Pencarian Peraturan

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.355

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transfaran dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234) 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI i"I BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 3. Bupati adalah Bupati Bone; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone; 6. Biaya penunjang operasional adalah untuk .mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; 7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; BAB II PENGANGGARAN Pasal 2 Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai. Pasal 3 . Pasal 3 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pad.a Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati clan Wakil Bupati. Pasal 4 Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan clan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati clan Wakil Bupati. Pasal 5 Biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi clan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rend.ah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 3°/o (tiga perseratus); b. diatas 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 2o/o (dua per seratus); c. diatas 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus); d. diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan nol per seratus); e. diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol per seratus); clan f. diatas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 0, 15 °/o (nol koma satu lima per seratus). Pasal 6 Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah pad.a akhir tahun anggaran telah tercapai atau melewati target, sedangkan biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati belum terserap dan/atau belum cukup teranggarkan pad.a tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati dapat diserap clan/atau dianggarkan pad.a tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 7 Sekretaris Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yang menyusun anggaran biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. BAB III PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lernbaga lainnya; b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. pengamanan wilayah; d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah; e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan. Pasal 10 Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggung jawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2014.
4

RENCAft'A KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUlf 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa da\am rangka menjaga konsistensi pe\aksanaan program dan kegiatan serta kelancaran penyusunan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017, diperlukan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten BoneTahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017;
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N o m o r 126 , T ambah an Lembaran N e gara Re p o bl ik Ind o n es i a N o m o r 44 3 8 ); 7. U n d ang - U n d ang N o m o r 17 Tahu n 200 7 te n tan g R e n can a Pem ban gu nan Jangka Panjang N as i o n al 200 5 -2 0 25 (Le m bar an N e gara R e p o b lik In d o n es i a T a h o n 200 7 N o mor 3 3 , T ambah an Lembaran N e gara Re p o b lik In d o n e sia N o m o r 47 00 ); 8 . U n d ang - U nd ang N o m o r 26 Taho n 200 7 te n tan g Pe n ataa n R u ang { Le m baran N e gara Re p o b lik In d o n e s i a Ta h o n 200 7 No mo r 6 8 , T a m bah an Lem baran N e gara Re p u b lik In d o n es i a No m o r 47 2 5 ) ; 9. U n d ang - U n d an g No m o r 28 Ta h o n 2009 te n tan g P a jak Da e rah dan R e tri b u s i Da erah (Le m baran N egara R ep u bl ik In d o n e si a Tah o n 2009 N o m o r 130 , T am bah an Lem baran Ne gara R e p o bl ik In d o n e s ia No mo r 50 4 9 ) ; 10 . Un d an g - U n d an g N o m o r 12 T aho n 20 11 ten tan g Pem be n tu kan Perat oran Peru n d ang -u n d angan (Le m baran N e gara R e p o blik I n d o n e s ia Tah on 20 11 No m o r 82 , T ambah a n Lem bara n N e gara R e p o blik In d o n e s ia N o mor 52 3 4 ) ; 11 . U n d ang - U n d ang N o m o r 6 T ahun 20 14 te n tan g Desa (Le m baran N e gara R ep o bli k In d o n e s i a T ahon 20 1 4 N o m o r 7, T ambah an Lembaran N e gara R e p u bl ik I nd o n e s i a N o m o r 54 9 5 ) ; 12. U nd ang - U n d ang N o m o r 23 Tah un 20 14 te n tang Pe m eri n tah an Da e ra h (Le m baran N egara Re p o bl ik Ind o n e si a N o m o r 24 4 , T ambah an Lem bara n N e gara Re p u bl ik Ind o n e si a N o m o r 55 8 7 ), Sc ba gaim ana t e lah dio bah be berapa ka li te rak h ir de n gan U n d ang - U n d ang N o mo r 9 Tah o n 20 15 te n tang Peru bah an K ed o a U n d an g - U nd ang N om o r 23 T ahon 20 14 te n tang Pem e rin tahan Da e rah (Le m baran N egar a R ep u bl ik I n d o n e s i a Tah un 20 14 No m o r 58 , T a m bah a n Lembaran N e gara R ep u b lik In d o n e s i a N o m o r 567 9 ); 13. U n d an g - U n d ang N o m o r 30 T ah u n 20 14 te n tan g A d ministras i Pemerin tah an (Le mbaran N e gara R ep u bl ik In d o n e s i a T ahon 20 14 No m o r 29 2 , T a m bah an Lembaran N e gara R e p u bhk I n d o n e si a No mo r 560 I); 14. Pera t o r an Pe me rin tah N o mo r 58 T ah o n 200 5 te n tan g Pen g e \o laan Ke o ang an Dae rah (Lembaran N egara R e p u bl ik In d o n e si a T ah u n 20 0 5 N o m o r 140 , T