Pencarian Peraturan

administrasi daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK:

a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan sistem perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dengan peraturan perundang-undangan nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah; b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah, maka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah; c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
(1) Jenis produk hukum daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Peraturan DPRD; e. Keputusan Bupati; f. Keputusan DPRD; g. Keputusan Pimpinan DPRD; h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan i. Peraturan Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
68 halaman

perizinan dan pendaftaran usaha peternakan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

ABSTRAK:

a.bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha yang diharapkan pendapatan masyarakat untuk danat mendorong terwujudnya Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera; b.bahwa dilaksanakan usaha di Kabupaten sehat, harus tidak peternakan Bone secara tertib, serta aman, mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang- undang Perlindungan ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Nomor 5059); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Nomor 32 Tahun 201199 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan-210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang baik%3; 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT. 140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik3; 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 Pembibitan Kambing dan Domba yang baik; 11. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 26/Permentan /HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Oparnaiongl Drncedur Pamberian Rekomendasi Tehnis izin usaha dibidang pertanian dalam rangka penanaman modal ; 12. Peraturan daerah kabupaten bone nomor 7 tahun 2016 tentang urusan pemerintah daerah (lembaran daerah kabupaten bone tahun 2016 nomor 7 , tambahan lembaran daerah kabupaten bone nomor 5); 13. Peraturan bupati bone nomor 41 tahun 2016 tentang pedoman budidaya ternak sapi;
1.Ketentuan umum 2.Usaha Peternakan 3.Ketentuan Perizinan Dan Pendaftaran 4.Hak Dan Kewajiban 5.Pembinaan dan Pengawasan 6.Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.

TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2015/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5} dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang~Undang_ Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dana Desa dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat BUPATI BONE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE TENTANG PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 13 TAHUN 2015 BUPATI BONE PROVINS! SULAWESI SELATAN Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5} dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang~Undang_ Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dana Desa dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk rnengatur dan rnengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, clan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistem pemerintahan Negara kegiatan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai urisur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerin tah Desa. 8:, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. [I 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari. hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa. 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA TRANSFER Pasal 2 (1) Dimaksudkan sebagai pedoman dalarn menghitung besaran pembagian dana transfer setiap desa secara proporsional, merata, .dan adil. (2) Tujuan pembagian Dana Transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN Bagian Kesatu Pembagian Dana Desa Pasal 3 { 1) Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupatert Bone Tahun 2015 sejumlah Rp.36.079.263.143,00 (tiga puluh enam rnilyar tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus ernpat puluh tiga rupiah) dengan jumah desa penerirna sebanyak 328 (ti:ga ratus dua puluh delapan) desa. (2) Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot: a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa; b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; c. 50% (Hrna puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA TRANSFER Pasal 2 (1) Dimaksudkan sebagai pedoman dalarn menghitung besaran pembagian dana transfer setiap desa secara proporsional, merata, .dan adil. (2) Tujuan pembagian Dana Transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 8:, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. [I 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari. hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa. 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 4 I, I I I I' Bagian Kedua Pernbagian Bagi Basil Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 4 (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribuei untuk desa yang dianggerlean dalarn APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 dengan jumlah Rp.5.454.498.200,00 [lima miliyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah} terdiri dari BPHDR merata dan BPHDR proporsional. (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah desa sebanyak 328 (ti:ga ratus dua puluh delapan) merupakan penjumlahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merata sebesar 60% (enarn puluh perseratus] senilai Rp.3.272.698.920,00 (tiga miliyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Rertribusi proporsional 40% (empat puluh perseratus) senilai Rp.2.18 L 799 .280 ,00 {dua milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah} berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah 2 [dua] tahun sebelum tahun anggaran berjalan. (3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara membagi total jurnlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional sesuai perolehan total bobot desa setiap desa. (4) Ketentuan rnengenai Tata Cara Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Bagian Ketiga Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 5 ( 1) Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 sejumlah Rp.101,522,604,000,00 (seratus satu miliyar Iima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah] dengan jumlah desa penerima sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa, (41 Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2} digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Dana Desa Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahlean dari Peraturan Bupati ini, Bagian Kedua Pernbagian Bagi Basil Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 4 (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribuei untuk desa yang dianggerlean dalarn APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 dengan jumlah Rp.5.454.498.200,00 [lima miliyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah} terdiri dari BPHDR merata dan BPHDR proporsional. (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah desa sebanyak 328 (ti:ga ratus dua puluh delapan) merupakan penjumlahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merata sebesar 60% (enarn puluh perseratus] senilai Rp.3.272.698.920,00 (tiga miliyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Rertribusi proporsional 40% (empat puluh perseratus) senilai Rp.2.18 L 799 .280 ,00 {dua milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah} berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah 2 [dua] tahun sebelum tahun anggaran berjalan. (3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara membagi total jurnlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional sesuai perolehan total bobot desa setiap desa. (4) Ketentuan rnengenai Tata Cara Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Bagian Ketiga Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 5 ( 1) Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 sejumlah Rp.101,522,604,000,00 (seratus satu miliyar Iima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah] dengan jumlah desa penerima sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa, (41 Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2} digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Dana Desa Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahlean dari Peraturan Bupati ini, 5 S DAERAH KABUPATEN BONE, Diundangkan di Watampone .....::::::::t=~~tanggal 9 Feb:ruari 2015 Ditetapkan di Watampone ~:::;:~~ada tanggal 1;9 :&'e bi•uari 2015 Al BAB IV PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone. (2) Besaran Alokasi Dana Desa suatu desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan penjurnlahan ADD merata sebesar 60% [enam puluh perseratus) senilai Rp.60,913,562,400.00 {enam puluh miliyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus] senilai Rp.40,609,041,600.00 (empat puluh miliyar enam ratus sembilan juta empat puluh satu juta enam ratus rupiah). (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bone Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
21

RENCANa KERJA PEMERINTAH DAERAH Kabupaten BONE TAHUN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014/NO.342

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan serta kelancaran penyusunan APBD Kabupaten Bone Ta9-un 20 __ 15j, antara lain diperlukan Dokumen Rencana tcerja ,Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Rencana t. Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1,�2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 5234); 7. Perg,�'l'Ji'.� . ·Pe'merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2008 Nomor 21); l . :1.1 9. Peraturan Pemerintai Nornbr '60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 10. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peinerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2013 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun �Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tanggal 21 Februari 2013); 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Yang Terintegrasi; 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penjabaran Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Bone Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabuapten Bone Tahun 2013 nomor 359);
Menetapkan : PERATUAAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE 2015. ,, ' BAB I KETENTUAN UMUM 1 l :/ Pa.al 1 •:,.. J KERJA TAHUN Dalam Peraturan Bupati Bone, yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah . . ; :t-' • J � • . ' . , '; : ' � •' I# I•,'. a .... ,.. I I I I BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun · 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada 31 Desember 2015. (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagai .,anfl dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) buk� .(dj#u�e?� terlampir yang ��r1:1pakan bagian tidak terp1s,1�art clan peraturan Bupati im. - •" ,. Pasal 3 . ; 1:· •I . ' ::. t ,, Ii 1_ . . '· , '. Ii .. - (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan penjabaran darj. RPJMD Tahun 2008-2013. (2). Rencana Kerja Pel1erint�h ;),Daerah Tahun 2014 merupakan pedomaif dalam Jpenyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015. BAB III RUANO LINGKUP (1). RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memuat: a. Kerangka rancangan ekonomi daerah b. Program prioritas pembangunan daerah c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju (2). Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah. (3). Program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD . BAB IV PENUTUP Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
5

organisasi-dan-tatakerja

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

ABSTRAK:

Dalam rangka menyesuaikan Peraturan Perundangundangan maka perlu melakukan penyesuaian kelembagaan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
26 HALAMAN

