Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
ABSTRAK:
banyaknya jumlah perkawinan usia anak yang terdata di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya pada Tahun 2016; perkawinan usia anak akanberakibat buruk dan mengganggu kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Perkawinan Usia Anak Meliputi: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN, UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK, PENGUATAN KELEMBAGAAN, UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN, PENGADUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu,Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Asas Pengelolaan Keuangan Desa
3.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
4.Struktur APBDESA
5.Pengelolaan APBDESA
6.Pembinaan Dan Pengawasan
7.Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya, Kepegawaian, Aparatur Negara , Pendidikan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi danuntukmengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuandalampelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa LingkupKabupatenTanah Bumbu perlu dilakukan upaya peningkatanjenjangpendidikan;
Bahwa upaya peningkatan jenjang pendidikanbagiperangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perludiatur mekanismenya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksudpada huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa;
Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor55Tahun 2013; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggiNomor 32 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor19Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor15Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PERANGKAT DESA.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PROGRAM PENDIDIKAN;
PERSYARATAN;
BEASISWA;
KEWAJIBAN;
SANKSI ADMINISTRASI;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 38 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi,untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
3.Hak Dan Kewajiban
4.Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
5.Pemohon Informasi Dan Dokumentasi
6.Klasifikasi Informasi Publik
7.Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 38 Tahun 2013
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Tanah Bumbu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu
upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui
kegiatan pemberdayaan yang mengikutsertakan secara
aktif seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, kelestarian
dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam
pembangunan fisik, pemberdayaan sosial dan
pengembangan ekonomi mikro melalui PNPM-MP, perlu
terus diadakan pengawasan, pembinaan dan
perlindungan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat
yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tertanggal 11 Agustus 2006 Nomor:
414.2/1402/PMD perihal Kebijakan Pelestarian Hasil
PPK, ditegaskan agar Pemerintah Daerah lokasi PPK
mengatur perlindungan dan pelestarian PPK serta alokasi
anggaran pembinaan dan pengawasannya dalam bentuk
Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di
Kabupaten Tanah Bumbu.
Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Memuat Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di
Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN; MAKSUD DAN TUJUAN; PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PNPM-MP; DANA PEMBINAAN; MEKANISME PERLINDUNGAN; MEKANISME PELESTARIAN; ASOSIASI BKAD DAN FORUM UPK; KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN
DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR; PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN; PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013.
10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tahun 41 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
ABSTRAK:
memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang; dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Meliputi: Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Daerah Melalui Sistem Teknologi Informasi
ABSTRAK:
dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui penatausahaan dengan sistem teknologi informasi secara cepat, tepat dan akurat,penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari berbagai aktifitas pemerintahan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Daerah Melalui Sistem Teknologi Informasi.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pengelolaan Aset Daerah Melalui Sistem Teknologi Informasi,Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Maksud Dan Tujuan
3.Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIPAD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
bahwa untuk merealisasikan Penggunaan DanaBantuanOperasional Pendidikan Sekolah Dasar, MadrasahIbtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama danMadrasahTsanwiyah perlu dukungan yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perludilakukanoleh Tim Menejemen BOP, BOS dan pengelola Sekolahyangbelum diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanwiyah sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor66Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDanaBantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDanaBantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Dengan Sistematika; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Sentra Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/ atau Aparatur Sipil
Negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/ atau aparat penegak hukum; bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dan pelanggaran undang-undang serta untuk terciptanya koordinasi terpadu antara APIP dan APH maka perlu menindak lanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Sentra Pengaduan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Sentra Pengaduan Masyarakat, yang memuat: Ketentuan Umum; Penatausahaan Pengaduan Masyarakat; Sarana Pengaduan; Tim Terpadu Sepakat; Tata Cara Penyelesaian Pengaduan; Laporan Hasil Penganganan Pengaduan; Koordinasi Penanganan Pengaduan; Perlindungan Bagi Pengadu; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerinah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
