Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlindungan bagi Pekerja Anak di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa anak sebagai makhluk 1'uhan Yang Maha Esa dan se bagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual; bahwa pada kenyataannya tidak semua anak di Kota Pekalongan berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, sehingga mereka harus bekerja; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perlindungan bagi Pekerja Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012;
Perturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, perlindungan bagi pekerja anak, penanganan pekerja anak dan pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber
daya manusia untuk pencapaian tumbuh kembang
anak secara optimal, perlu pemenuhan kebutuhan
esensial pengembangan anak usia dini yang holistik
integratif agar anak dapat tumbuh dan berkembang
sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh
kembang anak 'usta dini diperlukan layanan
pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan,
pengasuhan dan kesejahteraan, yang terintegrasi dan
berkesinambungan melalui pengembangan anak usia
dini holistik integratif; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan
pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan
anak usia dini holistik integratif di Kota Pekalongan
diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan W alikota ten tang
Penyelenggaraan Pengembangan Anak U sia Dini
Holistik lntegratif di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 ; Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 ; Peraturan Walikota Nomor 69A Tahun 2019 ; Peraturan Walikota Nomor 11.B Tahun 2020 ; 15. Peraturan Walikota Nomer 65 B Tahun 2020 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip dan arah kebijakan PAUD HI, strategi dan sasaran penyelenggaraan PAUD HI, ruang lingkup layanan PAUD HI, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan perlindungan, layanan pengasuhan, layanan kesejahteraan, tanggung jawab pemerintah daerah, peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, gugus tugas, rencana aksi daerah PAUD HI, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, anggaran penyelenggaraan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Perwako Pekalongan No 93 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan prundangan yang berlaku khususnya pada bagian yang mengatur aset lain-lain, klasifikasi pendapatan dan belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Uu no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1998; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan lampiran Perwako Pekalongan No 93 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Peraturan walikota Pekalongan No 93 Tahun 2018 diubah.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 104 Tahun 2016; Perda No 5 tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2018 dicabut.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan dan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar ( baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran; bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan kebutuhan, penganggaran pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; ] bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab dan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
63 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Badan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah, perlu menata kembali
organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan
Peraturan perundang-undangan sehingga perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Kedudukan, Susuna_n Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2020 dicabut.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekalongan,
perlu didukung sistem pendayagunaan bersama
peraturan perundang-undangan dan bahan
dokumentasi informasi hukum yang lengkap, akurat,
mudah dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat
Daerah serta membangun kerjasama dalam suatu
jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang
terpadu; bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 tahun
2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi
Hukum Kata Pekalongan dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dalam
mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum yang terpadu sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 24 tahun2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewajiban, susunan organisasi, pusat JDIH, anggota JDIH, pelayanan JDIH, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Peraturan Wa!ikota Pekalongan Nomor 4 tahun 2006 dicabut.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 104 Tahun 2016; Perda No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2018 dicabut.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab serta penggunaan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar yang Menyenangkan
ABSTRAK:
bahwa setiap anak berhak memperoleh stimulasi
yang tepat pada fase pondasi; bahwa penyelenggaraan transisi PAUD ke SD
yang menyenangkan dapat memenuhi hak anak
pada fase pondasi; bahwa berdasarkan merdeka belajar episode 24
tentang gerakan transisi PAUD ke SD terdapat
target perubahan yang harus di capai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Pekalongan tentang Penyelenggaraan Transisi
PAUD ke SD yang menyenangkan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD, Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, Penyelenggaraan, Tugas dan Tanggung Jawab, Forum Komunikasi PAUD SD, Surat Edaran Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Keluarga Transisi PAUD SD yang Menyenangkan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Sarana Prasarana, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Anggaran Penyelenggaraan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
