PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Penanganan dampak Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19), di Lingkungan Pemerintah - Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun AAppaRAR 2020;
b. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam -rangka. penanganan Corona Virus Disease 2019 khusus pelayanan di Puskesmas, maka perlu penyelesaian pembayaran pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik . -Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
¢. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan, perlu melakukan penyesuaian terkait pengadaan barang dan jasa di Kelurahan dengan menggunakan sistem Swakelola yaitu dengan melibatkan 1 kelompok masyarakat dan/atau. organisasi kemasyarakatan dan melakukan penggeseran anggaran rutin kelurahan ke Kegiatan Kecamatan; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana ditaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
UU No 69 Tahun 1958; UU No UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Taqhun 2011; PP No 18 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2020; Perpres No 72 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Permendagri No 16 Tahun 2017; Permendagri No 130 Tahun 2018; Permendagri No 33 Tahun 2019; Permenkeu No 19/PMK.07/2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permenkeu No 76/PMK.07/2020; Kemputusan Menkeu No 15/KMK.78/2020; Perda No 5 Tahun 2007; Perda No 13 Tahun 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, yang terdiri atas II Pasal penjabaran ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019
Tidak Ada
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAN PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015
Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2015
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018
Pendelegasian Kewenangan antara lain:
a. Proses persetujuan usulan KPBU
b. pelaksanaan pengadaan KPBU
c. penandatanganan perjanjian KPBU
d. Kegiatan-kegiatan pendukung selain tahap transaksi
e. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tonai yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tonai Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Ruang lingkup pengaturan meliputi:
a. Sasaran dan Kri teria;
b. Pendataan;
c. Perhitungan Alokasi;
d. Penganggaran;
e. Penyaluran dan Besaran;
f. Pembinaan dan pengawasan;
g. Pelaporan dan Pertanggu ngjawaban;
h. Dukungan Stakeholder; dan i. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2021
JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik serta meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu adanya jasa pelayanan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang terdiri atas 10 Pasal dari V Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Uum, Bab II Asas Kewajiban dan Hak, Bab III Sembwer Pembiayaan dan Pnerima, Bab IV Perhitungan dan Pembagian, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PANGAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) COVID 19 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 di Kabupaten Lombok Barat untuk penanganan dampak Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) maka perlu menyusun Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID 19 di Kabupaten Lombok Barat
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 54/HUK/2020
Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018
Keputusan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 16/6/SK/HK.02.02/04/2020
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
Ruang lingkup pengaturan meliputi:
a. Tujuan dan Manfaat;
b. Mekanisme penyaluran;
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
d. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa memperhatikan dinamika yang berkembang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok
Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162); Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten lombok Barat Tahun 2021 Nomor 20).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, yang terdiri atas II Pasal perubahan ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021
Tidak Ada
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
