Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup No. 66 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 diubah, yaitu:
Pasal 3 ayat (1) serta ayat (2) huruf a dan huruf c; Pasal 9 ayat (1) serta dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2) huruf b dan huruf c; Pasal 40 ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; Pasal 41 huruf a, huruf b, dan huruf c; Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2); BAB V; Pasal 45 ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g; Pasal 51 ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf l, huruf m, dan huruf n; Pasal 52 huruf a, huruf b, dan huruf c; Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 56 ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf h, dan huruf i; Pasal 57 huruf c; Pasal 60 ayat (1) serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 72 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji , Pensiun, Tunjangan,
atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara , dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang pendanaan
belanja pegawainya yang dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan
Bupati Paser tentang Teknis Pemberian Ketiga Belas Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas, Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi
Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri Sipil , Pejabat Negara, Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser; Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 73 Tahun 2020
DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH-PEDOMAN PENGGUNAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2020/No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan di Kabupaten Paser dalam rangka
program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu
sebagaimana yang telah ditetapkan Bupati Paser, maka
Pemerintah Kabupaten Paser mengalokasikan dana Biaya
Operasional Sekolah Daerah dari APBD Kabupaten Paser
sebagai pendamping alokasi dana BOS Nasional/Pusat; Untuk melaksanakan ketentuan
UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penggunaan dana
Biaya Operasional Sekolah Daerah, terdiri atas: 1. Alokasi biaya dan penganggaran; 2. Pengelola anggaran; 3. Penerima dana bosda; 4. Mekanisme pencairan dan pembiayaan; 5. Penggunaan dana bosda; 6. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; 7. Pengawasan; 8. Hibah; dan 9. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Paser Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Pengalokasian ADD, Mekanisme Penyaluran dan Pencairan, Belanja Desa, Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan pada Kedudukan
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun
2016
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 74 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Perda No.6 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 dengan Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dirincikan pada peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 75 Tahun 2017
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN-PENDIDIKAN-PELATIHAN KABUPATEN PASER
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/No.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
Pasal 18 Ayat (6) UU NRI Indonesia Tahun 1945; UU No 27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali Terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Paser No 14 Tahun 2016
dalam peraturan bupati ini di atur tentang:
Ketentuan Umum, Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2016 dicabut
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu
untuk mengembangkan sistem perencanaan
pembangunan daerah berbasis Elektronik melalui sistem
aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis
Elektronik.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permendagri No.86 Tahun 2017. Permendagri No.70 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Pengelolaan Aplikasi, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan, Penanggung Jawab dan Pemegang Sektor, Pendampingan, Seleksi dan Pendalaman, Pengendalian dan Evaluasi, Integrasi dan Pengembangan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
a. Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dan dibakukan dalam standar operasional prosedur yang lebih
lanjut diatur dengan keputusan tersendiri.
b. Standar Operasional Prosedur tata cara penggunaan dan pengelolaan Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik diatur lebih
lanjut dengan keputusan tersendiri.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
