Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yakni meliputi Ketentuan Umum, Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Larangan, Sanksi dan Penyimpanan Bagi Pengguna Atau Pemilik Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangka Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Mentok

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR SERI

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 222 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Revisi Draft Perbup Sertifikat Elektronik (1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN-SERTIFIKAT-ELEKTRONIK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR SERI
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:	bahwa transaksi elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memerlukan upaya pengamanan informasi elektronik yang memadai sehingga data dan atau dokumen elektronik terhindar dari risiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan oleh produsen data dan atau dokumen. bahwa skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan upaya yang efektif dan efisien dalam pengamanan informasi elektronik yang dapat menjamin kerahasiaan, kenirsangkalan, keutuhan, dan keabsahan data dan atau dokumen. bahwa penggunaan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memerlukan kepastian hukum dalam bentuk peraturan kepala daerah, sehingga perlu menetapkan Perbup. Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2020. Perbup ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yakni meliputi Ketentuan Umum, Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Larangan, Sanksi dan Penyimpanan Bagi Pengguna Atau Pemilik Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521