Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 25 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2016

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Nomor_11_Tahun_2016.pdf

Abstrak

barang milik daerah - pengelolaan rumah susun sederhana sewa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.11, TLD. 2016/NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan Kota serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Semarang dengan lahan yang terbatas, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA); b. bahwa agar pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka dipandang perlu membuat aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007; Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015;
1.Pengelolaan RUSUNAWA, 2.Tata Cara penghunian, 3.Hak dan Kewajiban 4.Larangan 5.Pembinaan dan Pengawasan 6.Pembiayaan, 7.Sanksi Adminitratif, 8.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2016

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda_Nomor_12_Tahun_2016.pdf

Abstrak

penyertaan modal - perusda bpd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.6, TLD.2016/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989; Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Penyertaan Modal Daerah 4.Hak dan Kewajiban 5.Sanksi 6.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 13 Tahun 2016

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda_Nomor_13_Tahun_2016.pdf

Abstrak

PENYERTAAN mODAL - pdam

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13, TLD.2016/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah yang dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989; Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Penyertaan Modal, 4.Hak dan Kewajiban 5.Sanksi 6.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 14 Tahun 2016

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Desa

Download :
Perda_Nomor_14_Tahun_2016.pdf

Abstrak

desa - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN perangkat desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/NO.14, TLD.2016/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali. Maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 43 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum 2.Kedudukan Perangkat Desa 3.Pengangkatan, 4.Larangan 5.Sanksi Administrasi 6. Pemberhentian Perangkat desa, 7.Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 8..Unsur Staf Perangkat Desa 9.Ketentuan Peralihan 10.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2016

Download :
Perda Kab Semarang Nomor 15 Tahun 2016.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Semarang Tahun 2016 - 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 tahun 2006; PP No 39 tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Semarang No 5 Tahun 2009; Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 16 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 6 Tahun 2011; Perda Kab Semarang No 1 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, pengendalian dan evaluasi RPJMD, perubahan RPJMD, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2016 dicabut.
460 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2016

Pendirian dan Pengelolaan Badan USaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Desa

Download :
Perda_Nomor_17_Tahun_2016.pdf

Abstrak

desa - pendirian dan pengelolaan bumdesa dan bumdesa bersama

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2016/NO.17, TLD.2016/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan USaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan mengelola kekayaan desa dan antar desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; b. bahwa guna memberi pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan serta pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu disusun Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
1.Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama 2.Pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama 3.Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 18 Tahun 2016

Penetapan Desa

Desa

Download :
Perda_Nomor_18_Tahun_2016.pdf

Abstrak

desa - penetapan desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, PERDA KAB. SEMARANG NO.18, LD.2016/NO.18, TLD.2016/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan 208 (dua ratus delapan) Desa yang terletak di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 2016

Penyelenggaraan Penangulangan Bencana

Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perda_Nomor_19_Tahun_2016.pdf

Abstrak

bencana - penyelenggaraan penanggulangan bencana

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, PERDA KAB. SEMARANG NO.19, LD.2016/NO.19, TLD.2016/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Semarang, yaitu melindungi segenap masyarakat, maka harus ada perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana. Kabupaten Semarang merupakan wilayah rawan bencana karena faktor alam, demikian pula bencana non alam yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, korban jiwa, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terkena musibah bencana. Berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah, sehingga diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; PPh Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008;
1.Ketentuan Umum 2.Tanggung Jawab dan Wewenang 3.Tahapan Penyelengaraan Penanggulangan Bencana 4.Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat 5.Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulanagn Bencana 6.Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi 7.Pengawasan 8.Penyelesaian Sengketa 9.Ketentuan Penyidikan 10.Ketentuan Pidana11.Ketentuan Peralihan 12.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
50 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016

Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Semarang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Download :
Perda_Nomor_21_Tahun_2016.pdf

Abstrak

perangkat daerah - pembentukan dan susunan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, PERDA KAB. SEMARANG NO. 21, LD.2016/NO.21, TLD.2016/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 67 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016
1.Ketentuan Umum 1.Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 2.Pembentukan UPTD dan UPBT 3.Staf Ahli 4.Kepegawaian 6.Ketentuan peralihan 7.Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dan ayat (2), Pasal 8 sampai dengan Pasal Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2), Pasal 12 sampai dengan Pasal Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2), Pasal 16 sampai dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan ayat (2), Pasal 24 sampai dengan Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan ayat (2), Pasal 44 sampai dengan Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, hurud e, huruf g dan ayat (2), Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a, hurud b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2), Pasal 52 sampai dengan Pasal 54, Pasal 56 sampai dengan Pasal 64, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10); c. Pasal 1, Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, angka 9, angka 10 dan huruf d, Pasal 3 sampai dengan Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan ayat (2), Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, Pasal 39 sampai dengan Pasal 54, Pasal 56 sampai dengan Pasal 64, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11) ; d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 22 Tahun 2016

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perda_Nomor_22_Tahun_2016.pdf

Abstrak

sarpras - pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, PERDA KAB. SEMARANG NO. 22, LD.2016/NO.22, TLD.2016/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada intinya menyatakan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai diabngun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Peruamhan dan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 1 tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2015
1. Prinsip 2. Perumahan dan Permukiman 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 6. Pembentukan Tim Verifikasi 7. Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 9. Pelaporan 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Pembiayaan 12. Ketentuan Penyidikan 13. ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT