Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa
Persiapan Tingkat Kabupaten Pemalang maka Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang layak untuk dimekarkan dan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa menyebutkan bahwa dalam ha1 rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun
2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, maksud dan tujuan pembentukan Perbup, pembentukan desa persiapan, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, dan cakupan wilayah desa persiapan sodong basari, sarana dan prasarana desa persiapan sodong basari, penjabat kepala desa persiapan sodong basari, struktur organisasi dan tugas perangkat desa persiapan sodong basari, perencanaan dan keuangan, aset desa, kop surat, papan nama dan stempel, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 92 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektornik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara elektronik dan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 45 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perbup No. 56 Tahun 2016; Perbup No. 30 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha, Standar dan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, Pelaksanaan proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, Tim pelayanan perizinan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 93 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Tahun 2016/No.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Delegasi Atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan Dan/Atau Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperpendek rentang kendali birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan pelimpahan delegasi atau mandat kewenangan. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; pp No. 21 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017; Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan untuk menandatangani Keputusan dan/atau Suratsurat lainnya di Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, pelimpahan delegasi atau mandat dan hak dan kewajiban pejabat penerima delegasi atau mandat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Daring/Online Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja bahwa setiap PNS diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan instansi; bahwa guna mengoptimalkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil secara daring/online melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Secara Daring/ Online Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Daring/Online Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Kewajiban, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 94 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD Tahun 2016/No.94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diwajibkan bagi setiap pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan sesudah memangku jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. pengelolaan administrasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkem bangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2019; Inpres No. 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Wajib Lapor LHKPN, Tata Cara Penyampaian LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, Pengawasan dan Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 95 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pemalang No. 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD Tahun 2016/No.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penadatanganan Dokumen Kerja Sama Deerah Dan sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Guna ketertiban dan kelancaran kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Kabupaten Pemalang, perlu pengaturan penandatanganan dokumen kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pelaksanaan kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah Dan Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Kerjasama Daerah, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah, Sinergi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 96 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Tahun 2016/No.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
