RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015

Menetapkan : PERATUAAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE 2015. ,, ' BAB I KETENTUAN UMUM 1 l :/ Pa.al 1 •:,.. J KERJA TAHUN Dalam Peraturan Bupati Bone, yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah . . ; :t-' • J � • . ' . , '; : ' � •' I# I•,'. a .... ,.. I I I I BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun · 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada 31 Desember 2015. (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagai .,anfl dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) buk� .(dj#u�e?� terlampir yang ��r1:1pakan bagian tidak terp1s,1�art clan peraturan Bupati im. - •" ,. Pasal 3 . ; 1:· •I . ' ::. t ,, Ii 1_ . . '· , '. Ii .. - (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan penjabaran darj. RPJMD Tahun 2008-2013. (2). Rencana Kerja Pel1erint�h ;),Daerah Tahun 2014 merupakan pedomaif dalam Jpenyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015. BAB III RUANO LINGKUP (1). RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memuat: a. Kerangka rancangan ekonomi daerah b. Program prioritas pembangunan daerah c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju (2). Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah. (3). Program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD . BAB IV PENUTUP Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone