Peraturan Bupati (Perbup) tentang KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan telah diamatkan, Pemerintah Daerah
wajib memiliki Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip
dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Persetujuan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BPK.02.09/18/2020 tentang Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip (JRA) Kabupaten Bangka Barat dan Surat
Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor B_PK. 02.90/2/2021 tentang Persetujuan Jadwal
Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Daerah
Kebupaten Bangka Barat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 tahun 2015, . Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang Klasifikasi Arsip,Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Kalsifikasi Keamanan dan Akses Arsip; di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Maksud pengaturan Klasifikasi Arsip, JRA, dan SKKAA di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai acuan kegiatan
pengelolaan Arsip Dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 45 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA ZONASI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN PELAJARAN 2022 12023
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2O2l tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan maka ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) perlu disesuaikan. bahwa untuk kelancaran serta terwujudnya pelaksanaanPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang obyektif,transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif perluPedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru(PPDB), sehingga perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O21, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2OO7, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2O21, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2O16.
Perbup ini mengatur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik BaruTaman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Serta Zonasi Satuan PendidikanKabupaten Bangka Barat Tahun Pelajaran 2022/2023 yakni meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara PPDB, Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data, Biaya, Pelaporan dan Pengawasan, Larangan dan Sanksi, Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR SERI
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:
bahwa transaksi elektronik melalui Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat memerlukan upaya pengamanan informasi
elektronik yang memadai sehingga data dan atau dokumen
elektronik terhindar dari risiko pencurian, modifikasi,
pemalsuan dan penyangkalan oleh produsen data dan atau
dokumen. bahwa skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang
diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik
merupakan upaya yang efektif dan efisien dalam pengamanan
informasi elektronik yang dapat menjamin kerahasiaan,
kenirsangkalan, keutuhan, dan keabsahan data dan atau
dokumen. bahwa penggunaan Sertifikat Elektronik pada Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat memerlukan kepastian hukum dalam
bentuk peraturan kepala daerah, sehingga perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun
2020.
Perbup ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yakni meliputi Ketentuan Umum, Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Larangan, Sanksi dan Penyimpanan Bagi Pengguna Atau Pemilik Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum bidang pertanian merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional menuju Kedaulatan Pangan Nasional. bahwa sistem budidaya tanaman perlu dikembangkan sejalan dengan perbaikan pengaturan yang tidak merugikan keberadaan petani dan perlindungan varietas tanaman. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni meliputi Ketentuan Umum, azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Penetapan, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga perlu menetapkan Peratuan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan
Perangkat Desa Serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa yakni meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT MELALUI JALUR PENDIDIKAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
