Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK , SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar
(SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun
Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Paser dapat berjalan
dengan aman, tertib dan lancar, perlu menetapkan
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.20 Tahun 2003; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.66 Tahun 2010; PERMENDIKBUD NO.51
Tahun 2018; PERDA NO.16 Tahun 2016
Penerimaan Peserta Didik Baru yang disingkat PPDB adalah
kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon
peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan
Pendidikan. Tujuan Pelaksanaan PPDB adalah:
a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif,
akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong
peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Paser;
b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kabupaten
Paser;
c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di
Kabupaten Paser;
d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam rangka
memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;dan
e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan
pengumuman PPDB.
Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai
dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik
baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan
peserta didik setelah proses daftar ulang. Proses PPDB dilaksanakan dengan sistem PPDB offline dan PPDB online
untuk sekolah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Mengatur PERBUP tentang Perpindahan peserta didik
11 hlm. 1 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap
pendapatan dan belanja daerah harus secara
bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Transaksi Non Tunai, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong peran serta pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dan masyarakat
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi diperlukan payung hukum untuk
menjalankan Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Batasan, Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, Ekspose Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan
Whistle Blower, Perlindungan Terhadap Whistle Blower, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur
maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya KKN, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Paser perlu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PermenpanRB No.37 Tahun 2012.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber Benturan Kepentingan, Jenis Benturan Kepentingan, Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan, Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan, Identifikasi Benturan Kepentingan, Mekanisme Pengenaan Sanksi, Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan, Pengendalian Dan Pengawasan Benturan Kepentingan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
Tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah
sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian
saat ini, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2013 tarif Retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2013.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang perubahan tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2019.
Mengubah Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun
2013.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa
agar dapat berjalan secara tertib dan disiplin Anggaran,
dengan berasaskan transparan, akuntabel, partisipatif, dan
disiplin, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan
untuk Pemerintah Desa
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP No.47 Tahun
2015; PMK No.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan PMK No.225/PMK.07/2017; PMK No.193/PMK.07/2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup Kab. Paser No.1 Tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah
Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 1);dan
b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 3),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk segera
dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, maka perlu
dilakukan penyesuaian belanja dengan melakukan pergeseran
anggaran antar jenis belanja dan antar kegiatan, agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
dapat terus berjalan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PMK No.187/PMK.07/2018; Permendagri No.130 Tahun 2018; Perda Kab. Paser No.12 Tahun 2018.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang perubahan penjabaran APBD TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018
65 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Paser Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan
pembangunan, khususnya sektor air minum dan
penyehatan lingkungan di Kabupaten Paser, perlu disusun
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 2005.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi Dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten, Pelaksanaan RAD AMPL, Pendanaan, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis
dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Paser Nomor 4
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan,
Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan manajemen kas melalui penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu mengatur
Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum
Pemerintah dalam bentuk Deposito.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito, Mekanisme Penempatan Uang Daerah
Dalam Bentuk Deposito, Pencairan Deposito, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
