PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 910 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 226 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 224 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 223 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Reformasi Birokrasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 222 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 217 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 216 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 215 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 214 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Purwakarta No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan