kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit umu daerah tanjung pura
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2021/ No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, perlu diubah;
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelakcsana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD Tanjung Pura, terkait organisasi, tugas dan fungsi RSUD Tanjung Pura perlu disesuaikan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisaal, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 1045/MENKES/PER/XI/2006; Permenkes No. 340/MENKES/PER/III/2010; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 13 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dengan telah dilaksanakannya penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional tertentu, maka berdampak terhadap tambahan penghasilan pegawai.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008; Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria TPP; Pemberian dan Penundaan Pembayaran TPP; Instrumen Perhitungan TPP; Pengurangan dan Perhitungan TPP; Hari dan Jam Kerja; Penginputan Bahan TPP; Pengelolaan Dana TPP; Tata Cara Pembayaran TPP; Pengawasan dan Pengendalian; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 Hlmn. Lampiran 42.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2007
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
ABSTRAK:
Bahwa dengan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari kegiatan usaha di daerah dapat berpotensi mencemari dan/atau merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan masyarakat;
Bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, diperlukan pengelolaan limbah yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
Bahwa berdasarkan lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.74 Tahun 2001; PP No.27 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2014; KEPMENEG Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2001; KEPMENEG Lingkungan Hidup No.58 Tahun 2002; PERMEN Lingkungan Hidup No.2 Tahun 2008; PERMEN Lingkungan Hidup No.30 Tahun 2009; PERMEN Lingkungan Hidup No.33 Tahun 2009; PERMEN Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010; PERMEN Lingkungan Hidup No.2 Tahun 2012; PERMEN Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2012; KEPMENEG Lingkungan Hidup No.56 Tahun 2012; PERMEN Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2013 dan PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Arah Kebijakan dan Strategi, Pengelolaan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perizinan, Penanggulangan dan Pemulihan, Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3, Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiyaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
49 Hlm, Penjelasan: 21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 2014; PERPRES No 36 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2018/ No.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019
ABSTRAK:
Dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018-2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah jali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.9 TAHUN 1983; PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERDA No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018-2019 dengan menetapkan batasan sitilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pemilihan,Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Penggunaan Indikator Kinerja Utama, Pembinaan dan Koordinasi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
12 Hlm, Lampiran: 5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thaun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa Pengelolaan dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran Alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD, dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan yaitu Pasal 1; Lampiran I dan Lampiran II; dan Pasal 3A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
5 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
