Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 340 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011

Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2022

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
PERATURAN-BUPATI-DHARMASRAYA-NOMOR-9-TAHUN_2022.pdf

Abstrak

administrasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya

ABSTRAK:

bahwa Unik mewujudkan keterpaduan perencanazn. pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penibangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta kelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara Satu Data Indoresia tingkat kabupaten merupakan salah satu penyelenggara Satu data Indonesia tingkat daerah dari ketentuan lebih lanjut mengenai wali data tingkat daerah dan wali data pendukung diatur dalam Peraturan kepala Daerah
UUD 1945, UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 39 Tahun 2019, Pergub Sumbar No. 4 Tahun 2022
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data b. Data yang dihasilkan oleh Produser. Data harus memiliki Metadata. c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
nperda no. 9 tahun 2018.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai tugas dan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011; - bahwa sehubungan optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011.
Perda ini mengatur tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan sebagai berikut: 1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 10.a, dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pemakaian kekayaan daerah, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan milik Daerah berupa tanah, bangunan, ruangan atau gedung untuk pertemuan/pesta, kendaraan bermotor, alat-alat berat dan sejenisnya dan atau barang/milik Daerah lainnya yang merupakan Aset Daerah. 10.a. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikasi akreditasi laboratorium pengujian parameter lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 11.a. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 17. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 huruf e dihapus, huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g diubah serta ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Milik Daerah. (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. rumah negara : 1. rumah Negara Golongan I; 2. rumah Negara Golongan II; dan 3. rumah Negara golongan III; b. gedung Pertemuan : 1. Auditorium Dharmasraya 2. Gedung Pertemuan Umum di Kecamatan c. alat-alat berat dan peralatan mesin lainnya; d. kendaraan dinas operasional khusus: 1. roda 3 (tiga); 2. roda 4 (empat); 6 3. roda 6 (enam); e. dihapus; f. mess pemerintah daerah; g. tanah milik Pemerintah Daerah; h. gedung Olah Raga Dharmasraya; i. alat-alat laboratorium lingkungan; j. Pemakaian jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan pengujian parameter kualitas lingkungan. 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan/dipakai. (2) Tarif Retribusi untuk pemakaian kekayaan Daerah yang termasuk alat-alat berat dan peralatan mesin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tidak termasuk biaya operator dan biaya Bahan Bakar Minyak (3) Tarif Retribusi untuk Pemakaian Kekayaan Daerah yang termasuk Kendaraan dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d tidak termasuk biaya sopir, biaya Bahan Bakar Minyak dan biaya oli. (4) Besarnya biaya sopir dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam perjanjian/kesepakatan. (5) Tarif Retribusi untuk pemakaian kekayaan Daerah yang terdapat pada Gedung Olah Raga Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i tidak termasuk biaya listrik. (6) Dikecualikan dari tidak termasuk biaya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pemakaian Ruang Komersial yang terdapat pada Gedung Olah Raga Dharmasraya. (7) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2018
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2007

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No. 10 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2019

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Pedoman dan Prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kab.dharmasraya

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

ABSTRAK:

a. Untuk tertibnya pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati No 11 tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan SOsial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan bupati No 35 Tahun 2018; b. Dengan adanya perubahan Keempat atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedioman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya serta untuk efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial maka Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 tahun 2013 perlu dilakukan perubahan untuk Keempat kalinya; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya
UU No 17 tahun 2013, UU No 38 tahun 2003, UU No 23 tahun 2014, UU No 11 tahun 2009, PP No 18 Tahun 1986, PP No 10 tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 32 tahun 2011, Peraturan Bupati Dharmasraya No 11 tahun 2013
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Perbup No 11 Tahun 2013
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Dharmasraya
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERDA NO 10 TAHUN 2010 TENTANG SOTK KECAMATAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

