Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 187 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Download file:

Perbup No. 19 Tahun 2020.pdf

tambahan-penghasilan-asn

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 558

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia cendering meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dalam sistem kerja sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan terhadap penilaian disiplin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. PP No. 12 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan mengenai dasar penilaian pemberian tambahan penghasilan kepada pegawa ASN pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 5 Tahun 2020 DIUBAH
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

Download file:

Perbup No. 18 Tahun 2020.pdf

ANALISIS-STANDAR-BELANJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 557

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa terdapat ketidaksesuaian atas perhitungan analisis standar belanja yang telah ditetapkan untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di perangkat daerah; b. bahwa telah dilakukan penyesuaian terhadap analisis standar biaya belanja pada kegiatan pembangunan jalan kabupaten; c. bahwa peraturan bupati nomor 1 tahun 2020 tentang analisis standar belanja sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. PP No. 12 Tahun 2019; 4. Permendagri No. 33 Tahun 2019; 5. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 5 Tahun 2019; 6. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang perubahan lampiran II tentang analisis standar belanja tahun 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2020 DIUBAH
52 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 17 Tahun 2020.pdf

PPDB-PADA-TK-SD-DAN-SMP

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 556

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan; b. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
1. UU No. 20 Tahun 2003; 2. UU No. 30 Tahun 2008; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; 4. PP No. 19 Tahun 2005; 5. PP No. 17 Tahun 2010 sebagaima telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; 6. PP No. 55 Tahun 2007; 7. Permendibud No. 44 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang tata cara PPDB, jalur pendaftaran PPDB, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua / wali, jalur prestasi, pelaksanaan PPDB, pendataan ulang, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, serta sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
37 halaman (45 pasal)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Alokasi Definitif Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2019

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup No. 16 Tahun 2020.pdf

penetapan-alokasI-definitif-bagian-dari-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-kabupaten-kepada-desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 555

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 28 Tahun 2009; 3. UU No. 6 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 6. PP No. 12 Tahun 2019; 7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 8. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 9. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 22 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang alokasi dan rincian definitif bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, tata penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
IV Bab, 8 Pasal (7 Hlm.) dan XVI Lampiran (33 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 14 Tahun 2020.pdf

tata-cara-pemberian-bantuan-beasiswa-kurang-mampu

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 553

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri; b. bahwa untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalokasikan Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu TA 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu TA 2020.
1. UU No. 20 Tahun 2003; 2. UU No. 33 Tahun 2004; 3. UU No. 30 Tahun 2008; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 48 Tahun 2008; 6. PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Permendagri No. 13 Tahun 2018; 9. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang tata cara serta alokasi dana bantuan beasiswa kurang mampu pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
5 Pasal (5 Hlm.) dan 8 halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penurunan Stunting

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup No. 13 Tahun 2020.pdf

penurunan-stunting

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 552

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting

ABSTRAK:

a. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan; b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 36 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. Perpres No. 42 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, sasaran, kegiatan stunting, pendekatan yang digunakan dalam upaya penurunan stunting, edukasi, pelatihan, serta penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta pemda dan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, serta penghargaan dan pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
XIII Bab, 26 Pasal (16 halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembentukan Public Safety Center 119

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 12 Tahun 2020.pdf

pembentukan-public-safety-center-119

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 551

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 atau nomor lain yang dimungkinkan; b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab membentuk Public Safety Center (PSC); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Public Safety Center 119.
1. UU No. 24 Tahun 2007; 2. UU No. 30 Tahun 2008; 3. UU No. 25 Tahun 2009; 4. UU No. 36 Tahun 2009; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. UU No. 36 Tahun 2014; 7. PP No. 96 Tahun 2012; 8. PP No. 46 Tahun 2014; 9. Permenkes No. 19 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan dibentuk PSC 119, penyelenggaraan PSC 119, kriteria pelayanan PSC 119, hak dan kewajiban petugas pelayanan kesehatan, pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
VIII Bab, 22 Pasal (13 Hlm) dan II Lampiran (2 Hlm)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 19 Tahun 2017 tentang DISIPLIN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 19 Tahun 2017 tentang Disiplin dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Download file:

Perbup No. 11 Tahun 2020.pdf

HARI-DAN-JAM-KERJA-DI-LINGKUNGAN-KABUPATEN-BOLSEL

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 550

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas, efektivitas kerja, dan penerapan disiplin serta peningkatan kesejahteraan pegawai perlu pengaturan hari dan jam kerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow selatan; b. bahwa pengaturan hari dan jam kerja diberlakukan dengan tetap memperhatikan dan memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sehingga tercipta pemerintahan yang berkualitas; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang disiplin dan jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati bolaang mongondow selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas eraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang disiplin dan jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 5 Tahun 2014; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 53 Tahun 2010; 5. PP No. 30 Tahun 2019; 6. PP No. 11 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang hari dan jam kerja ASN dan THL.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 9 Tahun 2020.pdf

pedoman-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 548

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan perencanaan, penanggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Pelaksanaannya belum mengatur secara terperinci mengenai tahapan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. UU No. 25 Tahun 2004; 4. PP No. 8 Tahun 2006; 5. PP No. 8 Tahun 2008; 6. Perpres No. 29 Tahun 2014; 7. PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; 8. PermenPANRB No. 12 Tahun 2015; 9. Permendagri No. 86 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan SAKIP yang meliputi perencanaan, rencana kerja pemerintah daerah, penganggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan data kinerja, reviu dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
III Bab, 18 Pasal (13 Hlm) dan VI Lampiran (52 Hlm)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 8.pdf

pedoman-benturan-kepentingan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 547

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; 3. UU No. 5 Tahun 2014; 4. UU No. 30 Tahun 2008; 5. PP No. 6 Tahun 1974; 6. PP No. 60 Tahun 2008; 7. PP No. 53 Tahun 2010; 8. PermenPANRB No. 37 Tahun 2012; 9. Keppres No. 47 Tahun 1992.
Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, bentuk-bentuk benturan kepentingan, penyebab benturan kepentingan, prinsip dalam penanganan benturan kepentingan, serta tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
23 Pasal (17 halaman)

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT