Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nornor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kenaikan GajiBerkala Pegawai
Negeri Sipil Secara On Line di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan,
memperlancar dan mempercepat proses kenaikan gaji berkala
Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kenaikan Gaji
Berkala Pegawai Negeri Sipil Secara On Line di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak
sesuai dengan perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan
Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Penakmas
Bab III Kriteria Pemberian Kenaikan Gaji Berkala
Bab IV Penetapan Kenaikan Gaji Berkala melalui Penakmas
Bab V Pendelegasian Wewenang untuk Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pendanaan
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nornor 15 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2021
Pangan, Pertanian dan PeternakanPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 29 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah
Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten
Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan di Bidang
Pertanian, Perikanan dan Pangan telah mengalokasikan
bantuan berupa hibah kepada masyarakat bidang
Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 201 7
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada
Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di
Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi, maka perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan
Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan
bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hi bah
kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah harus menyusun Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian hibah
Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan
Pangan di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2017 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, diperlukan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah; bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari rangkaian sistematik dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan terukur sebagai bentuk pelindungan kepada
masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah; bahwa materi muatan dalam Peraturan Bupati Semarang
Nomor 28 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Teknis Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup Evaluasi AKIP yakni penyelenggaraan SAKIP terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja; d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal; dan
e. monitoring pengelolaan data kinerja. Petunjuk pelaksanaan Evaluasi AKIP dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2021
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStatuta Organisasi/Lembaga
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada
Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan
Rakyat di Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Keagamaan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada
masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan
beragama, perlu memberikan hibah kepada Badan,
Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang
Keagamaan Di Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada
Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam
Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Semarang,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi,
maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan
verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Keagamaan
di Kabupaten Semarang;
UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950; UndangUndang Nomor 67 Tahun 1958; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011; UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 tahun 2021;
Peraturan BUpati ini mengatur tentang petunjuk teknis pemberian hibah kepada Badan, Organisasi, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Keagamaan di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2018 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu membentuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008,Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabuaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum,pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pelayanan online, pelayanan adminduk terintegrasi, jangka waktu pelayanan, lingkup pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan SIAK, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik dan pelayanan lintas sektor, pengelolaan arsip, pengolahan, pengendalian, petugas registrasi, pembinaan, pelaopran dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
109 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa · di Kabupaten Semarang masih banyak rnasyarakat
yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari
baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain,
serta masih kurangnya sarana sanitasi yang layak untuk
kehidupan, sehingga perlu upaya pemenuhan kebutuhan
berupa pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada
kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bangunan air
bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan
tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu
disusun petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok
Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran
ABSTRAK:
bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program dan
kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai dengan
kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah; bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang,
dipandang perlu mengembangkan kode rekening
perencanaan dan penganggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Rekening Perencanaan dan
Penganggaran Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Semarang ini mengatur tentang susunan kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
137 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa inovasi Daerah yang telah melalui uji coba atau tanpa
melalui uji coba perlu diterapkan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa penerapan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi
Daerah Kabupaten Semarang; bahwa dengan adanya penambahan Inovasi Daerah, perlu
mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan belum terbitnya - Peraturan
Menteri sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang
Badan U saha Milik Daerah dan dalam rangka efektifitas
pengelolaan Perusahaan U mum Daerah Air Min um Tirta
Bumi Serasi Kabupaten Semarang, maka Peraturan Bupati
Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pembinaan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi
Kabupaten Semarang perlu untuk dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Semarang Nomor 115 Tahun
2021 tentang Pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang -Pembinaan--
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Peraturan -Bupati Semarang Nomor 115 Tahun 2021 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2018 dapat berjalan efektif,
efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2018; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan RKPD menjadi pedoman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
