Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 381 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 23 Tahun 2014

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwali Nomor 23 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 23 Tahun 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Pendidikan

Download :
PERWALI 23 PPDB SDN.pdf

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta guna kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2021/2022.
Mengingat: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TATA CARA PPDB, PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA, PERPINDAHAN PESERTA DIDIK, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
25 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 24 Tahun 2020

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Download :
24. Tata Cara Pengadaan Barjas Desa 2020a.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG DAN JASA - DESA

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD TAHUN 2020 NOMOR 24/E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pe raturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN; RUANG LINGKUP PENGADAAN; PARA PIHAK; PERENCANAAN PENGADAAN; PERSIAPAN PENGADAAN; PELAKSANAAN PENGADAAN; PEMBAYARAN PRESTASI KERJA; JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN; KEADAAN KAHAR; PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN; SANKSI; PENYELESAIAN PERSELISIHAN; PELAPORAN DAN SERAH TERIMA; PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK; PENGADUAN OLEH MASYARAKAT; KETENTUAN LAIN-LAIN; PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Peraturan Walikota Batu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
TIDAK ADA
29 HALAMAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 24 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
24. Perubahan Perwali Tata Cara Pengalokasian Pajak.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 24/B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan; 25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; 26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan; 28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek; 30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; 33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 34. Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Ketentuan yang diubah adalah Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 huruf c.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diubah.
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 24 Tahun 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2011TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERWALI 24 Perubahan ketiga ttg pajak daerah dan retribusi.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2011TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2011TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat: 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 17. Peraturan wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Seluruh ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemaafaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggunakan Dinas Pendapatan Kota Batu diubah dan harus dibaca Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 24 Tahun 2018

izin Penyimpanan Limbah bahan berbahaya dan beracun

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
24. PERWALI PENYIMPANAN B3 dipake.pdf

Abstrak

perizinan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Batu Tahun 2018 No 24/E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang izin Penyimpanan Limbah bahan berbahaya dan beracun

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 63 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari, merusak, dan berbahaya bagi lingkungan hidup, agar terwujud pengendalian, pengawasan tertib administrasi, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Batu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup; Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;
Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 bertujuan: a. melindungi wilayah Kota Batu dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi: a. Perizinan Penyimpanan sementara Limbah B3; dan b. Pengawasan Penyimpanan sementara Limbah B3.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
39 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 25 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

APBD

Download :
PERWALI 25 Perubahan ttg Penjabaran APBD TA 2021.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturain Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Mengingat: 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan dalam lampiran I diubah, Ketentuan dalam lampiran II diubah, Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai akibat pergeseran anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
47 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 25 Tahun 2015

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Lingkungan Hidup

Download :
Perwali Nomor 25.pdf

Abstrak

Lingkungan Hidup

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, perlu membentuk peraturan mengenai kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di wilayah Kota Batu
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nmor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
mengatur mengenai lokasi penetapan KTR dan KTM yang bertujuan menciptakan tempat yang bebas asap rokok dan menyediakan tempat khusus merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan kualitas udara yang bebas dari polusi asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman; dan mendukung Kota Batu sebagai Kota layak Anak. merupakani upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan Sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman. mengatur mengenai kewajiban penanggung jawab KTR dan KTM. Serta pengawasan secara berkala oleh Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman - 1 Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 25 Tahun 2018

Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas jabatan dan operasional walikota, Wakil walikota dan bagian protokol dan rumah tangga Sekretariat Derah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
25. PERWALI BBM PROTOKOL.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Kota Batu Tahun 2018 No 25/E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas jabatan dan operasional walikota, Wakil walikota dan bagian protokol dan rumah tangga Sekretariat Derah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan anggaran untuk pemakaian kendaraan dinas bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM bagi Kendaraan Dinas. Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian BBM sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dapat efektif dan efisien serta tetap memberikan hasil yang optimal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 25 Tahun 2022

Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Masyarakat yang Lahannya di pergunakan untuk kepentingan umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
25. PERWALI PEMBEBASAN PBB.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Kota Batu Tahun 2022 No 26/E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Masyarakat yang Lahannya di pergunakan untuk kepentingan umum

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakan pemberian pembebasan atau dikecualikan dari obyek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi Masyarakat yang Lahannya Dipergunakan untuk Kepentingan Umum;
UU No 11 Tahun 2001; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 91 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kota Batu No 9 Tahun 2021; Perwali Batu No 89 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Batu No 89 Tahun 2021;
Maksud pemberian pembebasan pembayaran PBB adalah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah dengan sukarela merelakan lahannya tanpa mendapatkan imbalan untuk kepentingan umum. Sasaran pembebasan pembayaran PBB adalah Wajib Pajak yang memiliki PBB terutang yang lahannya dipergunakan untuk kepentingan umum.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .