Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasar
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, maka untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasar.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Paser No.9 Tahun
2007; Perda Kabupaten Paser No.12 Tahun 2012; Perbup Paser No.13 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tata Cara Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasar. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2015.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Paser oleh Pihak Lain, maka perlu menetapkan besaran sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda No.16 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Paser. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Tarif Sewa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2015.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka kepastian hukum tentang besaran penggajian bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser untuk petugas kebersihan kantor dan pasar, maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Perda No.19 Tahun 2008; Perbup Paser No.1 Tahun 2010; Perbup Paser No.12 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Hal yang mengalami perubahan yaitu ketentuan dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan 14 (Empat Belas) Desa di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Pedesaan perlu dilakukan pembentukan Desa baru otonom guna mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Dasar Hukum: UU No,27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pembentukan 14 (Empat Belas) Desa di Kabupaten Paser. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Pembentukan Desa Persiapan, Tujuan Pembentukan Desa Persiapan, Batas Administrasi Wilayah, Pemerintah Desa, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok yang mengandung zat
psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok. Serta, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam UU No.36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (2) tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 1999; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Kepmenkes No.131/MENKES/SK/II/2014; Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No.34 Tahun 2005, No.1138/Menkes/PB/VIII/2005.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Tanda Peringatan Larangan Merokok, Ruangan atau Tempat Khusus untuk Merokok (Smoking Area), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi Wajib Retribusi Sampah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Perda No.15 Tahun 2012 Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 20 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi wajib
Retribusi Sampah.
Dasar Hukum: UUD 1945 No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.7 Tahun 2013; Perda No.3 Tahun 2005; Perda No.28 Tahun 2008; Perda No.8 Tahun 2011; Perda No.15 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi bagi Wajib Retribusi Sampah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Retribusi Kebersihan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah
ABSTRAK:
Untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan Daerah,
yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian Daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir. Dalam menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan
upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan
Daerah.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.9 Tahun 1995; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.42 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.17 Tahun 2013; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.9 Tahun 2014; Permendag No.53/MDAG/PER/12/2008; Permendag No.53/MDAG/PER/8/2012; Permendag No.68/MDAG/PER/10/2012; Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2013; Instruksi Presiden No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Pemasaran Produk Lokal, Penggunaan Produk Lokal, Kemitraan, Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penagihan Tunggakan Pinjaman Kredit Penguat Modal Usaha
ABSTRAK:
Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Paser, Pemerintah sejak tahun 2001 telah mengalokasikan dana berupa Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil/mikro. Sejak tahun 2008 pemberian kredit tersebut sudah tidak disalurkan lagi kepada masyarakat, pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Paser, sedangkan pengembalian pinjaman tetap disetorkan pada Bank Kaltim Cabang Tana Paser. Dalam perkembangannya pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak berjalan lancar dan menyebabkan terjadinya tunggakan pada Dana Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU). Maka perlu ditetapkan Perbup Paser tentang Pedoman Penagihan
Tunggakan Pinjaman Kredit Penguatan Modal Usaha.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1984; UU No.9 Tahun 1995; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Perda Kabupaten Paser No.14 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Penagihan Tunggakan Pinjaman Kredit Penguat Modal Usaha. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Sumber Dana dan Jumlah Kredit yang Disalurkan, Jangka Waktu Pelunasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan dasar besaran pemberian gaji Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser, perlu menetapkan Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.19 Tahun 2008; Perbup Paser No.1 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Gaji, lihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
Peraturan yang Dicabut: Keputusan Bupati Paser No. 840/Kep-128/2012.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No.109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan
kesejahteraan bagi pekerja dalam hal ini Perangkat Desa. Maka, perlu ditetapkan Perbup Paser tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.109 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Paser No.14 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Peserta, Keanggotaan, Program Jaminan dan Iuran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