ambah an Lem baran N egara R e p u blik In d o n e s ia N o m o r 45 7 8 ) ; 15. Pe rat u ran Pem eri n tah N o m o r 79 T a h o n 200 5 te n tan g Ped o m an Pe m b i n aan dan Pe n ga w a san Pe n y e le n gg.araan da n Pe m erin tah an Da e rah (Le mbaran N e gara R e p u b lik In d o n e s ia T ah o n 20 0 5 N o m o r 165 , T ambah an Lem baran N egara Rep o b lik In d o n e s ia N o m o r 45 9 3 ) ; 1 6. Pe rat u r a n Pem e rin tah N o m o r 3 T a h un 200 7 te n ta n g Lapo ran Pe n ye l e n ggaraan Peme ri n tah an Da e rah K epa d a Peme ri n tah , La po ran K e t e rangan Pertan ggungjawaban Ke pal a Dae rah K epa d a Dewan Pe rwaki lan R akya t Dae rah dan lnfonn as 1 La po ran Pen ye le n ggaraan Pe m e rin tahan Da e rah K e pada Ma s yarak at (Le m baran N ega ra R e p u b lik In d o n es ia T aho n 200 7 No m o r 19, T ambah an Lem baran Ne gara R e p o b lik Ind o n e s ia N o m o r 469 3 ); 1 7. Pe ra to ran Pemeri n tah N o m o r 38 T ah u n 200 7 te n tan g Pe m bag i a n U ru sa n Pe m e rin tah a n Antara Pem e rin tah , Pe merinta han D aerah Provi ns i , da n Pe merintah an D aera h Kabupa t en/ K ota ( Lem ba ra n Negara Repub ! i k I n done s i a Tahu n 200 7 Nomor 82, T ambahan Lem ba ran Negar a Re publ i k I n dones ia Nom or 4737) ; 1 8 . Pe raturan Pem erinta h Nom or 41 T ahun 2007 t enta ng O rgamea ei Perangkat D a e rah ( Lemba ran Nega ra Repub hk I n dones i a T a hun 200 7 Nom or 89, T am ba ha n Lem ba ran Negara Re publi k I ndones i a Nom or 4741) ; 1 9 . Perat ura n Pem e rintah Nom or 6 Tahu n 200 8 t e ntang Pedom an E valua s i Pe nyel engg a r aan Pe m erintah D ae rah ( Lembaran Negara Re pub li k I ndone s ia T ahun 2008 Nom or 1 9 , T am bahan Lem bara n Negara Repub l i k I ndones ia Nom or 4815 ) ; 20. Perat uran Pemerintah Nomor 8 T ahu n 2008 t entan g T ata Car a Penyus un an , Pe ngen dali an dan Ev al ua s 1 Pel aksanaa n Rencana Pe m bangun a n D a era h (Le mbaga Negara Republ i k I ndones i a T ahu n 2008 Nom or 21, T ambah a n Lembaran Negara Repub li k I ndones ia Nom or 4817 ); 21. Peraturan Pre si de n Republi k I ndones i a Nom or 2 T ahun 2015 te ntang Rencan a Pe m bangun an J a ngka M e nengah Na s ional T ahun 201 5 - 201 9 (Le mba ra n Negara Republ i k I ndones i a T ahun 2015 Nom or 5, T ambaha n Lem baran Negara Republ i k I ndone s i a Nomor 5); 22. Pe raturan Mente ri Dalam Nege ri Nom or 54 T ahun 2010 t e ntang Pel ak san a an Pera tu ran Pem e rintah Nom or 8 T ahun 200 8 te ntang T aha pan, T ata Cara, Penyua unan , Pe nge nda l i a n da n Evalua s i Pel ak san a a n Rencana Pe m bangunan D a era h ( Se rita Ne gara Repub li k I ndone s ia T ahu n 2010 Nom or 517 ) ; 23. Pe raturan M ente ri Da l a m Nege ri Nom or 80 T ahu n 2015 t enta ng P e m bentukan Produ k Hu kum D a era h ( Se rita Negara Repub l i k Indones ia T ahu n 2015 Nom or 20361 ; 24. Pe raturan M ente ri Dalam Nege ri Nom or 1 8 T ahun 2016 t entan g Pedom an Penyus unan , P e nge ndali an dan Ev al ua si Rencan a Kerj a Pem erintah D aer ah T ahun 2017 ( Berita Negara Republ i k I ndones i a T ahun 2016 Nom or 518 ); 25. Pera turan D a e rah Pro vi ns i Su l a w es i S e\ a tan Nom or 9 T a hun 2009 te ntang Rencan a T ata Ruan g Wi l a yah Provins i S ula w esi Se l a ta n T a hun 200 8- 2028 ( Le m baga D aera h Pro vi ns i S ula we s i Se l a tan T ahun 2009 Nomor 9, T ambahan Lem ba ra n D a era h Pro vi ns i S ul a w e s i Se l a ta n Nom or 249); 26. Pe raturan D ae rah Provi ns i S ul a w e s i S elatan Nom or 2 T ahu n 2010 t e ntang S i s t em Pere ncana an Pem bangun an D ae rah ( Lembaran D a e rah Provinsi S ul a w e s i S ela tan T ahu n 20 I O Nomor 2, T am baha n Lembaran D a e rah Provins i S ula w e s i Se l a ta n Nom or2 51) ; 27. Peratura n D aerah Provins i S ul a w e s i Se latan Nom or 7 T ahu n 2015 t entan g Pe rubahan Ata s Pe raturan D a e rah Nom or 1 0 T ahun 2008 te ntang Rencan a Pembangun an J an gka Panj ang D a e rah Provins i S ula w es i S el a tan T ahun 200 8-2028 ( Lem ba ra n Da erah Provi nsi S ul a w e s i Se lata n T ahu n 2015 Nom or 7) ; 28. Perat uran D ae rah Pro vi ns i S ula w e s i Se latan Nom or 9 T ahun 2015 t e ntan g Pe ruba ha n Ata s Pe raturan D aerah Nom or IO T ahun 2013 te nta ng Rencana Pe m bangu nan J an gka M enengah D a e rah Pro vi ns i S ul aw es i Se I a ta n T ahun 2013 - 201 8 (Lem baran O ae r ah Pro vinsi Sul awe si Se l atan Tahun 201 5 No m o r 9 ); 29 . Pe ra t u ran D aerah Kab upa ten Bon e N o m or 7 Tahun 2008 te nta n g R e ncan a Pe m ban gu nan Jan gka Pan j an g D ae r ah Kabu pa ten Bone T ah un 2005- 2 02 5 (Lem ba ran O ae r ah Kab upa t e n Bone Tahun 2008 Nom o r 7) ; 30. Pe ra tu ran O "aerah Kab u pa ten Bon e No m or 2 T ahun 2 013 t enta n g R encana Tata R uan g W ila yah Kabu pa t e n Bon e T ahun 2 01 2-203 2 (Lem baran O ae rah Kab u pa t en Bon e T ahun 201 3 No m o r 2, T am bah an Lem bar an O ae ra h Kab upa ten Bone N o m o r 2) . 31 . Pe ra t u ran O aerah Ka b u paten Bon e No m o r 8 T ahun 201 3 t entang R encan a Pem ban gu nan Jan gka M en en gah O ae r ah K ab u pa ten Bon e T ah un 201 3 - 201 8 (Lem ba ra n O aera h Kab upa ten Bone T ahun 201 3 N o m or 71 ; 32. Pe ra t u ran O ae rah Kabu pa t en Bon e No m o r 13 Tahun 20 14 t en tan g Prociuk Hukum Daerah (Lem ba ran D aerah Kabupa te n BoneTahun 201 4 N o m or 1 3 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
NOMOR 26 TAHUN 2016
6

