Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja Perangkat Daerah selama triwulan I sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 ;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 ;
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Ketentuan Lampiran I Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa serta Jenis Belanja Modal dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 47) diubah sehingga Lampiran I Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa serta Jenis Belanja Modal, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4 halaman (2 Pasal) + 2 halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 11 Tahun 2020; PERBUP No. 50 Tahun 2020.
Teknik Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Honorarium bagi asisten pribadi bupati dan wakil bupati serta honorarium bagi petugas/pengelola/pembaca slide tuberkulosis, mikroskopis TBC, malaria dan mikroskopis malaria belum diatur dalam PERBUP No.5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah, sehingga PERBUP tersebut perlu dirubah dengan menetapkan dalam PERBUP.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP. No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 58 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No.70 Tahun 2012; PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Perubahan beberapa ketentuan, yaitu : Pasal 1 angka 23, Judul pada BAB VII, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3). Penambahan beberapa ketentuan yaitu: Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 37, Lampiran No. 4 ditambah dua angka yaitu angka 19 dan 20; Lampiran No. 5 ditambah dua angka yaitu angka 9 dan 10; Lampiran ditambah satu nomor yaitu nomor 33. Diantara BAB XXXV dan XXXVI disisipkan satu BAB yaitu BAB XXXVa; diantara Pasal 44 dan 45 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 44a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 hlm, lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD NOMOR 18 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020; KEBIJAKAN KEUANGAN UNTUK PENANGANAN DAN PENYEBARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 6 TAHUN 2014; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018; PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020; PMK NOMOR 40/PMK.07/2019; PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019; PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2019; PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2020
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2020 DIUBAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 DIUBAH
2 PASAL (11 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, menyatakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada; b. bahwa bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
U No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2020.
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipii, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabim 2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 ;
Dasar hukum, tata cara, dan perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman (5 BAB, 11 Psl)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD NOMOR 19 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
PMK NOMOR 35/PMK.07/2020; PMK NOMOR 40/PMK.07/2020
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 6 TAHUN 2014; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP PENGGANTI UU NOMOR 1 TAHUN 2019; PP NOMOR 8 TAHUN 2016; PP NOMOR 54 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018; PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020; PMK NOMOR 40/PMK.07/2019; PMK NOMOR 35/PMK.07/2020; PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019; PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2020
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2020 DIUBAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PASAL 2 (HALAMAN 24)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sicantik Cloud di Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non perizinan serta untuk memberikan kepastian, jaminan hukum khususnya di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Elektronik melalui Aplikasi Sicantik Cloud di Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Elektonik melalui Aplikasi Sicantik Cloud di Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERPRES No. 91 Tahun 2017; PERMENKO No. 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2018; PERBUP No. 40 Tahun 2018.
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sicantik CLOUD di Kabupaten Bolaang Mongondow
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan, daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, gagal panen/puso, bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 70 Tahun 2012; INPRES No. 3 Tahun 2012; PERMENTAN No. 65/2010; PERMENSOS No. 20 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB Bolmong No. 16 Tahun 2016; PERBUP Bolmong No, 58 Tahun 2016.
Mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, jenis pangan, besaran dana penyediaan pangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Organisasi pelaksana, mekanisme pengadaan, mekanisme penyaluran dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian, jaminan hukum khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang mudah, cepat dan transparan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 ;
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
8 halaman (5 BAB, 14 Psl) & 1 halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
