Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran
perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Perangkat
Daerah; Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 93 ayat (4) tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri No.21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja merupakan
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan,
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Analisis Standar Belanja, terdiri dari :
a. Definisi;
b. Perhitungan dan Rumusan ASB;
c. Alokasi Obyek Belanja; dan
d. Jenis-jenis ASB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Paser dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
ABSTRAK:
Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan
kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
Daerah; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Derah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 1999.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan
Statistik Sektoral, meliputi:
a. unsur penyelenggara;
b. mekanisme penyelenggaraan;
c. kerja sama; dan
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas dan keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Perda Paser No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2020. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan. Selain itu, dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk segera dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian belanja dengan melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja dan antar kegiatan, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Paser No.13/2019; Perbup Paser No.72 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan postur APBD Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Permendagri No.20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun
2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, meliputi: 1. Maksud dan Tujuan; 2. Tata Nilai Pengadaan; 3. Ruang Lingkup Pengadaan; 4. Para Pihak; 5. Perencanaan Pengadaan; 6. Persiapan Pengadaan; 7. Pelaksanaan Pengadaan; 8. Pembayaran Prestasi Kerja; 9. Keadaan Kahar; 10. Pemutusan surat perjanjian; 11. sanksi; 12. Penyelesaian Perselisihan; 13. Pelaporan dan Serah Terima; 14. Pembinaan, Pengawasan dan pengadaan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan ketatalaksanaan
untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah
yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses
dipandang perlu untuk diatur melalui peta proses
bisnis; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(1) UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Peta Proses
Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser sebagai acuan
pola kerja untuk pencapaian tujuan dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 50 Tahun 2020
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI-STANDARISASI SATUAN HARGA DAN BIAYA OPERASIONAL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (6) tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, satuan harga untuk Biaya
Operasional ditetapkan pada Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2018.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya
Operasional Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, meliputi:
a. Uang Harian;
b. Transportasi; dan
c. Alat tulis kantor. Serta mengatur perhitungan besarnya tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka mengetahui dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang
diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser, maka perlu dilakukan
evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat
terhadap Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan
publik.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PermenpanRB No. 14 Tahun
2017; Perda No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Perda No.1 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Survei Kepuasan Masyarakat, Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat, Penghitungan Jumlah Sampel
dan Pengolahan Data Unsur Pelayanan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Publikasi Hasil Survei, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka percepatan penanganan corona virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar perangkat daerah. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; PMK No.19/PMK.07/2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda Paser No.13 Tahun 2019; Perbup Paser No.72 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Paser No.46 Tahun 2020; Inpres No.4 Tahun 2020; KMK No.06/KM.07/2020; KMK No.HK.01.07/Menkes/215/2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan postur APBD Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 53 Tahun 2020
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN-PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi lembaga
Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk
mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam
pembangunan; Dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan
efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan gender, maka diperlukan strategi
pengintegrasian gender yang tercermin dalam
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di
Kabupaten Paser, meliputi:
1. Perencanaan dan penyelenggaraan PUG; 2. Pengorganisasian; 3. Pelaporan; 4. Monitoring dan evaluasi; dan 5. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 54 Tahun 2020
PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH-RENCANA AKSI DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan
strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; Permendagri No.15 Tahun 2008; Perda Kab. Paser No.12 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten
Paser Tahun 2016-2021, meliputi:
1. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; 2. Sistematika; dan 3. Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
