Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kebijakan dan
Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.18 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9
Tahun 2015 ; PP No.81 Tahun 2012; PP No.97 tahun 2017; PermenLHK No.P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; dan, Perda Kab. Paser No.8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 16 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa serta dalam rangka mengoptimalisasi peran dan
fungsi pemerintah kecamatan dalam proses perencanaan
pembangunan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.81 Tahun 2012; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.18 Tahun 2018; dan, Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor
16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan
penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara
dan bukan Bendahara sehingga berjalan efektif dan eflsien perlu
menyusun petunjuk pelaksanaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan PP No.33 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2016; Perka BPK No.3 Tahun 2011; Permendagri No.5 Tahun 1997; dan, Perbup Kab.Paser No.99 Tahun 2014; Perbup Kab.Paser No.19 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Tuntutan Ganti Rugi, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 57
ayat (4) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan BPD ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016; dan, Perbup Kab.Paser No.55 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan dan Tunjangan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa Tahun anggaran 2015 (Berita Desa Kabupaten Paser Tahun
2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 28 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
Agar Perjadin Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan
luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PMK No.113/Pmk.05/2012; Permendagri No.29 Tahun 2016; dan, PerDJPB No.Per22/Pb/2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, huruf c
angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, angka 2 dan Pasal 10 ayat (1) huruf
a, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, huruf d
angka 1, huruf e angka 1, dan huruf f angka 1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa
untuk setiap Desa
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.129 Tahun 2018; PMK No.50/PMK.07/2017; PMK No.199/PMK.07/2017; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.12 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2019.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian ADD, Mekanisme Penyaluran dan Pencairan, Belanja Desa, Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 42 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),
Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
39 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
