , sosial budaya dan arsitektural serta dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan b, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Pengaturan
Pemanfaatan Tanaman Mangga di Ruang Publik Kota Pekalongan ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007; PP No 21 Tahun 1988; Peratun Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan prinsip, manfaat penanaman pohon mangga dan buah mangga, perencanaan penanaman mangga, perlindungan dan pengamanan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan, peran masyarakat, pemilikan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2008.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
