Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
a. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaannya.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Lampung Tengah.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 1983, UU No 19 Tahun 1997, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 135 Tahun 2000, PP No 55 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 13 Tahun 2011, Perda Kab :Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28 Tahun 2023
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Tengah, perlu dibentuk
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten
Lampung Tengah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas dan dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional
dan/ atau teknis penunjang Dinas dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan
berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya
Air Kabupaten Lampung Tengah.
UU no 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU no 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, Permendagri No 12 Tahun 2017, PermenPANRB No 45 Tahun 2022, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengairan pada Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28 Tahun 2022
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Tengah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh
pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung tingkat
daerah, produsen data tingkat daerah, serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Tengah.
UU No 28 Tahun 1956, UU No 25 Tahun 2004, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 27 Tahun 2014, Perpres No 39 Tahun 2019, PerMendagri No 86 Tahun 2017, PerMendagri No 70 tahun 2019, Peraturan Kepala BPS No 4 Tahun 2020, Peraturan Kepala BPS No 5 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung tengah Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2021
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan
dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman yang
sama dan seragam mengenai benturan kepentingan
sehingga dapat memperbaiki kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu dibuat pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang
Pedoman Penangananan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 12 Tahun , Perpres No 81 Tahun 2010, Kep Presiden No 10 Tahun 1974, PermenpanRB No 37 Tahun 2012, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Halaman : 16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT PEKERJA RENTAN DAN PENYELENGGARA PEMILU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Dan
Penyelenggara Pemilu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan sosial
bagi masyarakat antara lain petani, nelayan,
pedagang, buruh harian lepas, pekerja lingkup
keagamaan, relawan bencana alam, dan pekerja
rentan lainnya serta penyelenggara pemilu di
Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pedoman
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja Rentan
dan Penyelenggara Pemilu.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 13 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 109 Tahun 2013, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Dan Penyelenggara Pemilu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 - 2021
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan
UU No.28 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.03 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.07 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2022
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban Dan Technopark Tahun 2022-2041
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban Dan Technopark Tahun 2022-2041
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 dalam rangka perwujudan rencana tata ruang perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban dan Technopark
Tahun 2022-2041.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008, PP No 68 Tahun 2010, PP No 5 Tahun 2021, PP No 21 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No 15 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2010, Perda Kab Lampung Tengah No 10 Tahun 2001, Perda Kab lampung Tengah No 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban Dan Technopark Tahun 2022-2041
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Halaman : 107
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR TETAP PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SERTA PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dalam rangka menjaga kondisi barang milik daerah / kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terhadap pemeliharaan dan perbaikan serta peminjaman kendaraan dinas agar berdaya guna dan berhasil guna serta efisien dari segi pembiayaan
UU No.28 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.1 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, peminjaman, dan penarikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
