Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 355 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

Perda_Prov_Babel_2013_03.pdf

ORGANISASI - TATA KERJA – rsud

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD Tahun 2013 Nomor 2 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ABSTRAK:

dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan urusan dekonsentrasi serta tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PERDAPROV KEP. BABEL No. 10 Tahun 2007; PERDAPROV KEP. BABEL No. 4 Tahun 2008; PERDAPROV KEP. BABEL No. 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: pembentukan RSUDP; serta kedudukan, tugas, fungsi RSUD. Selain itu, diatur pula mengenai susunan organisasi RSUDP; kelompok jabatan fungsional; bagan susunan orgnisasi; tata kerja; kepegawaian; eselonering; serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Ketenagalistrikan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda_Prov_Babel_2013_02.pdf

TENAGA - LISTRIK

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD Tahun 2013 Nomor 1 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenagalistrikan Daerah

ABSTRAK:

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka peran serta Pemerintah Daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata serta berkelanjutan. berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dibidang ketenagalistrikan. Untuk itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 62 Tahun 2012; PERDAPROV KEP. BABEL No. 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: wewenang dan tanggung jawab terkait ketenagalistrikan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai rencana umum ketenagalistrikan daerah; pengusahaan ketenagalistrikan daerah; usaha penyediaan tenaga listrik daerah; penggunaan tanah; serta harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan tarif tenaga listrik. Perda ini juga mengatur mengenai lingkungan hidup dan keteknikan; inspektur dan ketenagalistrikan; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; sanksi administratif; ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2013.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
59 hlm (Penjelasan, 21 hlm)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

Perda_Prov_Babel_2013_01.pdf

ORGANISASI - TATA KERJA – INSPEKTUR - BAPPEDA - LEMBAGA TEKNIS

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2013 Nomor 1 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ABSTRAK:

Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Statistik, serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008. seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi perangkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah sehingga perlu untuk diganti. Untuk itu, perlu untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PERDAPROV KEP. BABEL No. 10 Tahun 2007; PERDAPROV KEP. BABEL No. 4 Tahun 2008; PERDAPROV KEP. BABEL No. 4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: pembentukan Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Lainnya. Selanjutnya diatur mengenai ketentuan lebih lanjut tentang Inspektorat; Bappeda; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Lingkungan Hidup Daerah; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pendidikan dan Pelatihan; Badan Ketahanan Pangan; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak; Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kantor Perwakilan; Rumah Sakit Jiwa; Satuan Polisi Pamong Praja; Unit Pelaksana Teknis Badan. Selain itu, diatur pula mengenai Kelompok Jabatan Fungsional; tata kerja; kepegawaian; serta keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2013.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda & Statistik 40 serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
Ketentuan mengenai tata kerja, uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
40 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda Prov Babel 4-2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 3 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 4 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

Diubah dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Prov. Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Mencabut

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PERDA Prov. Bangka Belitung No. 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download file:

Perda_Prov_Babel_2012_03.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Mencabut

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan

Download file:

Perda_Prov_Babel_2012_02.pdf

RETRIBUSI - PERIZINAN - TERTENTU

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 9 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1983; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAPROV BABEL No. 4 Tahun 2008; dan PERDAPROV BABEL No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan. Masing-masing jenis Retribusi diatur ketentuan mengenai: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip, dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; dan wilayah pemungutan dan masa retribusi. Selain itu, diatur juga ketentuan mengenai: penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administrasi; penagihan; pengembalian kelebihan pembayaran; keberatan; kadaluarsa penagihan; insentif pemungutan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pemeriksaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 1 seri C) dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 13 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
15 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 5 Tahun 2011

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda_Prov_Babel_2011_05.pdf

PENYERTAAN MODAL - PT - JAMKRIDA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan akses dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (KUMKM) pada sumber pembiayaan yang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, untuk mendukung upaya pertumbuhan perekonomian, dunia usaha dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan penyertaan modal.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2008; PERDAPROV KEP. BABEL No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Babel. Selain itu, diatur pula mengenai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Jamkrida Babel senilai lima belas miliar rupiah. Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal, pembagian keuntungan (laba), serta pengawasan atas penyertaan modal pada PT Jamkrida Babel.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum

Diubah dengan

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

Perda_Prov_Babel_2011_02.pdf

RETRIBUSI - JASA - UMUM

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Tera perlu disesuaikan dengan Undang- Undang dimaksud;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAPROV KEP. BABEL No. 4 Tahun 2008; PERDAPROV KEP. BABEL No. 6 Tahun 2008, dan PERDAPROV KEP. BABEL No. 7 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Jenis dan Golongan Retribusi Jasa Umum beserta penjelasannya, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Selain itu, diatur pula tentang Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi, penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, keberatan, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, tata cara penghapusan piutang retribsi kadaluwarsa, pemeriksaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, dan aturan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Tera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
19 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Perda_Prov_Babel_2010_10.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 9 Tahun 2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Perda_Prov_Babel_2010_09.pdf

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT