Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka melestarikan Bahasa Daerah di dalam mata pelajaran muatan lokal maka diperlukan pedoman pembelajaran Bahasa Daerah dalam mata pelajaran muatan lokal, bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sehingga Pemerintah Kota Palembang menetapkan bidang pelajaran dan atau mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan di wilayah Kota Palembang;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 57 Tahuri 2021; Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi No 21 Tahun, 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Muatan Lokal Bahasa Daerah adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, Pelaksanaan Pembelajaran, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7 tanggal 16 Agustus 2010,perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Pelayanan dalam Jaringan Hallo Palembang dan Penerapan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan tanda tangan elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data dan informasi, dan dalam rangka melindungi risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017; Peraturan Walikota Palembang No. 14 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penyelenggaraan aplikasi pelayanan dalam jaringan Hallo Palembang, meliputi pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan, dan pelayanan kependudukan. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan dengan tata laksana penyelenggaraan pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya PP No.18 Tahun 2016 maka RKPD Kota Palembang Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palembang No.13 Tahun 2016 tentang RKPD Tahun 2017 perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; Peraturan Walikota Palembang No.6 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Palembang ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Parkir di Bidang Jalan
ABSTRAK:
Meningkatnya arus lalu lintas di Kota Palembang membutuhkan pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam usaha meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang. Pengaturan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas khususnya yang berhubungan dengan larangan parkir di badan jalan sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan kenyamanan kerta keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kemacetan. Pengaturan mengenai larangan parkir di badan jalan perlu diatur dalam perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, larangan parkir di badan jalan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyesuaian Tarif Air Perusahan Daerah Air Minum Tirta Musi
ABSTRAK:
Untuk tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan perusahaan daerah air minum Tirta Musi Palembang kepada masyarakat dan pelanggan serta terwujudnya PDAM yang sehat dan mandiri, perlu mengadakan penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Musi. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 2005; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Perda No. 1/Perda/Huk/1976.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penyesuaian tarif air minup PDAM Tirta Musi Tahun 2014-2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Pengunaan Chloro Fluoro Carbon (CFC)
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghapus penggunaan bahan perusak lapisan ozon (BPO) ke atmosfir yang berasal dari kegiatan retrofit dan recycle refrigeran, perlu mengatur larangan penggunaan Chloro Fluoro Carbon (CFC). Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 23 Tahun 1992; Keppres No. 92 Tahun 1998; Perpres No. 33 Tahun 2002; PermenLH No. 2 Tahun 2007; Kepmenperindag No. 110/MPP/Kep/1/1998; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 10 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, larangan penggunaan bahan CFC, penggunaan Refrigerant Hidrokarbon, penyediaan RH, pengawasan, penyitaan dan pemusnahan, sanksi, ketentuan peralihan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2008.
7 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2010
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini adalah dokumen rencana daerah tahunan yang memuat program, kegiatan dan rencana anggaran untuk periode 1 tahun dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD perlu ditetapkan dengan Perwali.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan perubahan yang mendesak pada jumlah gaji dan tunjangan serta berdasarkan hasil evaluasi calon peneria hibah dari Pemerintah Kota Palembang tahun 2016 perlu merubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Walikota Palembang No.36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kota Palembang No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan Peraturan Walikota Palembang No.36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2016.
Peraturan Walikota ini mengubah ketentuan Pasal 2; Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Walikota Palembang No.36 Tahun 2016.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
