PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERATURAN – BUPATI – MANDAILING – NATAL – NOMOR – 3 – TAHUN – 2021 – TENTANG – PENJABARAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandaliling Natal Tahun Anggaran 2021, Bupati Mandaliling Natal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ PMK.17/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.17/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang : Perubahan kedua Perbup Mandailing Natal No. 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Mandailing Natal Tahun 2021 yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2021
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NOMOR – 3 – TAHUN – 2021 – TENTANG – PENJABARAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandaliling Natal Tahun Anggaran 2021 Bupati Mandaliling Natal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; bahwa berdasarkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/Keuda perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/370 Tahun 2020; bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 910/2293/ KEUDA perihal Percepatan Penyediaan Anggaran Hibah bagi Pemda yang Melaksanakan PSU dan PSSU Pemilihan serentak Tahun 2020 sesuai Putusan MK RI;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.17/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini berisi tentang : Penjabaran APBD Mandailing Natal Tahun 2021 yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2021
PEMBENTUKAN – KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – TUGAS – DAN – FUNGSI – SERTA – TATA – KERJA – UNIT – PELAKSANA – TEKNIS – DAERAH – PERLINDUNGAN – PEREMPUAN – DAN – ANAK – PADA – DINAS – PEMBERDAYAAN – PEREMPUAN – DAN – PERLINDUNGAN – ANAK – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANDAILING NATAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melindungi perempuan dan anak dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan; bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 44 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, TATA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING, Kepegawaian, Eselonering, PEMBIAYAAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2021
TAMBAHAN – PENGHASILAN – PEGAWAI – APARATUR – SIPIL – NEGARA – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu diatur agar memenuhi unsur objektifitas dan keadilan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN TPP-ASN, KRITERIA PEMBERIAN TPP-ASN, Umum, TPP-ASN Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja, TPP-ASN Berdasarkan Tempat Bertugas, TPP-ASN Berdasarkan Kondisi Kerja, TPP-ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi, TPP-ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, PENETAPAN BESARAN TPP-ASN, PEMBERIAN TPP-ASN, PENILAIAN PEMBERIAN TPP-ASN, Umum, Aspek Disiplin Kerja, Aspek Produktivitas Kerja, PENGELOLA DATA, PENGINPUTAN BAHAN TPP-ASN, Data Disiplin Kerja, Data Produktivitas Kerja, Tim Monitoring dan Evaluasi, SANKSI, PERHITUNGAN TPP-ASN, TATA CARA PEMBAYARAN TPP-ASN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2021
ROADMAP – PENGUATAN – SISTEM – INOVASI – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – 2021-2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Mandailing Natal; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUBAHAN, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2021
KODE – ETIK – DAN – PEMBENTUKAN – KOMITE – ETIK – PELAKU – PENGADAAN – BARANG – JASA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK DAN PEMBENTUKAN KOMITE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA
ABSTRAK:
Bahwa Barang/Jasa yang dibutuhkan dan digunakan sebagai sarana/ prasarana pemerintah/masyarakat pengadaannya perlu dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengadaan; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pelaku pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Keija Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan (PP), Penyelenggara Swakelola dan Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekeijaan (PjPHP/ PPHP);
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112, Peraturan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 54 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA, KODE ETIK, KOMITE ETIK, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Susunan, Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian, PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN, Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan, Pemeriksaan Atas Dasar Temuan, SANKSI, SEKRETARIAT, KEUANGAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2021
TATA – CARA – PEMBAGIAN – PENETAPAN – PENGGUNAAN – ALOKASI – DANA DESA – SETIAP – DESA – KABUPATEN MANDAILING NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran dan Pasal 96 ayat (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, SUMBER ALOKASI DANA DESA, PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, PENGATURAN ALAKOSI DANA DESA, PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak di Desa, PENGHASILAN TETAP, JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BELANJA OPERASIONAL, Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Belanja Operasional Pemerintahan Desa, Belanja Operasional Kantor Desa, Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya, MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD, PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD, MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, Mekanisme Pencairan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pembinaan, Pengawasan, SANKSI, PUBLIKASI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2021
TATA – CARA – PEMBAGIAN – DAN – PENETAPAN – RINCIAN – DANA – DESA – SETIAP – DESA – DI – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, PENYALURAN DANA DESA, Persyaratan Penyaluran Dana Desa Ke KPPN Melalui Bupati, Persyaratan Penyaluran Dana Desa Dari Desa Ke Bupati, PENGGUNAAN DANA DESA, PUBLIKASI, dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
25 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2021
PENJABARAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasai 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandaliling Natal Tahun Anggaran 2021 Bupati Mandaliling Natal menetapkan Peraturann Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 34 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Tehnis Bukti Lulus Uji Berkala Kenderaan Bermotor, Juncto Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/10/18/ DJPD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kenderaan Bermotor, bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/10/6/ DJPD/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal : Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/33/7/ DJPD/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal : Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, bahwa struktur dan besaran tarif retribusi atas pengujian kenderaan bermotor telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : besaran tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor ditetapkan untuk Pengujian Berkala Pertama dan Pengujian Berkala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
4 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