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening xae Desa perlu diatur dengan Pcraturan Bupati Bone; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355 ); ·2· 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lnf!onesia Nomor 4400 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah dtubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lemban.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JO. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe\aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Be\anja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagarmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); .3. 13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekms Pcraturan di �sa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pcdoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa.I Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Dae rah Ka bu paten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembo.ran Daeroh Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok·pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 19. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbanm Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Norn or· 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor .!.5 tahun 2015 tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tcntang Bcsaran Dana Transfer pada sctiap Dcsa di Kabupaten Bone Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 99).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN TRANSFER ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I TENT ANG DANA KE MEKANISME DESA TAHUN Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ; I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang selanjutnya dismgkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD. 3. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pcjabat Pengelolaan Kcuangan Daerah {PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 5. Rckemng Kas Dcsa adalah rekening tempat menyimpan uang Pcmcrintah Dcsa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk mcmbayar seluruh pengcluaran Oesa pada Bank yang ditctapkan. 6. Bendahara Desa adalah unsur staf scktttariat dcsa yang mcmbidangi urusan administrasi kcuangan umtuk menatausahakan keuangan desa. BAB II TRANSFER DANA KE OESA Pasal 2 Transfer dana kc Desa mcliputi : a. Dana Desa; b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi; dan c. Alokasi Dana Dcsa {ADD) Pasa! 3 Dokumen Pelaksanaaii Anggaran (DPAJ dana Transfor kc Desa disusun oleh PPKO selaku Pengguna Anggaran. Pasal 4 (I) Penyaluran dana transfer ke Dcsa dilaksanakan dcngan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rekening Kas Desa., -5- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Dcsa. (3) Rckening Kas Ocsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemenntah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala De:5! dan Bendahara Desa. (4) Pcnyaluran dana transfer kc desa scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri : a. Foto Copy Rekening Koran dcngan nama Rekening Kas Pemerintah Desa; ' b. Salinan Kcputusan Kepala Daerah tcntang Penetapan Besaran Dana Transfer kc Desa; dan c. Surat Pemyataan .Tanggung Jawab Mutlak. DANA DESA Pasal 5 Mekanisme penyaluran Dana kc Desa antara lain : J. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Tahap I pada bulan April 2017, sebcsar 60%. b. Tahap II pad a bu Ian Agustus 2017, scbcsar 40%. 2. Bendaharn Umum Daerah (BUD) mclakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, untuk Tahap I setelah menenma dokumen sebagai benkut : a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi oleh Camat; b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBOesa Tahun Anggaran 2016; c. Surat Permohonan Pencairan dana; d. Rekomendasi pencairan dan Camat; e. Rencana Penggunaan Dana; f. Kwitansi bermaterai 6.000.·; g. Surat Kuasa Pemindahbukuan; h. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan L Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. 3. Bendahara Umum Daerah (BUD) me!akukan transfer ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen sebagai berikut ; a. Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnye 50%; b. Surat Permohonan pencairan dana; e. Rekomcndasi pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bermaterai 6 000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyaataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. -6- BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH Pasal 6 "(I) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu ; a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebcsar 25%; b. Tahap II pad a bu Ian Juni 2011, scbesar 25%; c. Tahap III pada bulan September 2017, scbcsar 25%; dan d. Tahap JV pada bulan Dcsembcr 2017, sebcsa.r 25%; (2) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap I, kc Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a, sctclah menerima dokumen sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana; b. Rekomendasi pencairan dari Camat; c. Rencana Periggunaan Dana, d. Kwitansi bcrmaterai 6.000.·; e. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; f. Surat Pcrnya.taan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pcngantar Pencairan dana dari Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap 11, Ill dan IV, kc Rekening Kas Desa sebagaimana pada ayat (1) huru( b, huruf c dan huruf d, setelah menerima dokumen sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak dan retnbusi daerah Tahap sebclumnya mencapai 90%; b. Surat Pennohonan Pencairan Dana; c. Rekomendas1 pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bennaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. ALOKASI DANA DESA Pasal 7 (I) Mekanisme pcnyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa antara lain : a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun; b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pcnama setiap bulan; e. Penyaluran A!okasi Dana Deaa aebagaimana dimak&ud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuiµ pennintaan pennohonan pencairan dana. -7- (2) Bendahara Umum Dacrah (BUDI, mulai mclakukan transfer ke Rekcning Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sctclah menerima dokumen sebage.i berikut: a. APBDesa yang telah dievnluasi oleh Camat; b. Pnnt Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank; c. Surat Pcnnohonan Pcncairan dana; d. Rekomendasi pencairan dari Camat; e. Kwitansi bcnnaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan 1. Surat Pcngantar Pcncairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Dacrah {BUD), melakukan trans!er dana ADD bulan berikutnya kc Rckening Kas Desa, setclah menerima dokumen sebagai bcnkut : a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%; b. Surat Pem1ohonan Pencairan dana; c. Rekomendasi pencairan dari Carnal; d. Kwitansi bermaterai 6.000.-; e. Surat Kuasa Pemindahbukuan; f. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepela Dinas pemcerdeyean Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam hal mendapatkan rekomcndasi dari Camat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (31 huruf b, scrta Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Dcsa melampirkan dokumen: - Untuk Tahap I sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dcsa (RPJMDesa); c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017; d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) Tahun 2011; e. SK Benda.hara Desa; f. Rencana Penggunaan Dana; g. Kwitansi berrnaterer 6.000,-; h. Surat Kuasa Pemindahbukuan; · i. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak; j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa; k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan I. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebetumnya. Untuk Tabao U dan seterusnva sebaeai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Penggunaan Dana; c. Kwitansi bermaterai 6.000,-; -8- d. Surat Kuasa Pemindahbukuan; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; Pasal 9 Dalam hal mendapa1kan surat pengantar dari Kepala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e- dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepa1a Desa me[ampirkan dokumen ; Untuk TahaP I sebagni berikut : a. Surat Permchcnan Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rekomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Vcrifikasi Kecamatan; e. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMDesa); f. Rencana Kerja Pemenntah Desa (RKPDesa); g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa (APBDesa) yang tclah dievaluasi oleh Carnal; h. SK Bendahara Desa; 1. Rencana Pcnggunaan Dana; j. Kwitansi bermatcrai 6.000,-; k. Surat Kuasa Pcmmdahbukuan; I. Surat Pcrnyataan T.anggung Jawab Mutlak; m. Pete Copy Rckcning Pemerintah Desa; n. Surat Pcrtanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan o. Laporan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dcsa (LPPD) tahun sebclumnya. · Untuk Tahap U dan setcrusnya "scbagai bcrikut: a. Surat Permohonan ·Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rckomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan; e. Rencana Pcnggunaan Dana; f. Kwitansi bcrmaterai 6.000,-; g. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; h. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebetumnya; Pasal IO (I) Kepala Oesa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer kc Oesa. (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rckening Kas Desa. -ePasal 11 (1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bendahara Dcsa berkewajiban menyampaikan laporan rcalisasi dana transfer kepada Bendahara Umum Oaerah pada sctiap Minggu Pertama bulan berikutnya. BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap orang pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELASANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka BLUD UPT Puskesmas memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; b. bahwa untuk mengatur pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Pukesmas Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Indonesia Daerah Tahun (Lembaran Negara Republik2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI PELAYANAN MASYARAKAT BAB V PEMANFAATAN PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN BAB VI YANG BERSUMBER DARI HASIL KERJA SAMA BAB VII PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH DALAM BENTUK KAS BAB VIII PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD LAINNYA BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BABX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN BONE
12

