Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.084 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

TAHUN 2003 Nomor 07 IZIN ... JASA KONSTRUKSI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Tahun 2003 Nomor 06 Tenta...Kesehatan Swasta.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 08 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Depok No. 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan

Download file:

Tahun 2002 Nomor 08 Tent...n Tenaga Listrik.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Penetapan Kelurahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Tahun 2001 Nomor 09 Tenta...etapan Kelurahan.pdf

penetapan - kelurahan

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD 2001/40

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, berdasarkan pasal 126 ayat (2) Undang– Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa–Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, berdasarkan Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang – undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan dan perlu ditetapkan Desa–desa yang ada di Kota Depok menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2000,Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000.
Seluruh Kekayaan dan sumber–sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan berubah status menjadi Kelurahan diserahkan menjadi aset Pemerintah Kota Depok dan Untuk pertama kalinya Pejabat Kepala Kelurahan di Jabat oleh Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya. Begitu pula dengan Perangkat Kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2001.
9 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 44 Tahun 2000

Retribusi Terminal

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Tahun 2000 Nomor 44 Tenta...tribusi Terminal.pdf

retribusi - terminal

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 44, LD 2000/47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap orang / badan yang mempergunakan / menikmati pelayanan di terminal dikenakan retribusi;
Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997,Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999,Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999,Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981, Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990, Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 31 Tahun 1995,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2000, Peraturan daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000,
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, pelayanan keamanan, kebersihan dan administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 43 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Izin Trayek

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Tahun 2000 Nomor 43 Tenta...busi Izin Trayek.pdf

retribusi - izin - trayek

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 43, LD 2000/43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin Trayek dikenakan retribusi;
Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999,Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999,Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985,Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981, Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang 95 Tahun 1990, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kota. Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Kota, Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2000.
26 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 40 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pemakaman

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kota Depok , No 40 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 39 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Penyedotan Kakus

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA Kota Depok No 39 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERDA No 27 Tahun 2000 - Kota Depok.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Depok No. 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024

Download file:

20. PERUBAHAN KEDUA ATAS ...TA DEPOK TA 2024.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024.