Pencarian Peraturan

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 31 huruf (d), Pasal 132 ayat (2), Pasal 89 dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan, dan Pasal 2 Pera tu ran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi a tau pem batasan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pu blik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia N omor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pu blik (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repu blik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Si stem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lem bar Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN DAN PROSEDUR BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 39 TAHUN 2021
52

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 perlu menetapkan Pera tu ran Bupati Bone ten tang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun 2017;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); . 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ' 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 20)6 Nomor 300); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Priorit.as Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor I I); Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat · Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE 2017 TEKNIS TAHUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 5. Des.a adalah Dcsa dan Dcsa adat atau yang discbut dengan nama lain, se\anjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakar setempat bcrdasarkan prakafsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang drakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melal\li Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pclaksanaan pcmbangunan, pembinaan kcmasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 7. Kewenangan bcrdasarkan hak asal usu! adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarako.t. 8. Kewenangan lokal berskala Dcsa adalah kewenangan untuk mcngatur dan mengurus kepenlingan masyarakat Desa yang telah dijalankan olch Dess atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena pcrkembangan Desa dan prakasa masyarakat Ocsa. 9. Musyawarah Oesa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Dcsa, Pemcrintah Desa, rlan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dt� untuk menyepakat1 ha\ yang bersifat strategis. IO. Pemcnntah Desa ndalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraw:i urusa.n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Pcmbangunan Desa adalah upeya peningkatan kualita,.. hid\1p dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalnh upaya mengembangkan kemandirian clan kesejahtcraan masyarakat dcngan meningkatkan · pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku; kemampuan, kesadaran, sert.a memanfaotkan sumbcr daya mc!alui penctapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esens\ masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. ' 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disctujui oleh Dewan Pctwakilan Rakyat. I 5. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan tcrjadi di rnasa dcpan (visi Desa). 17. Desa Mandiri adalah Desa maju yang merrnliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk pcningfcatan kuaHtas hidup dan kchidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan kctahnnari ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 18. Dcsa M:aju adalah Dcsa yang mcmiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengdolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan mcnanggulangi kcmiskinan. 19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang mcmiliki porensi sumbcr daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk pcningkatan kcscjahtcrann masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 20. D::,,,,;. Terti,1;;.;u.! edalah Desa ya:� memiliki potensi sumber daya sosial, ckonomi, dan ekologi tetapi lx:lum, atau kurang mengelolanya dalam upaya pt . ..,,i,1gk«t.s1n kcsejahtcraan masyarakat Desa, kuatitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bt:ntuknya. 21. Desa Sangat Tertinggal adalab Dr.sa yang mcngatami ken-ntannn karena masalah bencana Rlam, goncangan ekoncmi, dan k,:mfl1k sosial :;chingga tidak berkemampuan mengelola polensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, sorta mersgajami kcmiskinan dalam berbagai bentuknya. BABII TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi pcnyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibieyai oleh Dana Desa; b. mcmberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pasnl 3 Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsipprinsip: a. Keadtlan, deng.an mengutamakan hak dan kepenlingan seluruh warga L>esa tanpa membedabedakan; · b. Kcburuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang Iebrh mcndesak, Icbih dibutuhk.on dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; c. Kewenangan Ocsa, dengan mcngt uamakan kewenangan hak asal usut dan kewcnangan loka.l berskala Desa: d. Partisipatif, dcngan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; e. Swakclola d:.11 bcrbawis sumbcr daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Oesa dan' kearifan lokal; dan f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. BAB III PRJOR1TAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 4 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas pcnggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dcngan Klasifikasi status Desa berdasarkan lndeks Dcsa Membangun. {3) Klasifikasr status desa berdasarkan Indeks Dcsa Membangun sebagaimana Uimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. DeS>J Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Dcsa McmiJangun lcl,ih bcsar (>) dari 0,8155. b. Desa Maju atau Desa PraMadya adalah Desa yang memiliki lndeks Desa Membangun kurang dan sama dcngan (:s) 0,81 SS dan lcbih besar (>) dari 0,7072. c. Desa Berkemhang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki lrdeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (:s) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989. d. Desa Tertinggal atau Oesa PraMadya adalah Desa yang memiliki Indeks Dcsa Mcmbangun kurang clan sama dcngan (:s) 0,5989 dan Jcbih besar (>) dari 0,4907. e. f>i,sa Sangat Tcrtinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang mc1miik.i lndcks ucec Membangun kurang dan lebih kecil (s;) dari 0,4907. (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) clan rineian kb:sil'ikasi sratua Desa bcrdasarkan Indeks Desa Membangun sebagairnana dimaksud pada ayat (3) serta format ;..!opr:n.tr: terceeturo dalarr Lnmpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB JV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 Mekanisme pcnetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari pcrencanaan pembangunan Dcsa. Pasa1 6 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bid�np, Pembangunan f>esa <;\.<1.n Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimona tercantum dalam lampiran Peraturan ini menjadi prioritas kcg1atan, anggaran dar. belanja Desa yang .:!i�prikat1 rl..;n dipuruakan rnclahri Musyawarah l)esa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Oesa sebagaimana dimakeud pada ayat (1) !:aru!( .... enjedi ecunn t,;.,gi pe:iy::::t:::an Rencana l<.erj'l Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pecc. {3) Penetapan prioritas penggunaan D:::na Desa dilaksanakan dalame penyusunan Rencanc Kcrja I'cmeriatah Dcsa. 66 (4) Rencana Kerja Pcmerintah Dcsa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Dalam rangka Pcmbinaan dan Pengawasan, Bupati menyclenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pclaksanaan penggunaan Dana Desa dan melimpahkan tugas tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalarn pcnetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberd.ayaan masyarakat Oesa. (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bone Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • FAHSAR M, PADJALANGI'"" Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
36

MAL PELAYANAN PUBLIK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada satu ternpat; b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mal Pelayanan Publik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peru!=>ahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENETAPAN LOKASI BABV SUMBER DAYA MANUSIA BAB VI PELAKSANAAN BAB VII MEKANISME PELAYANAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
PERATURANBUPATIBONE NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK
14

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK:

a. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis b. untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan, fungsi prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mewujudkan lingkungan kabupaten yang bersih, sehat, indah, c. tertib dan aman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB IV PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKIM LIMA BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB IX PENDANAAN BABX SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
18

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening xae Desa perlu diatur dengan Pcraturan Bupati Bone; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355 ); ·2· 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lnf!onesia Nomor 4400 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah dtubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lemban.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JO. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe\aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Be\anja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagarmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); .3. 13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekms Pcraturan di �sa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pcdoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa.I Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Dae rah Ka bu paten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembo.ran Daeroh Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok·pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 19. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbanm Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Norn or· 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor .!.5 tahun 2015 tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tcntang Bcsaran Dana Transfer pada sctiap Dcsa di Kabupaten Bone Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 99).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN TRANSFER ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I TENT ANG DANA KE MEKANISME DESA TAHUN Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ; I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang selanjutnya dismgkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD. 3. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pcjabat Pengelolaan Kcuangan Daerah {PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 5. Rckemng Kas Dcsa adalah rekening tempat menyimpan uang Pcmcrintah Dcsa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk mcmbayar seluruh pengcluaran Oesa pada Bank yang ditctapkan. 6. Bendahara Desa adalah unsur staf scktttariat dcsa yang mcmbidangi urusan administrasi kcuangan umtuk menatausahakan keuangan desa. BAB II TRANSFER DANA KE OESA Pasal 2 Transfer dana kc Desa mcliputi : a. Dana Desa; b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi; dan c. Alokasi Dana Dcsa {ADD) Pasa! 3 Dokumen Pelaksanaaii Anggaran (DPAJ dana Transfor kc Desa disusun oleh PPKO selaku Pengguna Anggaran. Pasal 4 (I) Penyaluran dana transfer ke Dcsa dilaksanakan dcngan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rekening Kas Desa., -5- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Dcsa. (3) Rckening Kas Ocsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemenntah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala De:5! dan Bendahara Desa. (4) Pcnyaluran dana transfer kc desa scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri : a. Foto Copy Rekening Koran dcngan nama Rekening Kas Pemerintah Desa; ' b. Salinan Kcputusan Kepala Daerah tcntang Penetapan Besaran Dana Transfer kc Desa; dan c. Surat Pemyataan .Tanggung Jawab Mutlak. DANA DESA Pasal 5 Mekanisme penyaluran Dana kc Desa antara lain : J. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Tahap I pada bulan April 2017, sebcsar 60%. b. Tahap II pad a bu Ian Agustus 2017, scbcsar 40%. 2. Bendaharn Umum Daerah (BUD) mclakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, untuk Tahap I setelah menenma dokumen sebagai benkut : a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi oleh Camat; b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBOesa Tahun Anggaran 2016; c. Surat Permohonan Pencairan dana; d. Rekomendasi pencairan dan Camat; e. Rencana Penggunaan Dana; f. Kwitansi bermaterai 6.000.·; g. Surat Kuasa Pemindahbukuan; h. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan L Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. 3. Bendahara Umum Daerah (BUD) me!akukan transfer ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen sebagai berikut ; a. Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnye 50%; b. Surat Permohonan pencairan dana; e. Rekomcndasi pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bermaterai 6 000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyaataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. -6- BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH Pasal 6 "(I) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu ; a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebcsar 25%; b. Tahap II pad a bu Ian Juni 2011, scbesar 25%; c. Tahap III pada bulan September 2017, scbcsar 25%; dan d. Tahap JV pada bulan Dcsembcr 2017, sebcsa.r 25%; (2) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap I, kc Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a, sctclah menerima dokumen sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana; b. Rekomendasi pencairan dari Camat; c. Rencana Periggunaan Dana, d. Kwitansi bcrmaterai 6.000.·; e. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; f. Surat Pcrnya.taan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pcngantar Pencairan dana dari Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap 11, Ill dan IV, kc Rekening Kas Desa sebagaimana pada ayat (1) huru( b, huruf c dan huruf d, setelah menerima dokumen sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak dan retnbusi daerah Tahap sebclumnya mencapai 90%; b. Surat Pennohonan Pencairan Dana; c. Rekomendas1 pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bennaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. ALOKASI DANA DESA Pasal 7 (I) Mekanisme pcnyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa antara lain : a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun; b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pcnama setiap bulan; e. Penyaluran A!okasi Dana Deaa aebagaimana dimak&ud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuiµ pennintaan pennohonan pencairan dana. -7- (2) Bendahara Umum Dacrah (BUDI, mulai mclakukan transfer ke Rekcning Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sctclah menerima dokumen sebage.i berikut: a. APBDesa yang telah dievnluasi oleh Camat; b. Pnnt Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank; c. Surat Pcnnohonan Pcncairan dana; d. Rekomendasi pencairan dari Camat; e. Kwitansi bcnnaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan 1. Surat Pcngantar Pcncairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Dacrah {BUD), melakukan trans!er dana ADD bulan berikutnya kc Rckening Kas Desa, setclah menerima dokumen sebagai bcnkut : a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%; b. Surat Pem1ohonan Pencairan dana; c. Rekomendasi pencairan dari Carnal; d. Kwitansi bermaterai 6.000.-; e. Surat Kuasa Pemindahbukuan; f. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepela Dinas pemcerdeyean Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam hal mendapatkan rekomcndasi dari Camat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (31 huruf b, scrta Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Dcsa melampirkan dokumen: - Untuk Tahap I sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dcsa (RPJMDesa); c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017; d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) Tahun 2011; e. SK Benda.hara Desa; f. Rencana Penggunaan Dana; g. Kwitansi berrnaterer 6.000,-; h. Surat Kuasa Pemindahbukuan; · i. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak; j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa; k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan I. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebetumnya. Untuk Tabao U dan seterusnva sebaeai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Penggunaan Dana; c. Kwitansi bermaterai 6.000,-; -8- d. Surat Kuasa Pemindahbukuan; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; Pasal 9 Dalam hal mendapa1kan surat pengantar dari Kepala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e- dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepa1a Desa me[ampirkan dokumen ; Untuk TahaP I sebagni berikut : a. Surat Permchcnan Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rekomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Vcrifikasi Kecamatan; e. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMDesa); f. Rencana Kerja Pemenntah Desa (RKPDesa); g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa (APBDesa) yang tclah dievaluasi oleh Carnal; h. SK Bendahara Desa; 1. Rencana Pcnggunaan Dana; j. Kwitansi bermatcrai 6.000,-; k. Surat Kuasa Pcmmdahbukuan; I. Surat Pcrnyataan T.anggung Jawab Mutlak; m. Pete Copy Rckcning Pemerintah Desa; n. Surat Pcrtanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan o. Laporan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dcsa (LPPD) tahun sebclumnya. · Untuk Tahap U dan setcrusnya "scbagai bcrikut: a. Surat Permohonan ·Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rckomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan; e. Rencana Pcnggunaan Dana; f. Kwitansi bcrmaterai 6.000,-; g. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; h. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebetumnya; Pasal IO (I) Kepala Oesa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer kc Oesa. (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rckening Kas Desa. -ePasal 11 (1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bendahara Dcsa berkewajiban menyampaikan laporan rcalisasi dana transfer kepada Bendahara Umum Oaerah pada sctiap Minggu Pertama bulan berikutnya. BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap orang pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