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerin tah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Mengingat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183); 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 56); 7. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 75);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH DAERAH BAB III MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE BABV PENYELENGGARA SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE BAB VI SOMBER DAYA MANUSIA SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 13 TAHUN 2021
33

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERIZANAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

ABSTRAK:

Menimbang :a.bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha perekonomian yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat untuk dapat mendorong terwujudnya Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera; b.bahwa usaha peternakan di Kabupaten Bone harus dilaksanakan secara tertib, aman, sehat, serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 201199 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Petemakan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan-210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang baik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik; 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang baik; 11. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 26/Perrnentan /HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Tehnis Iizin usaha dibidang Pertanian dalam rangka penanaman modal; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Budidaya temak sapi;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 4. Dinas Petemakan adalah oragnisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang petemakan. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menangani urusan perizinan, penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Bone. 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah. 7. Izin Usaha Petemakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan. 8. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan penambahan jenis dan/atau jumlah temak dalamjumlah tertentu bagi pemilik IUP. 9. Pendaftaran Usaha Petemakan adalah pendaftaran usaha petemakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap usaha petemakan rakyat. 10. Tanda Pendaftaran Petemakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran Petemakan Rakyat yang diberikan untuk melakukan Usaha Petemakan. 11. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan basil ikutannya yang terkait dengan petemakan. 12. Petemak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha petemakan. 13. Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin petemakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 14. Usaha Petemakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan temak bibit, ternak potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu temak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. 15. Perusahaan Petemakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha petemakan dengan kriteria dan skala tertentu. 16. Petemakan Rakyat adalah usaha petemakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis temak. 1 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleb izin usaha dan/atau kegiatan. 18. Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 19. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi basil temak dan basil ikutannya termasuk didalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran. 20. Campuran adalah kumpulan hewan temak yang tidak dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan produktivitas bewan temak. 21. Lokasi adalah tempat kegiatan petemakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha petemakan. 22. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pemyataan Kesasanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. Pasal 2 Peraturan Bupati ini disusun sebagai : a. pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Petemakan; dan b. pedoman bagi Peternak dalam melaksanakan Usaha Peternakan dan Budidaya Temak. Pasal 3 Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan bukum kepada Petemak dan masyarakat di sekitar usaha petemakan. BAB II USAHA PETERNAKAN Skala Usaha Petemakan meliputi: a. Perusahaan Petemakan; b. Petemakan Rakyat; dan c. Petemakan rumah tangga. Pasal 4 Pasal 5 Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 buruf a dengan kriteriajumlah temak sebagai berikut: a. ternak besar : 1. sapi potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran; 2. sapi perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran; 3. kerbau paling sedikit 75 (tujuh pulub lima) ekor campuran; dan 4. kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran. b. ternak kecil : 1. kambing/domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran; dan c. temak unggas : 1. ayam petelur paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk produksi; 2. ayam pedaging paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus; 3. itik, angsa dan entok paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran; dan d. aneka temak: 1. burung puyuh paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran; dan 2. burung dara paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran. Pasal 6 Petemakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan kriteriajumlah temak sebagai berikut: a. temak besar : 1. sapi potong 5 (lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) ekor campuran; 2. sapi perah 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) ekor campuran; 3. kerbau 5 (lima) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) ekor campuran; 4. kuda 4 (empat) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran. b. ternak kecil : 1. kambing/domba 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; c. temak unggas: 1. ayam petelur 1.000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk produksi; 2. ayam pedaging paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor per siklus; 3. itik, angsa dan entok 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; d. aneka temak : 1. burung puyuh 5.000 (lima ribu) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;dan 2. burung dara 500 (lima ratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran. Pasal 7 Petemakan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Usaha Petemakan dengan jumlah temak kurang dari jumlah temak petemakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 8 Lokasi Usaha Petemakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Petemakan harus memenuhi ketentuan: a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian; b. letak dan ketinggian Lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; 5 d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dukuh, Pemerintah Desa dan Camat setempat; e. Lokasi Usaha Petemakan ayam bibit harus terisolasi terhadap permukiman penduduk dan petemakan unggas lainnya, dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari Usaha Petemakan lainnya; f. Lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau pedaging dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; g. Lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau pedaging berjarak paling sedikit: 1. 1000 (seribu) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam bibit; 2. 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya; atau 3. 