Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 15 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk sehubungan dengan perubahan terhadap tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati terkait Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehigga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017.
PERBUP ini mengatur mengenai Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni mengatur mengenai Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 89 Tahun 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 14 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk sehubungan dengan perubahan terhadap tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati terkait Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dimana Ketentuan Pasal 3 diubah yakni menjadi Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 11 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat yang yakni Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Pelaksana Tugas, Pendampingan Tugas, Pengimbasan Program Sekolah Penggerak, Pengelolaan Guru Penggerak, Penggunaan Kurikulum Pembelajaran, Kerja Sama Kemitraan Dan Paguyuban Orang Tua, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023, eraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023.
PERBUP ini mengatur mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yakni Ketentuan Umum, Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
11
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 132, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 33 Seri D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, maka perlu dilakukan penataan organisasi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dsar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat yang meliputi antara lain ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, unit pelaksana teknis dinas daerah, tata kerja, tanggung jawab dan kewajiban, jabatan perangkat daerah, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