TATA KERJA PEJ'ABAT PEKGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI Llft'GKUN'GAN PEIIERUfTAH KABUPATEl'I' BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Paaal 12 Peraturan Menteri Da1am Ncgeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Llngkungan Kementerian Da1am Negcri dan Pemerintahan Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Jnformasi dan Ookumentasi di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bone
. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Oaerah·daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl822); 2. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnronnasi Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Un dang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 4. Pcraturan Pemerintah Nomor 61 T#W\.in 2010 tentang Pelaksanaan Undang·undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Jnformasi dan Dokumentasi di Llngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 245); 6. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Bone.
MEMUTUSKAB : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO TATA KERJA PEJABAT PENGEWLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI KABUPATEN BONE. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Sekreta.ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. 5. lnfonnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan ta.nda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, garnbar dan suara untuk bahan informasi publik. 7. lnfonnasi Publik adalah infonnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ata.u diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan serta infonnasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3 8. Sadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan bad� 1ain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri .• 9. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan drbert tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Sadan Publik. 10. Satuan Kerja Perangkat Oaerah, yang selanjunya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 11. Pejabat Pengelola Jnfonnasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalatn pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan mformasi dr Pemerintahan Daerah. 12. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab da\am pengumpu\an, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan infonnasi di lingkungan SKPD. 13. Tempat pelayanan permohonan Informasi Publik yang selanjutnya disebut desk adalah tempat pelayanan pennohonan lnfonnasi Publik baik secara langsung maupun tidak Jangsung. 14. Sengketa Infonnasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna infonnasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan infonnasi berdasarkan perundang-undangan. BAB II TUGAS DAN WE:WE:NANG PPID Pa,aJ 2 (1) Pengelolaan infonnasi dan dokumentasi di daerah dilaksanakan oleh PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat {I) bertugas: a. mengkoordmasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas infonnasi di berbagai unit pelayanan infonnasi untuk memenuhi pennohonan infonnasi publik; b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal pennohonan infonnasi publik ditolak; 4 d. menghitamkan atau mengaburkan infonnaai publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan ' e. mengembangka_n kapasitas pejabat rungsional dan/atau petugas infonnasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan infonnasi publik. Pasal 3 Dalam rangka melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2, PPID berwenang: a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Sadan Publik dalam melaksanakan pelayanan infonnasi publik; b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses pubhk atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuenai; c. menolak pennohonan infonnasi publik secara tertulis apabila infonnasi publik yang dimohon tennasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut, dan d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinaainya untuk membuat, memelihara, dan/atau mernutakhirkan daftar infonnasi publik sccara berkala sekurang-kurangnya l (aatu) kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas infonnasi. BAB Ill TATA KERJA PPID Paoal 4 Tata kcrja PPID sebagai berikut: a. PPID dapat mcngadakan rapat baik yang bersifat plcno maupun tcrbatas dcngan PPID Pembantu aecara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang bcrkaitan dengan tugas dan kcwenangan PPID; b. PPID dapat mengundang pihak lain yang berkcpentingan untuk haclir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/infonnasi dan/atau masukan yang diperlukan; c. Dalatn pelaksanaan tugasnya PPID wajib qiencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kcrjanya maupun dengan PPID Pembantu; dan d. PPIO dan PPID Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam mclaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya. 5 BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga] diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.