MAL PELAYANAN PUBLIK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada satu ternpat; b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mal Pelayanan Publik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peru!=>ahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENETAPAN LOKASI BABV SUMBER DAYA MANUSIA BAB VI PELAKSANAAN BAB VII MEKANISME PELAYANAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
PERATURANBUPATIBONE NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK
14

BANGUNAN GEDUNG

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2009/NO.27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone perlu dilakukan pemanfaatan ruang; b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung; agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 12. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 14. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Usaha Jasa Konstruksi 16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone.
MENGATUR TENTANG BANGUNAN GEDUNG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
26 halaman

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014, maka Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 2 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01); 4 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.
NOMOR 27 TAHUN 2015
8

RINCIAN KURANG BAYAR DANA TRANSFER DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA SEBAGIAN DESA DI KABUPATEN BONE YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN KURANG BAYAR DANA TRANSFER DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA SEBAGIAN DESA DI KABUPATEN BONE YANG DI ALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 15), telah dianggarkan kurang bayar Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Bayar Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2017 Pada Sebagian Desa di Kabupaten Bone Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 . Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor" 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran �egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1037); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); ,., 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 1 7. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 199 / PMK.07/201 7 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 201 7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 15). 22. Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 201 7 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 18);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 27 TAHUN 2018
8 halaman

