Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Satuan Tugas Dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, telah dibentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang serta pendanaan untuk kegiatan pengawasannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Satuan Biaya dari Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penganggaran dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Satuan Tugas dan Sekretariat Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang perlu untuk ditinjau kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Satuan Tugas dan Sekretariat Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini yang diatur ini adalah Standar Satuan Biaya Pengawasan Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Standar Satuan Biaya Pengawasan bagi Satgas Saber Pungli dan Sekretariat Satgas Saber Pungli adalah standar satuan biaya bagi Satgas Saber Pungli dan Sekretariat Satgas Saber Pungli yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Satuan Tugas dan Sekretariat Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung meningkatkan kegiatan masyarakat dan pembangunan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang; b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun petunjuk pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, petunjuk teknis pemberian hibah dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peminjaman Peralatan Kebinamargaan
Untuk Kepentingan Masyarakat Di Wilayah
Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
Peralatan kebinamargaan merupakan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaaan dibidang kebinamargaan dalam proses pembangunan sehingga perlu diberdayakan kepada masyarakat demi tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peminjaman Peralatan Kebinamargaan Untuk Kepentingan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Semarang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Peminjaman Peralatan Kebinamargaan untuk Kepentingan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Semarang.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis peralatan kebinamargaan;
b. penggunaan peralatan kebinamargaan;
c. pengelolaan peralatan kebinamargaan;
d. tata cara dan persyaratan peminjaman peralatan kebinamargaan;
e. jangka waktu peminjaman peralatan kebinamargaan;
f. pengawasan;
g. pembiayaan; dan
h. sanksi administratif.
Selain itu diatur tentang Jenis peralatan kebinamargaan, Penggunaan peralatan kebinamargaan, Pengeloaan peralatan kebinamargaan, Tata cara dan persyaratan peminjaman peralatan kebinamargaan, Jangka waktu peminjaman peralatan kebinamargaan; Pengawasan; Pembiayaan; dan Sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa
Penggunaan Peralatan Kebinamargaan
Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk pembangunan dan kepentingan umum di wilayah Kabupaten Semarang maka perlu meninjau kembali tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan.
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Peralatan Kebinamargaan di Kabupaten Semarang meliputi :
a. wales 2,5 ton;
b. wales 6-8 ton;
c. walker/ baby roller 1 ton;
d. walker/baby roller grace LV2W 08 (1 Ton);
e. vibro roller 1,5 ton;
f. vibro roller 2,5 ton;
g. vibro roller terex TV 1200 (3 ton);
h. vibro roller terex TV 1400 (4 Ton);
i. double drum vibratory rollers CAT C8-534D;
j. single drum vibratory rollers SD-70D;
k. single drum vibratory rollers BW202ADH (2-4 Ton);
l. buldozer D3K XL;
m. buldozer cat D4G LGP;
n. buldozer komatsu D85 SS;
o. excavator komatsu PC 45;
p. excavator PC75;
q. excavator catterpilar cat 320C;
r. excavator caterpillar cat 320d2;
s. backhoe loader EBL 101;
t. wheel loader komatsu WA150;
u. truck crane dyna 130 XT;
v. dump truck bak besi 130PS;
w. dump truck bak kayu dyna 130PS;
x. truck self loader;
y. motor grader;
z. asphalt viniesaer;
aa. Peneumatic Tired Roller (PTR);
bb. mobil toilet hino 110HD PS 300 Dutro;
cc. stamper (0,1 Ton); dan
dd. jack hammer anti vibration.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 18, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Permusyawatan Desa. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Penetapan Jumlah Anggota BPD Tiap Desa; b. Tahapan Pengisian Anggota BPD; c. Staf administrasi BPD; d. Tugas BPD; dan e. Tunjangan BPD. Selanjutnya diatur tentang penetapan jumlah anggota BPD, tahapan pengisian anggota BPD, staf administrasi BPD, tugas BPD, tunjangan BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Semarang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu tentang pendaftaran bakal calon anggota BPD dan syarat permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu membentuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008,Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabuaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum,pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pelayanan online, pelayanan adminduk terintegrasi, jangka waktu pelayanan, lingkup pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan SIAK, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik dan pelayanan lintas sektor, pengelolaan arsip, pengolahan, pengendalian, petugas registrasi, pembinaan, pelaopran dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
109 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 59A Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah
2. Ketentuan Pasal 4 diubah
3. Ketentuan Pasal 5 diubah
4. Ketentuan Pasal 7 diubah
5. Ketentuan Pasal 10 diubah
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah
7. Ketentuan Pasal 24 diubah
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dihapus
9. Ketentuan Pasal 53 diubah
10. Ketentuan Pasal 58 diubah
11. Ketentuan Pasal 61 diubah,
12. Ketentuan Pasal 82 diubah
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada intinya disebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS serta Manajemen pengembangan karier PNS dapat dilakukan melalui mutasi; b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan mutasi yang efektif, efisien, terintegrasi dan akuntabel maka dipandang perlu membentuk pedoman mengenai mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, mutasi PNS dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan mendukung
kelancaran kegiatan operasional Dewan Koperasi
Indonesia Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka
mengupayakan peningkatan gerakan koperasi di
Kabupaten Semarang sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi rakyat, maka Pemerintah Daerah. Agar pengelolaan serta pemanfaatan dana hibah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
dalam pemberian bantuan hibah kepada Dewan Koperasi
Indonesia Daerah Kabupaten Semarang
perlu memberikan bantuan hibah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah
Kabupaten Semarang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