50 (lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan temaknya dilakukan secara bersama; h. Lokasi Usaha petemakan sapi perah dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; dan i. Lokasi Usaha Petemakan sapi potong dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari petemakan lain yang sejenis. Pasal 9 Lokasi Usaha Petemakan Rakyat harus memenuhi ketentuan: a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian; b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan; c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Camat setempat; dan Pasal 10 Lokasi usaha petemakan rumah tangga harus memenuhi ketentuan sanitasi kandang atau hygiene sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak menimbulkan bau. Pasal 11 (1) Bangunan Usaha Petemakan paling sedikit meliputi: a. kandang ternak; b. tempat penyimpanan pakan; c. tempat pengolahan limbah (2) Izin Mendirikan Bangunan Usaha Petemakan diberikan di atas tanah lahan pertanian. Pasal 12 ( 1) Setiap Petemak wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Usaha Petemakan dilakukan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan. BAB III KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN Bagian satu Tata Cara Perizinan Pasal 13 ( 1) Setiap Peternak wajib memiliki Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi: a. IUP bagi Perusahaan peternakan; b. IPU bagi Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya; dan c. TPPR bagi Usaha Peternakan Rakyat (3) Penerbitan IUP, IPU dan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat {2) didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Pasal 14 Persyaratan administrasi permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP); d. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan; e. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah; f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; g. fotokopi izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah desa; h. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; J. izin tenaga kerja asing; k. fotokopi izin lingkungan atau SPPL; 1. fotokopi pendaftaran penanaman modal; m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; n. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Dinas Peternkan; o. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Dusun, Pemerintah Desa dan Camat setempat; dan p. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin. (1) Pemohon mengajukan permohonan IUP dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatanggani oleh pemohon. (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada DPMPTSP. Pasal 16 (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP untuk dinyatakan lengkap dan benar. (2) Berkas permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan IUP atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. (4) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar. Pasal 17 (1) Apabila dalam proses pemberian IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses. Pasal 18 ( 1) Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU. (2) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jenis dan/atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya. Pasal 19 Tata cara permohonan dan pemberian IPU mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian IUP. Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 20 ( 1) Pengusaha Petemakan Rakyat dan skala rumah tangga wajib melakukan Pendaftaran Usaha Petemakan untuk memperoleh TPPR kepada DPMPTSP. (2) TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan sama dengan IUP. Pasal 21 Persyaratan administrasi permohonan TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; e. fotokopi izin Gubemur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa; f. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; h. fotokopi izin lingkungan atau SPPL; 1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; J. rekomendasi teknis Usaha Petemakan dari Dinas Petemakan; k. Surat Persetujuan pemilik tanah di sekitamya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dusun, Pemerintah Desa dan Camat setempat; 1. rekomendasi teknis Usaha Petemakan dari Dinas Petemakan; dan m. surat pemyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin. Pasal 22 Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pasal 23 (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan TPPR untuk dinyatakan lengkap dan benar. (2) Berkas permohonan TPPR yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan TPPR atau menolak permohonan TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. (4) Penerbitan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan TPPR dinyatakan lengkap dan benar. ( 1) Apabila dalam proses pemberian TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan TPPR ditolak dan tidak diproses. Pasal 25 ( 1) Setiap orang yang melakukan Usaha Petemakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud 13 diberikan sanksi administratif berupa penutupan Usaha Petemakan. (2) Prosedur penutupan Usaha Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Dinas Petemakan menerbitkan Surat Perintah Penutupan Usaha Petemakan kepada pemilik Usaha Petemakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dengan tembusan Satpol PP; b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penutupan Usaha Petemakan yang ketiga diterima, pemilik Usaha Peternakan tidak melaksanakan penutupan Usaha Peternakan, Kepala Dinas Peternakan menerbitkan Keputusan Penutupan Usaha Petemakan; dan c. berdasarkan Keputusan Penutupan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud huruf b, Dinas Peternakan bekerjasama dengan Satpol PP melakukan penutupan Usaha Peternakan secara paksa. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 26 ( 1) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak melakukan Usaha Peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki. (2) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten. Pasal 27 Pemilik IUP/ IPU /TPPR wajib : a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUPI IPU /TPPR; b. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Peternakan dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan e. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum, kebersihan lingkungan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha peternakan sesuai dengan ketentuan teknis budidaya ternak yang baik. (1) Pemilik IUP/ IPU/TPPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; c. penyegelan ternpat usaha; dan/atau d. pencabutan izin. Pasal 29 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Petemakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari dengan tembusan DPMPTSP dan Satpol PP. Pasal 30 (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dinas Petemakan mengajukan IUP/IPU /TPPR kepada Kepala DPMPTSP. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Petemakan oleh Kepala Dinas Petemakan dan Satpol PP. (4) Penyampaian Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan penyegelan tempat usaha, agar pemilik usaha petemakan tidak melakukan kegiatan Usaha Petemakan. (5) Selama masa pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik IUP/IPU /TPPR tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha. (6) Pembekuan IUP/IPU/TPPR diakhiri apabila pemilik IUP/IPU /TPPR telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU /TPPR yang dimilikinya. Pasal 31 ( 1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU /TPPR dan penyegelan ternpat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Dinas Petemakan mengajukan permohonan pencabutan IUP/IPU /TPPR kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan Satpol PP. (2) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan Pencabutan IUP/IPU/TPPR. (3) Keputusan pencabutan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Petemakan oleh Kepala Dinas Petemakan dan Satpol PP. (4) Penyampaian keputusan pencabutan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penutupan Usaha Petemakan. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 Pembinaan Usaha Peternakan ini dilakukan oleh Dinas Petemakan. Pasal 33 Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Petemakan dilaksanakan oleh Dinas Petemakan berkerjasama dengan Satpol PP. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Usaha Petemakan yang telah memperoleh izm berdasarkan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.