Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2016/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan; bahwa penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan serta penetapan Maklumat Pelayanan perlu memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2009
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Yang Menjalankan Tugas (YMT) di lingkungan Pernerintah Kabupaten Pemalang
Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), Dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT)
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2009/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), Dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghindari stagnasi dan untuk memperlancar tugas-tugas kedinasan yang disebabkan karena terjadinya kekosongan jabatan/pimpinan pada satu Satuan Kerja/UJait Kerja perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) sambil menunggu pengangkatan pejabat/pimpinan definitif atau pejabat/pimpinan definitif Satuan Kerja/Unit Kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali; bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian maka Keputusan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tuges (PLT), Pelaksana Harian (PLH), dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomgr 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Penunjukan PLT, PLH dan YMT
Bab III Persyaratan PLT, PLH dan YMT
Bab IV Prosedur Penunjukan dan Penetapan PLT, PLH dan YMT
Bab V Status dan Kedudukan PLT, PLH dan YMT
Bab VI Masa Penunjukan PLT, PLH dan YMT
Bab VII Batas Kewenangan PLT, PLH dan YMT
Bab VIII Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2009.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Yang Menjalankan Tugas (YMT) di lingkungan Pernerintah Kabupaten Pemalang dicabut .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2006
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan terhadap biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Pemalang tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2009, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-561 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pembentukan
Bab III Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Bab IV Hubungan Kerja
Bab V Pendanaan
Bab VI LPMK
Bab VII TP PKK Kelurahan
Bab VIII RT/RW
Bab IX Karang Taruna
Bab X Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2009 dicabut.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Sumber Pengaduan
Bab IV Administrasi Pengaduan
Bab V Penanganan Pengaduan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Pemantauan dan Pemutakhiran
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2010.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 43 TAHUN 2016
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, LD.2018/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menghormati atas jasa dan
pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Kepala Desa, maka perlu memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Purna Tugas; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pferaturan Pemerin tah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Pemalang No. 43 Tahun 2016 diantaranya, yaitu diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yakni BAB III A dan Pasal 4 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 43 Tahun 2016
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negerj. Nomor 86 tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencru1aan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa untuk tercapainya visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pernalang Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2016/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantaang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Bpati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015;
Peratran Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Lampiran Ia, perubahan beberapa ketentuan pada Lampiran II,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 diubah.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan setiap
Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum
Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa dalam rangka memberikan panduan
penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diperlukan
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan FKP
Bab III Monitoring dan Evaluasi
Bab IV Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat pembiayaan yang tidak terbiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL dan meringankan beban masyarakat peserta PTSL, perlu adanya pembebasan BPHTB bagi masyarakat peserta PTSL, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem atis Lengkap di Kabupaten Pemalang
UU No.13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, InPres No. 2 Tahun 2018, Permen Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi No. 25/SKP/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017, Perda No. 13 Tahun 2016 dan Perbup No. 31 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pemalang dengan beberapa ketentuan sebagai berikut mengubah Pasal 5 tentang Pembiayaan PTSL pada APBN, 10 ayat (1) tentang biaya, dan Pasal 13 tentang pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) bagi m asyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem atis Lengkap di Kabupaten Pemalang
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