APBD

Download :
nperda no. 10 tahun 2018.pdf

Abstrak

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017
Perda ini mengatur Tentan Perubahan APBD Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Aggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 930.502.300.652,00 bertambah sejumlah Rp. 34.747.418.282,00 sehingga menjadi Rp. 964.654.491.196,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. PENDAPATAN 1. Semula : Rp. 896.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 36.504.765.675,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 933.007.066.327,00 2. BELANJA 1. Semula : Rp. 929.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 35.152.190.544,00 Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 964.654.491.196,00 Defisit setelah perubahan : Rp. (31.647.424.869,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 5 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula : Rp. 80.085.859.652,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan : Rp. 80.085.859.652,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula : Rp. 714.426.147.000,00 2) Bertambah : Rp. 6.984.293.413,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan : Rp. 721.410.440.413,00 c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 101.990.294.000,00 2) Bertambah : Rp. 29.520.472.262,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 131.510.766.262,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 6 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula : Rp. 18.669.577.916,00 2) Bertambah : Rp. 2.275.965.619,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan : Rp. 20.945.543.535,00 b. Retribusi Daerah 1) Semula : Rp. 5.941.998.325,00 2) Berkurang : Rp. (2.072.650.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp. 3.869.348.325,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula : Rp. 5.144.283.411,00 2) Berkurang : Rp. (1.283.315.619,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp. 3.860.967.792,00 d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 50.330.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 1.080.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 51.410.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula : Rp. 18.537.327.000,00 2) Bertambah : Rp. 8.288.533.482,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan: Rp. 26.825.860.482,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula : Rp. 502.298.085.000,00 2) Berkurang : Rp. (408.801.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan : Rp. 501.889.284.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 7 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula : Rp. 193.590.735.000,00 2) Berkurang : Rp. (895.439.069,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan : Rp. 192.695.295.931,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula : Rp. 476.935.178.945,00 2) Bertambah : Rp. 3,238.994.896,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan : Rp. 480.174.173.841,00 a. Pendapatan Hibah 1) Semula : Rp. 2.200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 28.315.600.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan : Rp. 30.515.600.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Semula : Rp. 39.041.263.000,00 2) Berkurang : Rp. (945.127.738,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan : Rp. 38.096.135.262,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula : Rp. 60.749.031.000,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan : Rp. 60.749.031.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula : Rp. 0,00 2) Bertambah : Rp. 2.150.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya : Rp. 2.150.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 8 b. Belanja Langsung 1) Semula : Rp. 452.567.121.707,00 2) Bertambah : Rp. 31.913.195.648,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan : Rp. 484.480.317.355,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 358.479.307.870,00 2) Bertambah : Rp. 2.588.894.896,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan: Rp. 361.068.202.766,00 b. Belanja Hibah 1) Semula : Rp. 10.794.200.000,00 2) Bertambah : Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan : Rp. 10.894.200.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula : Rp. 184.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 66.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan : Rp. 250.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa 1) Semula : Rp. 1,200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 167.000.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan : Rp. 1,367.000.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1) Semula : Rp. 104.777.671.075,00 2) Berkurang : Rp. 317.100.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan : Rp. 105.094.771.075,00 f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula : Rp. 1.500.000.000,00 2) Berkurang : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan : Rp. 1.500.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 9 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 697.928.000,00 2) Bertambah : Rp. 103.692.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan : Rp. 801.520.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula : Rp. 210.204.839.297,00 2) Bertambah : Rp. 45.534.948.822,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan : Rp. 255.739.788.119,00 c. Belanja Modal 1) Semula : Rp. 241.664.354.410,00 2) Berkurang : Rp. (13.725.445.174,00) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan : Rp. 227.938.909.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 0,00 (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya : 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 10 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Penyertaan Modal Pada Perusda 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Pad Bank Nagari setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal: a. Keadaan darurat; dan b. Terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanjanya yang bersifat wajib dan mengikat. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Pasal 6 (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia. b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Kebutuhan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembayaran gaji dan tunjangan; b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS c. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan kerja PNS; d. Tambahan penghasilan PNS e. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas f. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya. Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 11 Pasal 7 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NO 10 TAHUN 2012 TENTANG RTRW 2011-2031 FEB 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018

Pembentukan UPT RSUD Sungai Rumbai

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Peraturan Bupati Kab. Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pemda - perangkat daerah - pembentukan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT RSUD Sungai Rumbai

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah unit pelaksana teknis dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Alih fungsi Instalasi Gawat Darurat Unit Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/406/KPTS-BUP/2017 tentang Penetapan Alih fungsi Instalasi Gawat Darurat Unit Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kelas D di Kabupaten Dharmasraya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu menata organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 40 Tahun 1991, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 77 Tahun 2015, Permenkes No. 1045 Tahun 2006, Permenkes No. 1 Tahun 2012, Permenkes No. 56 Tahun 2014, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2011, Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2016, Perbup Dharmasraya No. 47 Tahun 2016.
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan dan Kedudukan 3. Susunan Organisasi dan Eselonering 4. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Komite Medik 7. Tata Kerja 8. Pembiayaan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018.
23 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2012.