1. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015.
2. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 094/ 1694.K/XII/2015 tentang Satuan Harga Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil.
Daerah, dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun
Anggaran 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota/ Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2020
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah kota medan
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD 2020/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan tentang tambahan pengahasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah kota medan telah diatur dalam peraturan wali kota medan nomor 21 tahun 2019 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah kota medan. Oleh karena itu perlu membentuk peraturan wali kota tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah kota medan. Oleh karena itu perlu membentuk peraturan wali kota tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah kota medan.
UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah provinsi sumatera utara; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur supul negara; UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; PP nomor 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan; PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan; PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil; PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah; PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil; Permendagru nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; Perda Kota Medan nomor 7 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; Perda kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan; Perwali Kota Medan nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria TPP-ASN; Pemberian TPP-ASN; Instrumen Perhitungan TPP-ASN; Pengelola Data; Penginputan Bahan TPP-ASN; Sanksi; Perhitungan TPP-ASN; Tata Cara Pembayaran TPP-ASN; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2020.
Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Pemerintah Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 9 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 32)
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 30)
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2019/No.3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2007; Permendagri No. 77 Tahun 2010; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2013; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan No.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan
UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 47 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016; Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017; Perwali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi dan susunan organisasi; uraian tugas; serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
13 Hlmn; Lampiran 1 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Tertib administrasi dan tepat sasaran dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
UU No. 8 Tahun 1956;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No.1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 8 Tahun 2006;
UU No. 71 Tahun 2010;
PP No. 27 Tahun 2014;
PP No. 17 Tahun 2018;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 16 Tahun 2018;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 130 Tahun 2018;
Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2013.
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