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka perccpatan pclaksanaan kcgiatan pcmerintahan, pembangunan dcsa, kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat eerta untuk menjamin kepastian hukum penyelengganum pcmerintahan dcsa sccara tertib, transparan dan akuntabel, pcrlu diberikan kewenangan kepada pemcrintah desa; b. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 37 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dcsa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Meneteri Ocsa, Pembangunan Dcsa Tertinggal dan Transmirasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewcnangan beradasarkan Hak Asal Usu! dan Kcwenangan Lokal. Benkal.a Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kewenangan Dcsa Beradasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mcnctapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Bcrdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); • 2 • 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pcrherintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tcntang Peraturan Perlaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah; Menetapkan _,_ 9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tcntan Pedoman Teknis Peratur8.n di Desa; 10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pcdoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan peraturan Paraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupatcn Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae rah Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7); 14. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bone; 15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah; 16. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2013 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7).
Menetapkan _,_ 9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tcntan Pedoman Teknis Peratur8.n di Desa; 10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pcdoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan peraturan Paraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupatcn Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae rah Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7); 14. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bone; 15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah; 16. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2013 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANAN LOKAL BERSKALA DESA -·- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pcmerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia scbaga.imana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur beserta Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati adalah Bupati beracrta Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah; 4. Bupati adalah Bupati Bone; 5. Camat edalah pimpinan Satuan Kerja Perangka.t Oaerah Kecamatan; 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilild batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bone; 8. Pemcrintah Dc38. adalah Kepa.la Dcsa atau yang diaebut dcngan nama lain dibantu perangkat dcsa scbagai unsur penyclcnggara Pcmerintah Desa; 9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang mcrupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa dcsa atau prakarsa masyarakat desa scsuai dcngan perkcmbangan kehidupan masyarakat; 10. Kewenangan Lokal Berska.la Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mcngurus kcpentingan masyarakat dcsa yang tclah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karcna pcrkembangan Desa dan prakarsa masyarakat dcsa; 11. Aaet Desa adalah barang milik desa yan berasal dari kckayaan asli Dcsa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolchan hak lainnya yang sah. . ' . 12. Sadan Usaha Milik Ocsa, sclanjutnya discbut BUMDcsa adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki o\eh Desa melalui penyerahan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola a set, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-bersarnya kesejahteraan masyarakat desa. 13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah panitia antara Sadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang disclenggarakaan oleh Sadan Permusyawaratan Dcsa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 15. Peraturan Desa adalah peraturan pcrundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sctelah dibahas dan discpakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa. 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandtrian dan kcsejahteraan masyarakat dcngan meningkat.kan pcngetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Kewenangan Desa meliputi : a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala eeee. Pa,aJ 3 Kewenangan Desa bcrdasarkan hale asal usul sebagaimana dimalcsud dalam Pasa\ 2 hunif a meliputi : a. Sistem organisasi perangkat desa; b. Pembinaan kelembagaan m.asyarakat; c. Pengelolaan tanah kas desa; d. Penge!olaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat; e. Pengelolaan tanah bcngkok; f. Pengelolaan tanah titisara; g. Pengembangan peran masyarakat desa. ·6· Pasal 4 Kewenangan lokal bcrskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria : a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pclayanan dan pcmbcrdayaan masyarakat; b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kcgiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai darnpak internal desa; • c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepcntingan sehari-hari masyarakat desa; d. Keiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa; e. Program kegiatan pemerintah, pcmerintah provinsi dan pcmerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola o!eh Desa; dan r. Kewenangan local bersakala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tcntang pcmbagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten. Pasal S Pihak ketiga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi : a. lndividu; b. Organisasi kemasyarakatan; c. Perguruan tinggi; d. Lembaga swadaya masyarakat; e. Lcmbaga donor, dan f. Perusahaan. Pasal 6 Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi ; a. Bidang pemerintahan desa; b. Pembangunan desa c. Kemasyarakatan desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 7 Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Paeal 6 huruf a antara lain meliputi : a. Pengembangan sistem administrasi dan infonnasi desa; b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa; c. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; ·1· d. Pendataan penduduk menurutjumlah penduduk usia kerja, angkatan kcrja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kCrja. e. Pcndataan penduduk berumur 15 tahun kc atas yang berkerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan. C. Pcnetapan organisasi pemerintah desa; g. Pcmbentukan Sadan Pennusyawaratan Dese: h. Pcnetapan perangkat desa; i. Pcnetapan BUM desa; j. Pcnetapan APB Desa; k. Pcnetapan Pcraturan Desa; I. Pcmbcrian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; m. Pcndataan potcnsi desa; n. Pcngelolaan arsip dcsa; dan o. Pcnetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya scsuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa. Pasal8 Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurur b meliputi : a. Pclayanan dasar desa; b. Sarana dan prasarana desa; c. Pcngembangan ekonomi lokal desa; dan d. Pcmanfaatan aumberdaya a1am dan lingkungan desa Paul 9 Kewenangan Jokal bcrskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurur a antara lain meliputi : a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; b. Pengembangan tenaga kesehatan desa c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : I. Layanan gizi untuk balita; 2. Pemeriksaan ibu hamil; 3. Pemberian makanan tambahan; 4. Penyuluhan kesehatan; 5. Gerakan hidup bersih dan sehat; 6. Penimbangan bayi; dan 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia. d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; r. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan g. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di desa. -8- Pasal 10 Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana clan prasarana Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain mcliputi : a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa b. Pcmbangunan dan pemeliharaan jalan desa; c. Pembangunan dan pemeliharaanjalan usaha tani; d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa; e. Pembangunan energi baru dan terbarukan; f. Pcmbangunan dan pemeliharaan ru.mah ibadah; g. Pcngelolaan pemakaman desa dan pctilasan; h. Pcmbangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; i. Pcmbangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; k. Pembangunan dan pcmeliharaan taman desa; I. Pcmbangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan m. Pcngembanan sarana dan prasarana produksi di desa. Pasal 11 Kewenangan lokal berskala desa dibidang pcngembangan ekonomi local desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufc antara lain meliputi: a. Pcmbangunan dan pcngclolaan pasar dan kios desa; b. Pcmbanguan dan pengelolaan tempat pelclangan Utan milik desa; c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa; d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa; e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ilcan; f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa; g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa; h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; i. Pengembangan benih local berskala desa; j. Pengembangan temak seca.ra kolektif; k. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; J. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa; m. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; n. Penge!olaan padang gembala; o. Pengembangan wisata desa dilua:r rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; p. Pengelolaan balai benih Uran berskala desa; q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan basil pertanian dan perikanan; dan r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. . 9. Pasal 12 Kewcnangan lokaJ berskala desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi : a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat dcsa; b. Membina kerukunan warga masyarakat; o. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan mclakukan mediasi didesa;dan • d. Melestarikan dan mengcmbangkan gotong royong masyarakat desa. Pasal 13 Kewenangan lokal berskala desa dibidang pemberdayaan masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi : a. Pengembangan seni budaya loka.l; b. Pcngorganisasian melalu.i pembentukan dan fasilitasi; c. Kemasyarakatan dan lembaga adat; d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : 1. Kelompok tani; 2. Kelompok nelayan; 3. Kelompk scni budaya; dan 4. Kelompok masyarakat lain di desa. c. Pcmberian santunan &0&ial kepada ke\uarga fakir miskin; f. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, percmpuan, masyarakat adat dan difabcl; g. Pcngorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; h. Analisis kemiskinan sccara partisipatif di desa; i. Pcnyelenggaraan promosi keschatan dan gcrakan hidup bcrsih dan schat; j. Pcngorganisasian melalui pembcntukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pembcrdayaan masyarakat. k. Pcningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; l. Peningkatan mcndayagunakan teknologi �pat guna; dan m. Pcningkatan kapasitas masyarakat melalui : 1. Kader Pcmbcrdayaan masyarakat desa; 2. Kelompok usaha ckonomi produktif; 3. Kelompok percmpuan; 4. Kclompok tani; 5. Kclompok masyarakat miskin; 6. Kelompok nelayan; 7. Kelompok pcngrajin; 8. Kclompok pcmerhati dan perlindungan anak; 9. Kclompok pemuda; dan 10. Kelompok lain aesuai konWsi desa. BAB Ill PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA Bagian Kesatu Pendanaan Kewenangan Oesa Pasal 14 (I) Penyelenggaraan kewenangan desa beradasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APB Desa. {2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Oesa, juga dapat didanai oleh Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi dan Ka bu paten Pasal 15 Pendanaan oteh APB Desa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 14 ayat (l) bersumber dari : a. Dana Desa; b. ADD; c. Pendapatan Asli Oesa; d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan e. Lain-lain pendapatan desa yang sah; Pasal 16 {I) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan oleh anggaran dan belanja daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari : a. 8agian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; b. Bantuan keuangan kabupaten kepada desa; c. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan SKPD Kabupaten. Bagian Kedua Pelaksanaan Kewenangan Desa - 11- Pasal 17 (I) Pclaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam: a. Togas pemerintahan desa dan BPD; b. RPJM Oesa dan RKP Oesa; c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan d. Buku Administrasi Desa. {2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada kepala desa dan perangkat desa untuk dilaksanakan sebegai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki, (3) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP 0eM. (4) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Oesa serta dianggarkan dalam APB Desa. Pasal 18 (I) Program Oesa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur tingkat desa lainnya. (2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Oesa dan Lembaga/unsur tingkat desa lainnya. BAB JV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA Pasal 19 (I) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa pembinaan data dan informasi, pedoman teknis pelaksanaan kewenangan, pendampingan teknis Program Oesa dan Kegiatan Desa dan upaya pembinaan lainnya. Pasal 20 Pembinaan kewenangan lokal berskala desa dilakukan oleh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan denganjenis kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercanrum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BABY PENUTUP Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah Kabupatcn Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
12

