Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah di Provinsi Sulawesi Utara;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; KEPRES No. 11 Tahun 2020; KEPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2022.
Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
VIIIBAB, Pasal 31(13 Halaman)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 6
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernyur Sulawesi Utara No. 72 Tahun 2017 telah diatur mengenai akuntabilitas kinerja pegawai negeri sipil melalui e-kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
b. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana non alam, penerapan Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya terkait penilaian disiplin dan penilaian kinerja tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu di lakukan perubahan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 17 No. 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENPANRB No. 63 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dalam Rangka Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk Mendorong Penanaman Modal (Investasi) di Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan terobosan baru berupa upaya percepatan penzinan pemanfaatan ruang di Provinsi Sulawesi Utara yang selaras dengan tujuan penataan ruang; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk penetapan perizman lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Dalam Rangka Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang Untuk Mendorong Penanaman Modal (Investasi) di Provinsi Sulawesi Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201 7; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017.
Pergub ini berisi ketentuan tentang: Definisi istilah yang digunakan; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Mekanisme Pemberian Rekomendasi; Penilaian; Penerbitan Izin Pemanfaatan Tata Ruang; Peran Gubernur; Pengawasan; Monitoring dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
-
-
Pergub ini terdiri dari 12 Pasal dalam 9 halaman batang tubuh.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 3
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penajaman tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Umum Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur No. 45 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahu 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERGUB No. 45 Tahun 2019.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 2
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusunan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Arsip Provinsi Sulawesi Utara;
b. bahwa berdasarkan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor. B-PK.03.09/18/2015 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Arsip Nasional Republik Indonesia dan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Arsip Nasional Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI 80 Tahun 2015; PERKA No. 05 Tahun 2010; Peraturan Bersama KA No. 8 Tahun 2012; PERKA No. 6 Tahun 2013; PERKA No. 14 Tahun 2014; PERKA No. 19 Tahun 2015; PERKA No. 47 Tahun 2015; PERKA No.9 Tahun 2016; PERGUB No. 71 Tahun 2016; KEPRES No. 103 Tahun 2001
Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
6 Pasal (6 Halaman)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 1
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERGUB No. No. 47 Tahun 2016; PERMENPOLHUKAM No. 34 Tahun 2019
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 DICABUT
16 Pasal (6 Halaman), 2 Lampiran (12 Halaman)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2019
APBD - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huurf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah DAerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 2 Tahun 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2019
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dalam tahun 2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 8 Tahun 2018; PERGUB No. 72 Tahun 2017.
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2019
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyta Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menyesuaikan dengan standar biaya masukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2017; PERGUB No. 40 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 telah ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019; b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERPRES No. 129 Tahun 2018; PERPRES No. 141 Tahun 2018; PERPRES No. 5 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERMENDIKBUD No. 8 Tahun 2018; PERDA No. 8 Tahun 2018; PERGUb No. 32 Tahun 2018.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
