Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2017/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur; bahwa dalam rangka untuk membenkan kepastian perlmdungan kesehatan dan kesejahteraan sosial, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelengaraan Jaminan Sosial Di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemenntah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup dan Kepesertaan
Bab III Jaminan Kesehatan
Bab IV Jaminan Ketenagakerjaan
Bab V Penahapan Kepesertaan
Bab VI Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Pencabutan Sanksi
Bab IX Pengawasan dan Pembinaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2016/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/TP.27/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpt/TP.270/7/1985; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/0T.140/09/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nornor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Bab IV Cadangan Pupuk Bersubsidi
Bab V Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Bab VI Pengawasan dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2009.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pemalang No. 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penataan kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan yang terkait dengan naskah dinas, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini menjelaskan asas tata naskah dinas; penyelenggaraan naskah dinas; bentuk dan susunan naskah dinas; penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat; penjelasan stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. Pedoman tata naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara umum.
2. Tata naskah dinas yang berlaku secara khusus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang maka diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian hubungan kerja pemerintahan daerah;
b. bahwa dalam rangka memberikan panduan keselarasan, keterpaduan dan keserasian hubungan kerja pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman hubungan kerja dan jalur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016,
Peraturan ini mengatur tentang sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Kepala Daerah bertanggung jawab atas seluruh implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerahnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Teknologi dan Informatika, Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Inpres No. 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 49 Tahun 2017; Perbup No. 23 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Jaringan dan Komputer, Sistem Informasi, Pengaturan Data dan Informasi, Keamanan Informasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
yang meliputi
Bentuk Badan Hukum, Tata Cara Pembentukan, Kepengurusan, Hak, Tugas, Kewajiban, Dan Wewenang, Pemilihan Dan Pemberhentian Direksi, Jenis – Jenis Usaha Desa, Permodalan, Mekanisme Pengelolaan BUM Desa, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, Bagi Hasil Usaha, Pembinaan, dan Pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Tahun 2016/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2017
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Tahun 2017/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan membenkan manfaat yang optimal bagi masvarakat; bahwa dalam rangka menjamm ketersediaan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta membenkan kepastian hukum Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman maka perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman pengembang kepada Pemenntah Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurul c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemenntah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman
Bab IV Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman
Bab V Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab VI Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Bab VII Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab IX Peran Serta Masyarakat
Bab X Jenis dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