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BONE

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Penerapan Keputusan Bupati Bone Nomor 294 tahun 2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten maka perlu penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bone; b. bahwa untuk penyesuaian atas Peraturan Daerah kabupaten Bone nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum maka perlu mengakomodir beberapa tambahan objek retribusi dan penyesuaian besaran nilai pelayanan kesehatan pada Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bone
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Keputusan Bupati Bone Nomor 294 tahun 2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Puskesmas dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
Peraturan Daerah kabupaten Bone nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum diubah berdasarkan struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada lampiran yang telah di tetapkan bersama oleh Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BONE
10

PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2014/NO.357

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang angkutan kota antara provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. 6736/ AJ.205/ DRJD/ 2014 tentang tarif jarak batas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi; b. bahwa berdasarkan hasil rapat Organda Kabupaten Bone pada hari kamis tanggal 20 November 2014 di kantor Dinas perhubungan Kabupaten Bone terkait Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Bone tentang Penye suaian Tarif Penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone;
Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721); �· Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintanan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lemb�ran Daerah Kabrmn+en RonP 'T'nl-,,,..., 0nno M�-�- 11. · 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 5. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 7. ORGANDA adalah Organisasi Angkutan Darat. BAB II BESARAN TARIF PENUMPANG Pasal 2 Besaran tarif penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone dengan batas maksimal 20% dari tarif yang be laku dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur jalan, jarak tempuh dan daya jangkau masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 a. Setiap pengusaha jasa angkutan wajib mengikutsertakan penumpang, '-- sebagai peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang. b. Tarif Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam dikenakan 50% dari tarif BAB III PELAYANAN JASA ANGKUTAN Pasal 4 Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi : keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kenaikan Operasional Kendaraan di Jalan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 Dinas Perhubungan, ORGANDA dan KOANGDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa angkutan. BABV PENUTUP Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
maka Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone
5

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.